Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KUDUS – Sempat ditolak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo karena terlambat, APBD Perubahan (APBD P) 2021 Kudus akhirnya dapat dijalankan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Keberhasilan itu, menyusul hasil positif dari konsultasi Bupati bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Bupati Kudus H.M. Hartopo mengakui, pengajuan APBD P 2021 memang molor. Sebab, sebagaimana Permendagri Nomor 26 Tahun 2021 dijelaskan bahwa Rancangan Perda (Ranperda) tentang APBD Perubahan dilakukan paling lambat tiga bulan sebelum berakhir tahun anggaran atau 30 September 2021.
Tetapi dari pemkab, Rancangan APBD P diserahkan ke DPRD melebihi batas itu. Sehingga baru bisa disahkan bersama 19 Oktober. Atas keterlambatan tersebut, sempat menjadi perdebatan saat pembahasan di DPRD. Akhirnya mendapat penolakan evaluasi dari gubernur.
”Keterlambatan itu, karena di TAPD katanya harus menyesuaikan antara aturan Kemensos dan Kementerian Keuangan. Utamanya terkait penentuan jumlah dana dan jumlah penerima BLT (bantuan langsung tunai) buruh rokok,” katanya.
Usai ditolak, Hartopo tetap mencoba menghadap ke gubernur Jateng. Namun, hasilnya nihil. Ganjar Pranowo tetap menolak untuk mengevaluasi.
”Karena memang sebagaimana SE Kemendagri, disebutkan jika untuk keterlambatan ranperda ini tidak boleh dievaluasi. Saya sempat menghadap gubernur dan akhirnya diberi rekomendasi untuk berkoordinasi dengan Kemendagri langsung,” jelasnya.
Mendapat angin segar itu, pihaknya bersama TAPD mendatangi Kemendagri. Dengan tujuan APBD P 2021 dapat disahkan. Sebab, bila tidak akan berdampak serius. Karena ada belanja-belanja wajib mengikat yang bakal menunggak. Seperti pembayaran listrik, pembayaran pegawai outsourcing, hingga BLT Buruh rokok.
Agar kejadian buruk itu (belanja-belanja wajib mengikat bakal menunggak) tak terjadi, pihaknya dan TAPD ke Kemendagri. Hasilnya, APBD P boleh dijalankan dengan Perkada.
”Meski bisa dijalankan melalui Perkada, tak semua yang diusulkan dalam APBD P dapat direalisasikan. Terutama yang bersangkutan dengan pembangunan fisik. Hanya hal-hal yang dianggap benar-benar penting bisa dicairkan. Yakni belanja-belanja wajib rutin mengikat,” ungkapnya.
Dia menambahkan, BLT buruh rokok yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) bisa untuk dicairkan. Begitu pun upah bagi para tenaga outsourcing dan pembayaran tagihan ke PLN.
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
