alexametrics
29.8 C
Kudus
Friday, May 20, 2022

Kaji Ulang Data PBI JKN, DPRD Kudus: Sesuaikan Kondisi Keuangan Daerah

KUDUS – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kudus Masan mendorong adanya pendataan ulang terhadap warga miskin Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JKN). Data tersebut dianggap perlu dikaji ulang. Penyesuaian data ini akan berdampak signifikan pada kondisi keuangan daerah.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPRD Kudus Masan saat rapat audiensi bersama BPJS Kesehatan kemarin di ruang transit DPRD Kudus. Pada rapat tersebut hadir pula Sekretaris Komisi D, Muhtamat dan Wakil Ketua DPRD Kudus Mukhasiron, sekaligus Kepala Disdukcapil Kudus Eko Hari D.

Ketua DPRD Kudus Masan mengatakan dari data yang dipaparkan oleh BPJS Kesehatan Cabang Kudus tercatat ada sebanyak 228.835 peserta PBI JKN. Sedangkan PBI Pemda sebesar 81.280 peserta.  Kepersetaan mandiri yang tergolong aktif hanya 44.314 orang.


Masan menambahkan jumlah masyarakat yang menerima bantuan iuran tidak sebanding dengan jumlah warga miskin yang ada di Kabupaten Kudus. Mengacu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kudus menyatakan angka kemiskinan sebesar tujuh persen dari jumlah penduduk sebanyak 867.000-an.

KAJI ULANG: DPRD Kudus menggelar rapat bersama BPJS Kesehatan untuk merubah data PBI JKN lantaran terjadi ketimpangan. (DPRD KUDUS FOR RADAR KUDUS)

Jika semua penerima bantuan iuran JKN tersebut masuk kategori miskin, maka jumlah warga miskin di Kabupaten Kudus bisa mencapai 35,76 persen.

Pendataan ulang ini nantinya akan menyasar pada karyawan perusahaan. Saat ini yang terkover oleh Pekerja Penerima Upah (PPU) PNS dan swasta baru 293.662 orang. Sementara sisanya untuk karyawan perusahaan ada yang terkover oleh PBI JKN.

Baca Juga :  Tak Maksimal, Anggaran Rp 3,5 Miliar Cuma Bisa Perbaiki 3 Ruas Jalan Rusak

“Seharusnya ini menjadi perhatian oleh perusahaan, karyawan yang terdata kurang lengkap,” katanya.

Penyesuaian data tersebut akan berdampak signifikan bagi keuangan daerah. Pemerintah daerah akan menghemat sebanyak anggran Rp 37 miliar.

“Pembiayaan tersebut dapat digunakan untuk pembangunan rumah sakit tipe D di tiga kecamatan,” katanya.

Lebih lanjut Masan, akan melakukan rapat lanjutan untuk sinkronisasi data tersebut. Rapat akan dilaksanakan dengan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM (Disnaker Perinkop dan UKM) Kudus, Dinsos, BPKAD, dan DKK.

KAJI ULANG: DPRD Kudus menggelar rapat bersama BPJS Kesehatan untuk merubah data PBI JKN lantaran terjadi ketimpangan. (DPRD KUDUS FOR RADAR KUDUS)

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kudus, Agustian Ferdianto menyatakan pendataan masyarakat yang menerima PBI JKN merupakan kewenangan dari Dinsos. Data tersebut disinkronkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Saat ini untuk kepesertaan aktif ada sebanyak 76,18 persen. Untuk menuju Universal Heart Coverage (UHC) membutuhkan total kepesertaan sebanyak 98 persen.

Kabupaten Kudus untuk mencapai UHC atau 98 persen membutuhkan anggaran sebesar Rp 37, 1 miliar. Pada tahun ini anggaran yang digelontorkan untuk pengkoveran PBI JKN sebesar Rp 27,4 miliar.

“Sebelumnya kabupaten Kudus telah mengalami UHC, namun adanya kenaikan tarif belum mencapai pada tahun lalu,” ungkapnya. (adv)






Reporter: Galih Erlambang Wiradinata

KUDUS – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kudus Masan mendorong adanya pendataan ulang terhadap warga miskin Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JKN). Data tersebut dianggap perlu dikaji ulang. Penyesuaian data ini akan berdampak signifikan pada kondisi keuangan daerah.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPRD Kudus Masan saat rapat audiensi bersama BPJS Kesehatan kemarin di ruang transit DPRD Kudus. Pada rapat tersebut hadir pula Sekretaris Komisi D, Muhtamat dan Wakil Ketua DPRD Kudus Mukhasiron, sekaligus Kepala Disdukcapil Kudus Eko Hari D.

Ketua DPRD Kudus Masan mengatakan dari data yang dipaparkan oleh BPJS Kesehatan Cabang Kudus tercatat ada sebanyak 228.835 peserta PBI JKN. Sedangkan PBI Pemda sebesar 81.280 peserta.  Kepersetaan mandiri yang tergolong aktif hanya 44.314 orang.

Masan menambahkan jumlah masyarakat yang menerima bantuan iuran tidak sebanding dengan jumlah warga miskin yang ada di Kabupaten Kudus. Mengacu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kudus menyatakan angka kemiskinan sebesar tujuh persen dari jumlah penduduk sebanyak 867.000-an.

KAJI ULANG: DPRD Kudus menggelar rapat bersama BPJS Kesehatan untuk merubah data PBI JKN lantaran terjadi ketimpangan. (DPRD KUDUS FOR RADAR KUDUS)

Jika semua penerima bantuan iuran JKN tersebut masuk kategori miskin, maka jumlah warga miskin di Kabupaten Kudus bisa mencapai 35,76 persen.

Pendataan ulang ini nantinya akan menyasar pada karyawan perusahaan. Saat ini yang terkover oleh Pekerja Penerima Upah (PPU) PNS dan swasta baru 293.662 orang. Sementara sisanya untuk karyawan perusahaan ada yang terkover oleh PBI JKN.

Baca Juga :  Kasus Dugaan Pembobolan Rekening Bank Mandiri Disidangkan di PN Kudus

“Seharusnya ini menjadi perhatian oleh perusahaan, karyawan yang terdata kurang lengkap,” katanya.

Penyesuaian data tersebut akan berdampak signifikan bagi keuangan daerah. Pemerintah daerah akan menghemat sebanyak anggran Rp 37 miliar.

“Pembiayaan tersebut dapat digunakan untuk pembangunan rumah sakit tipe D di tiga kecamatan,” katanya.

Lebih lanjut Masan, akan melakukan rapat lanjutan untuk sinkronisasi data tersebut. Rapat akan dilaksanakan dengan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM (Disnaker Perinkop dan UKM) Kudus, Dinsos, BPKAD, dan DKK.

KAJI ULANG: DPRD Kudus menggelar rapat bersama BPJS Kesehatan untuk merubah data PBI JKN lantaran terjadi ketimpangan. (DPRD KUDUS FOR RADAR KUDUS)

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kudus, Agustian Ferdianto menyatakan pendataan masyarakat yang menerima PBI JKN merupakan kewenangan dari Dinsos. Data tersebut disinkronkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Saat ini untuk kepesertaan aktif ada sebanyak 76,18 persen. Untuk menuju Universal Heart Coverage (UHC) membutuhkan total kepesertaan sebanyak 98 persen.

Kabupaten Kudus untuk mencapai UHC atau 98 persen membutuhkan anggaran sebesar Rp 37, 1 miliar. Pada tahun ini anggaran yang digelontorkan untuk pengkoveran PBI JKN sebesar Rp 27,4 miliar.

“Sebelumnya kabupaten Kudus telah mengalami UHC, namun adanya kenaikan tarif belum mencapai pada tahun lalu,” ungkapnya. (adv)






Reporter: Galih Erlambang Wiradinata

Most Read

Artikel Terbaru

/