Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kabar belum turunnya evaluasi dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo atas APBD P 2021 itu, dibenarkan oleh beberapa anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kudus. Bahkan, Ganjar menolak pemberian evaluasi APBD P 2021.
Salah satunya Wakil DPRD Kudus Ilwani. Ia menyebut, sempat mendapat informasi APBD P belum mendaptakan evaluasi dari gubernur Jateng. Hal ini dilatar belakangi keterlambatan pembahasan APBD P itu.
Sesuai dengan acuan Permendagri No 64 Tahun 2020 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021. Pengambilan persetujuan bersama DPRD Kudus dan kepala daerah, APBD P ditetapkan paling lambat 30 September.
”Jika belum diturunkan evaluasi (dari gubernur), maka belum bisa dijalankan. Ini mengancam pekerjaan fisik tak bisa dijalankan," ungkapnya.
Ilwani sebelumnya tak mau membahas APBD P 2021. Sebab, sesuai aturan menyalahi ketentuan dari Permendagri No 64 Tahun 2021 jika disahkan.
Sementara itu, Anggota Banggar DPRD Kudus Superiyanto menyatakan, jika evaluasi dari gubernur Jateng tak kunjung turun, maka program kerja daerah tak bisa dijalan. Imbasnya, pekerjaan renovasi sekolah dan jalan tak bisa dijalankan. ”Rehab sekolah rusak juga tak bisa dijalankan dengan APBD Perubahan 2021 ini," terangnya.
Jika dimungkinkan APBD P 2021 tak bisa dijalankan, Superiyanto menyebut, solusinya membuat peraturan bupati (perbup). Pemkab Kudus diharapkan bisa memenuhi belanja rutin.
Pemenuhan belanja rutin ini, diharapkan bisa meng-cover hak outsourscing di lingkungan Pemkab Kudus. Dianggarkannya sepanjang 12 bulan.
”Hak gaji outsourcing harus dipenuhi terdahulu. Pada tahun depan supaya bisa dianggarkan langsung 12 bulan," terangnya.
Super –sapaan akrab Superiyanto- berharap, pembahasan APBD tak terlambat lagi. Dengan begitu, tak terjadi hal seperti sekarang ini.
Terpisah, Bupati Kudus Hartopo menyatakan, APBD P 2021 memang ditetapkan terlambat. Akibatnya, Pemkab Kudus mendapat surat edaran dari Kemendagri.
”Kemarin evaluasi ditolak Pak Gub (Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Red). Di sisi lain, ada upaya berkoordinasi ke Kemendagri," ungkapnya.
Hartopo menambahkan, dampak terburuk jika evaluasi tak diturunkan kegiatan belanja langsung, seperti pekerjaan fisik tak bisa diselenggarakan. Apalagi bantauan langsung tunai (BLT) buruh rokok yang direncanakan Rp 40 miliar terancam batal.
Menindaklanjuti hal ini, dia meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD ) segera berkoordinasi dengan Kemendagri terkait petunjuk teknis (juknis). Antisipasinya, Hartopo menyusun penjabaran untuk menyikapi jika tak mendapatkan solusi dari Kemendagri.
”Paling penting bagi saya membayar gaji temen-temen outsourcing dan tagihan listrik. Untuk pembangunan bisa cancel dulu. BLT buruh juga terancam gagal," ungkapnya.
Terkait evaluasi ke depan, Hartopo akan melakukan karantina bagi TAPD maupun organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun kegiatan kerja. Diharapkan, kondisi itu tak membuat pengiriman Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) terlambat dikirim ke DPRD.
Diketahui, pengesehan APBD P 2021 terlambat dilatarbelakangi beberapa hal. Di antaranya kurangnya koordinasi antara TAPD dan proses pendataan BLT buruh rokok. Juknis penyaluran BLT buruh rokok juga baru turun pada 29 September lalu. (lin)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



