Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

“Pengesahan masih bisa berjalan, selagi pak Ketua DPRD Kudus bisa memimpin sekaligus para anggota dewan kuorum saat rapat paripurna APBD perubahan disahkan,” jelas Hartopo.
Melihat urgensi pengesahan APBD perubahahan 2021 ini, kata Hartopo sangatlah penting. Sebab untuk melaksanakan pembamgunan daerah. Pasalanya untuk kebutuhan belanja pegawai pembayaran outsorcing, guru tidak tetap, dan pembangunan pekerjaan yang sempat menunggak.
“Gajian para outsorcing dari sana juga (APBD perubahan, Red) juga membayar tagihan listrik yang menunggak,” ungkapnya.
Pihaknya berharap kepada dewan untuk tak bersitegang dalam pembahasan APBD perubahan. Sebab pengesahab APBD perubahan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
“Saya harapkan temen-temen dewan hal seperti ini tak terjadi, ini untuk kepentingan masyarakat,” harapnya.
Hartopo menyebut, keterlambatan pengiriman dokumen APBD perubahan ini dilatarbelakangi oleh dua hal. Salah satunya kurangnya koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sekaligus adanya mengkaji penggunan Dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada buruh rokok. Sebelumnya ada sebanyak 71 ribu buruh rokok yang tengah diverifikasi.
Semetara itu Sudjarwo, menyikapi tiga wakil pimpinan dewan itu yang tak mau membahas rancangan APBD perubahan 2021 tak menyalahkan sikap tersebut. Akan tetapi selaku wakil rakyat diminta mengerti kondisi daerah yang masih menggantungakan APBD perubahan 2021.
“Suatu contoh APBD perubahan untuk membayar outsorsing, BLT buruh rokok, adanya sekolah yang perlu diperbaiki, dan jalan. Tugas DPRD hanya membahas dan mengesahakan, masalah nanti dikembalilan dari provinsi itu bukan ranah dari dewan,” katanya.
Saat ini, kata dia, APBD perubahan masih dibahas di tingkat Badan anggaran (Banggar). Jika paripurna berjalan dengan lancar, dihadiri oleh ketua DPRD dan anggota dewan kuorum APBD perubahan 2021 bisa disahkan. Terlepas tak dihadiri oleh tiga pimpinan pada rapat paripurna.
“Namanya politik bisa ganjal-mengganjal, di tingkat Banggar lancar tapi saat rapat paripurna diganjal kami tak bisa apa-apa,” katanya.
Politisi Partai Nasdem itu, juga menyayangkan adanya keterlambatan pengiriman dokumen rancangan APBD perubahan oleh eksekutif kepada legislatif. Pihaknya mempertanyakan ada apakah keterlambatan bisa terjadi. (mal)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



