Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Muhammad Baharudin, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kudus menyebut kasus itu bermula saat pelaku Imam Sayogo meminjam uang di salah satu koperasi di Kudus senilai Rp 250 juta. Tetapi pelaku hanya mengangsur dua bulan saja dan menunggak.
“Setelah menunggak tiga bulan, pihak koperasi mendatangi Imam yang kemudian ditemui istri Imam. Mereka sempat berdebat. Hingga akhirnya tersangka mengambil sabit dan membacok salah satu pegawai koperasi bernama Budi (bagian tangan),” jelasnya.
Atas kejadian itu, Imam terkena dua perkara yakni pidana dan perdata, tetapi proses penyidikan urung dilakukan. Sebab usia kejadian pelaku terkena strok.
Sementara untuk kasus perdata, rumah Imam terpaksa dilelang pihak koperasi karena semula dijadikan agunan hingga pada 2019 lelang berhasil dilangsungkan.
“Tetapi Imam masih kekeh bertahan. Tidak mau pindah. Dan kemarin ada pengacara datang menyurati kejaksaan untuk menyelesaikan kasus ini. Kami cek benar ada perkara itu di Polsek Jati. Tetapi penyelidikan mandek karena pelaku sakit,” katanya.
Kepala Kejaksaan Negeri Kudus Ardian mengatakan melihat persoalan itu pihaknya pun langsung mempertemukan berbagai pihak terkait untuk penyelesaian. Dari keterangan, keluarga, Imam memilih bertahan karena memang tak memiliki rumah. Sementara pihak korban dan koperasi menghendaki yang bersangkutan pergi. Sebab memang sudah dilelang dan dimenangkan seseorang.
“Akhirnya kami menempuh jalur restoratif justice (RJ). Sebab ada sisi kemanusiaan yang juga harus dipertimbangkan. Kami bujuk Imam untuk pindah. Kami juga coba fasilitasi yang bersangkutan supaya memiliki tempat tinggal sementara,” jelasnya.
Dengan adanya kesepakatan itu, persoalan perdata selesai dengan pengosongan rumah. Sementara terkait pidana diselesaikan lewaf RJ.
“Terkait bantuan pemberian hunian sementara, kami pertimbangkan. Tentunya dengan alasan kemanusiaan. Dengan proses ini penyelesaian hukum tidak harus di pengadilan,” katanya.
Penyelesaian kasus di Kejaksaan Negeri Kudus ini baru pertama kali dilakukan. Selain karena alasan kemanusiaan, kasus tersebut memang memenuhi Perkejaksaan Nomor 5 Tahun 2020.
“Keputusan ini juga telah disepakati Kejati maupun Jampidum (Kejagung) sehingga turun keputusan untuk menghentikan proses hukum pada Selasa (16/11),” tegasnya.
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



