Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tahun Ini Mesin dan Perluasan KIHT Gagal Direalisasikan, Apa Sebab?

A
Penulis: Ali Mustofa❯
MEMBANTU IKM: Buruh membuat rokok di dalam gedung kawasan lingkungan industri kecil Desa Megawon, Jati, Kudus. (DONNY SETYAWAN/RADAR KUDUS)
MEMBANTU IKM: Buruh membuat rokok di dalam gedung kawasan lingkungan industri kecil Desa Megawon, Jati, Kudus. (DONNY SETYAWAN/RADAR KUDUS)
KUDUS - Perluasan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) dipastikan gagal pada tahun ini. Sebab ada beberapa tahapan yang perlu dilalui dan membutuhkan waktu yang terlampau panjang.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM (Disnaker Perinkop dan UKM) Kudus Rini Kartika Hadi menjelaskan pada anggaran perubahan sebetulnya sudah dianggarkan Rp 45 miliar. Akan tetapi melihat mepetnya waktu dirasa tak memungkinkan.

Rini menjelaskan, dalam perluasan KIHT itu pihaknya akan membeli tanah sebesar dua hektare. Sementara dalam proses pembelian itu perlu melewati tahapan appraisal terlebih dahulu.

”Yang satu (KIHT yang ada, Red) tetap sewa kepada Desa Megawon. Sedangkan proses pembelian tanah dua hektare harus melewati appraisal," terangnya.

Selain proses pengadaan tanah yang gagal, dipastikan pembelian mesin produksi Sigaret Kretek Mesin (SKM) juga belum bisa. Sebab mesin tersebut harus diimpor dari Singapura dan membutuhkan waktu sekitar empat bulanan.

”Kalau mesin SKM adanya impor. Anggarannya Rp 15 milar. Perluasan tanah Rp 30 miliar," ungkapnya.

Meskipun gagal pada APBD perubahan 2021, program tersebut menjadi prioritas oleh Disnaker Perinkop dan UKM Kudus. Lebih lanjut, program itu akan dianggarkan pada APBD 2022 mendatang melalu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Sebelumnya, KIHT Kudus sampai saat ini diminati beberapa perusahaan rokok kecil. Ada 15 perusahaan yang telah mengantre diri untuk masuk ke KIHT. Melihat ruang terbatas, maka belum bisa menempati gudang yang ada di sana.

Setidaknya ada sebanyak 11 perusahaan rokok yang menempati KIHT. Sementara sewa yang ditetapkan Pemkab Kudus sebesar Rp 11 juta per tahunnya. (zen)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Pemkab Kudus Siapkan Digitalisasi Pajak Daerah untuk Optimalkan Pendapatan 2027

Pemkab Kudus Siapkan Digitalisasi Pajak Daerah untuk Optimalkan Pendapatan 2027

Pemkab Kudus menyiapkan digitalisasi pengelolaan pajak daerah dan perubahan regulasi PDRD untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 tanpa menaikkan tarif pajak maupun retribusi.

Kudus Raih Peringkat Kelima se-Jawa Tengah dalam Pencegahan Korupsi, Nilai MCSP 93,44

Kudus Raih Peringkat Kelima se-Jawa Tengah dalam Pencegahan Korupsi, Nilai MCSP 93,44

Pemkab Kudus berhasil menempati posisi lima besar dalam penilaian Indeks Monitoring Center for Prevention (MCSP) 2025 tingkat Provinsi Jawa Tengah.

39 PNS di Kudus Memasuki Masa Pensiun, Bupati Minta Tetap Sehat dan Produktif

39 PNS di Kudus Memasuki Masa Pensiun, Bupati Minta Tetap Sehat dan Produktif

Sebanyak 39 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus memasuki masa purna tugas.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer