Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Saat wartawan koran ini di lapangan kemarin, kerusakan hutan itu terlihat mencakup tiga daerah. Meliputi Kudus, Pati, dan Grobogan. Sebab, lokasi tersebut memang area perbatasan yang biasanya disebut warga sebagai Pegunungan Kendeng.
Secara kewenangan, hutan tersebut di bawah KPH Purwodadi. Sementara desa melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) hanya memiliki wewenang terbatas. ”Kewenangan LMDH desa terbatas. Kami tak bisa berbuat banyak. Ini harus melibatkan tiga kepala daerah. Dan tentu saja pemerintah provinsi selaku yang membawahi,” terang Kepala Desa Wonosoco Setiyo Budi.
Meski mencakup tiga wilayah, setiap hujan aliran air dari hutan Pegunungan Kendeng mayoritas mengalir ke Desa Wonosoco. Sebab, lereng-lereng pegunungan tersebut menjorok ke Kudus. Akibatnya, Desa Wonosoco menjadi langganan banjir bandang.
Atas persoalan tersebut, kades yang sudah menjabat sejak 2013 itu, berharap ada solusi dari pihak-pihak terkait. Yakni para kepala daerah di tiga kabupaten, Perhutani, hingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng.
”Untuk yang masuk wilayah Kudus luas wilayah pangkuan hutannya hanya 160 hektare. Tetapi kerusakannya tak parah. Sebab masih ada tanaman Jati, trembesi, dan ploso. Berbeda dengan Pati dan Grobogan yang dominan tanaman semusim seperti jagung,” jelasnya.
Sejak menjabat selama sekitar delapan tahun, keluhan dan masukan sudah disampaikan. Baik di tingkat kecamatan hingga kabupaten. Namun hingga kini tak ada komitmen dan terobosan yang berarti. ”Terlebih karena bajir itu sampai merusak rumah, sehingga warga sebagian trauma. Saat banjir mereka langsung pergi,” tambahnya.
Menurutnya, kejadian banjir bandang sebenarnya baru terjadi sejak 2000-an ke atas. Seiring dengan adanya pembalakan liar yang mengakibatkan hutan gundul.
Dengan kewenangan yang terbatas itu, pemerintah desa (pemdes) hanya bisa melakukan langkah-langkah tertentu untuk mengantisipasi dan mengurangi risiko banjir bandang. Seperti memperlebar sungai, membuat talud, membuat pemecah arus, hingga meninggikan jembatan.
Terpisah, Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (Fordas) Muria Hendy Hendro mengatakan, mengatasi masalah banjir bandang di Desa Wonosoco tidak cukup menanam reboisasi. Tapi, perlu komitnen yang sungguh-sungguh dari para pihak dan kesadaran warga penggarap serta Perhutani. Untuk memfungsikan kawasan hulu yang menjadi sumber bencana menjadi kawasan hutan lindung.
”Mengubah status dan fungsi hutan tersebut, perlu campur tangan gubenur yang membawahi tiga daerah (Kabupaten Kudus, Pati, dan Grobogan). Termasuk peran aktif ketiga kepala daerah tersebut,” terangnya.
Dia berharap, pihak-pihak tersebut tidak saling menyalahkan. Tetapi segera duduk bersama mencari solusi terbaik, sesuai kondisi daerah masing-masing. Sebab, bila tak segera ada tindaklanjuti, bukan tidak mungkin banjir bandang akan terus berulang hingga memakan korban jiwa sebagaimana yang terjadi beberapa tahun lalu. (lin)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



