Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hartopo mengatakan, akan mengkaji pembayaran retribusi pelayanan pasar dengan PKD. Pihaknya akan mengkaji aturan retribusi, sehingga pedagang tak merasa kebingungan.
“Pembayaran retribusi dilakukan terpisah karena Perdanya memang berbeda. Kalau retribusi dibayar sekali berarti harus menyatukan Perda,” paparnya.
Penyatuan Perda pun perlu dikaji dengan pihak legislatif. Oleh karena itu, Hartopo menjelaskan keputusan tersebut tidak bisa ditentukan dalam waktu dekat. Keputusan ini melibatkan banyak pihak.
Selain itu, Hartopo juga akan mengkaji kembali PKD sesuai letak kios. Besaran PKD kios yang menghadap Jalan Jendral Sudirman dan mempunyai tempat parkir berbeda dengan kios yang berada di tengah serta yang berada di lantai 2.
Keputusan tersebut pun tidak diambil sendiri, pihaknya akan mengundang perwakilan blok kios untuk diajak diskusi. Diharapkan, keputusan tersebut dapat diterima seluruh pedagang.
“Kami juga berencana akan mendiskusikan lagi PKD untuk blok yang memang menghadap jalan dan lainnya. Kami undang perwakilan pedagang untuk menghitung bersama-sama. Ini untuk kenyamanan bersama,” jelasnya.
Kepala Dinas Perdagangan Kudus Sudiharti mengatakan, pedagang sudah membayar per bulan. Tetapi, masih ada pedagang yang beranggapan Pasar Kliwon masih hak guna bangunan (HGB) dan banyak kios yang tidak dipakai dianggap tidak membayar sewa.
“Kalau belum ada laporan pengembalian kios atau los kepada kami, berarti yang tidak ditempati ya masih berkewajiban membayar sewa. Untuk sistem pembayaran retribusi PKD dengan retribusi pelayanan pasar menunggu kajian selanjutnya,” terangnya. (san/mal)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



