Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tanpa Tiga Wakil DPRD Kudus, APBD Perubahan Bisa Disahkan

S
Penulis: Saiful Anwar❯
Photo
Photo
KUDUS – Bupati Kudus Hartopo meminta  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus mengambil sikap tetap untuk membahas APBD perubahan 2021. Pasalnya pembahasan APBD perubahan untuk kepentingan masyarakat Kudus. Sebab tanpa kehadiran tiga wakil pimpinan DPRD Kudus Sulistyo Utomo, Ilwani, dan Tri Erna S, dalam pemabahasan APBD perubahan tak mempengerahui pengesahan.

“Pengesahan masih bisa berjalan, selagi pak Ketua DPRD Kudus bisa memimpin sekaligus para anggota dewan kuorum saat rapat paripurna APBD perubahan disahkan,” jelas Hartopo.

Melihat urgensi pengesahan APBD perubahahan 2021 ini, kata Hartopo sangatlah penting. Sebab untuk melaksanakan pembamgunan daerah.  Pasalanya untuk kebutuhan belanja pegawai pembayaran outsorcing, guru tidak tetap, dan pembangunan pekerjaan yang sempat menunggak.

“Gajian para outsorcing dari sana juga (APBD perubahan, Red) juga membayar tagihan listrik yang menunggak,” ungkapnya.

Pihaknya berharap kepada dewan untuk tak bersitegang dalam pembahasan APBD perubahan. Sebab pengesahab APBD perubahan untuk peningkatan  pelayanan masyarakat.

“Saya harapkan temen-temen dewan hal seperti ini tak terjadi, ini untuk kepentingan masyarakat,” harapnya.

Hartopo menyebut, keterlambatan pengiriman dokumen APBD perubahan ini dilatarbelakangi oleh dua hal. Salah satunya kurangnya koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sekaligus adanya mengkaji penggunan Dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada buruh rokok. Sebelumnya ada sebanyak 71 ribu buruh rokok yang tengah diverifikasi.

Semetara itu Sudjarwo, menyikapi tiga wakil pimpinan  dewan itu yang tak mau membahas rancangan APBD perubahan 2021  tak menyalahkan sikap tersebut. Akan tetapi selaku wakil rakyat diminta mengerti kondisi daerah yang masih menggantungakan APBD perubahan 2021.

“Suatu contoh APBD perubahan untuk membayar outsorsing, BLT buruh rokok, adanya sekolah yang perlu diperbaiki, dan jalan. Tugas DPRD hanya membahas dan mengesahakan, masalah nanti dikembalilan dari provinsi itu bukan ranah dari dewan,” katanya.

Saat ini, kata dia, APBD perubahan masih dibahas di tingkat  Badan anggaran (Banggar). Jika paripurna berjalan dengan lancar, dihadiri oleh ketua DPRD dan anggota dewan kuorum APBD perubahan 2021 bisa disahkan. Terlepas tak dihadiri oleh tiga pimpinan pada rapat paripurna.

“Namanya politik bisa ganjal-mengganjal, di tingkat Banggar lancar tapi saat rapat paripurna diganjal kami tak bisa apa-apa,” katanya.

Politisi Partai Nasdem itu, juga menyayangkan adanya keterlambatan pengiriman dokumen rancangan APBD perubahan oleh eksekutif kepada legislatif. Pihaknya mempertanyakan ada apakah keterlambatan bisa terjadi. (mal)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

DPRD Kudus Targetkan Pembahasan RAPBD 2027 Rampung Sebelum Akhir November

DPRD Kudus Targetkan Pembahasan RAPBD 2027 Rampung Sebelum Akhir November

DPRD Kabupaten Kudus menargetkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 dapat diselesaikan sebelum November 2026 berakhir.

Pemkab Kudus Siapkan Digitalisasi Pajak Daerah untuk Optimalkan Pendapatan 2027

Pemkab Kudus Siapkan Digitalisasi Pajak Daerah untuk Optimalkan Pendapatan 2027

Pemkab Kudus menyiapkan digitalisasi pengelolaan pajak daerah dan perubahan regulasi PDRD untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 tanpa menaikkan tarif pajak maupun retribusi.

PKB Kenang Fathan Subchi sebagai Sosok “Mr No Problem”, Selalu Siap Membantu

PKB Kenang Fathan Subchi sebagai Sosok “Mr No Problem”, Selalu Siap Membantu

Wakil Ketua DPRD Kudus dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mukhasiron mengenang Fathan sebagai pribadi yang sederhana, tekun bekerja.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer