Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Desakan ini disampaikan Ketua Ansor Kudus Dasa Susila dalam acara Ansor Corner Club (ACC) yang digelar di Yayasan Menara Masjid Makam Sunan Kudus pada Selasa (2/11) malam lalu. Acara juga dihadiri tokoh dan pejabat. Diantaranya, Nur Hadi, anggota dewan, Kepala Kesbangpol Harso Widodo, Ketua NU Kudus Asyrofi Masyitho, akademisi Abdul Jalil hingga tokoh Kudus, Umar Ali.
“Kami ultimatum 7x24 jam, karaoke harus bisa ditutup semua,” tegas Dasa.
Ia menyampaikan, Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang hiburan karaoke ini harus direvisi agar para pengusaha karaoke jera. Ia mendorong Pemkab harus merealisasikan nilai-nilai religius menjadi dasar pembangunan Kudus.
“Kami juga meminta Forkompimda agar turut memberantas karaoke,” katanya.
Saiful Huda, sekretaris Satpol PP Kudus, mengatakan, pihaknya sudah bertindak sesuai aturan berlaku. Namun hingga kini karaoke masih terus ada. “Bahkan kami memutus listrik, tapi mereka pakai genset. Hingga memberi garis police line. Tapi karaoke tetap membandel,” katanya.
Sementara itu, anggota DPRD Kudus Nur Hadi menyampaikan, perda karaoke itu perlu dikawal dan ditegakkan. Pengawalan perda itu perlu peran dari masyarakat. “Kami menilai peran ini tidak cukup hanya dengan Satpol PP maupun Polres Kudus,” katanya.
Menurutnya, karaoke tidak dibolehkan regulasi yang ada, Perda nomor 10 Tahun 2015. Karena hiburan karaoke diperbolehkan sebagai fasilitas hotel bintang lima. Sedangkan hotel bintang lima di Kudus tidak ada.
Ketua NU Kudus Asyrofi Masyitho mengatakan Ansor harus menyampaikan rekomendasi dikirim ke forkompimda. Ia juga menegaskan dalam satu bulan para pengusaha karaoke menata diri untuk merubah usaha hiburan karaoke ini menjadi usaha yang baik.
“Bahkan kalau perlu masyarakat perlu demo agar menjadi alasan lebih kuat. Ini agar para anggota dewan dapat menyampaikan ke pemerintah,” katanya. (him)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
