Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Di sana, di bukit Patiayam, terlihat hamparan tanah. Tak ada tanaman keras, seperti Jati dan Mahoni. Tersisa pohon pisang yang tertanam berderet di area lembah-lembah bukit. Juga tanaman jenis buah yang belakangan memang baru digiatkan warga.
Kepala Desa Terban Supeno menyebut penghijauan di lahan tersebut terkendala soal wewenang. Sehingga pihaknya tak bisa mengintervensi banyak. Sebab dengan menjadi perhutanan sosial manajemen pengelolaan lahan itu tergantung KTH.
"Selama empat tahun ini kami lihat KTH yang dalam hal ini kolompok semut Ireng selaku penerima SK perhutanan Sosial tak memiliki komitmen untuk melakukan penghijauan," jelasnya.
Padahal menurut Supeno, salah satu warga desa justru sebaliknya. Tetap berkeinginan ada penghijauan. Sayang warga tak memiliki akses untuk mendapatkan bibit-bibit pohon keras atau buah. Sehingga bila dipaksa membeli sendiri keberatan.
"Meski warga mengandalkan tanaman jagung atau palawija. Yang itu bisa dipanen dalam tiga empat bulan. Tetapi mereka tetap mau menanam tanaman keras. Namun yang sifatnya buah agar itu bisa dipanen pula," katanya.
Selain itu, jika tanaman buah-buahan itu bisa ditanam dalam jarak 10 meter. Sehingga pada sela-sela jarak tersebut tetap dapat ditanami palawija. Artinya upaya menghijaukan Patiayam tetap bisa mengakomodir tanaman palawija warga.
"Bahkan kami ke depan berharap dengan wacana penanaman buah-buahan di Patiayam ini selain menghijaukan juga menjadi potensi wisata. Menjadi agroeduwisata," tambahnya.
Maka pada 2019, sejak dirinya menjabat sebagai kades, dia mengajak warga menanam buah-buahan. Meski belum sepenuhnya upaya itu mulai menunjukkan hasil.
"Saya juga sebagai pelaku turut menanam buah-buahan di petak yang saya kelola. Ditanami alpukat. Dan itu sudah berbuah," katanya.
Dia pun berharap peran serta swasta dan pemerintah untuk bergerak bersama menghijaukan Patiayam. Dengan jalan memfasilitasi penyediaan bibit-bibit buah-buahan.
Selain itu pihaknya akan berupaya agar Pemdes bisa mengintervensi dalam pengelolaan lahan hutan itu. Sehingga agenda penghijauan bisa lebih termanajemen dan terprogram.
"Lima Desa Klaling, Terban, Kandangmas, Gondoharum sedang berupaya bertemu kementrian kehutanan. Kami akan usul agar kewenangan pengelolaan perhutanan sosial ini bisa melibatkan pemerintah desa,” katanya.
Dengan jalur itulah Supeno yakin penghijauan di lahan gersang seluas 500 hektare itu bisa segera direalisasikan. Termasuk program-program lain, seperti upaya mengintegrasikan penghijauan dengan wisata. (mal)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



