Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Dukung Cover PBI JKN

A
Penulis: Ali Mustofa❯
SIDAK: Bupati Kudus HM Hartopo mengecek fasilitas kesehatan di RSUD Loekmono Hadi Kudus belum lama ini. Proporsi jaminan kesehatan dari DBHCHT paling besar. Dari Rp 155 miliar, sekitar Rp 111,649 miliar untuk kesehatan. (DONNY SETYAWAN/RADAR KUDUS)
SIDAK: Bupati Kudus HM Hartopo mengecek fasilitas kesehatan di RSUD Loekmono Hadi Kudus belum lama ini. Proporsi jaminan kesehatan dari DBHCHT paling besar. Dari Rp 155 miliar, sekitar Rp 111,649 miliar untuk kesehatan. (DONNY SETYAWAN/RADAR KUDUS)
KUDUS - Pemkab Kudus mempriortas jaminan kesehatan bagi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Penyaluran bantuan itu melalui Pemberian Bantuan Iuaran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggaraa Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan anggaran untuk jaminan kesehatan masyarakat proporsinya paling besar pada anggaran Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT). Dari total anggaran DBHCHT yang diterima sebesar Rp 155 miliar. Dana sebesar Rp 111,649 miliar diprioritaskan untuk kesehatan.

”Itu pun untuk mendukung JKN, agar Kudus nantinya mencapai (Universal Health Coverage, Red) UHC,” harapnya.

Hartopo menambahkan melalui PMK Nomor 206 Tahun 2020 telah diatur agar urusan kesehatan menjadi prioritas penggunaan DBHCHT.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus Badai Ismoyo menyatakan hingga September tercatat ada sebanyak 57.823 warga kabupaten Kudus yang mendapat PBI JKN. Melihat itu, mereka mendapatkan pelayanan kepersertaan kelas 3 JKN secara gratis.

Dirinya menambahkan dari total kepersertaan JKN lainnya jumlah masyarakat yang tercatat pada program JKN di Kabupaten Kudus mencapai 81,14 persen pada September. Jumlah tersebut memang masih jauh dari target UHC minimal 95 persen.

”Dengan pengkoveran ini masyarakat bisa terlayani. Sehingga jaminan kesehatan dan peningkatan hidup akan terpenuhi,” ungkapnya.

Sementara itu, pada 2021, Pemkab Kudus sudah mengucurkan anggaran untuk program JKN sebesar Rp 31,5 miliar yang bersumber pajak rokok 2021 sebesar Rp 14,77 miliar dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) 2021 sebesar Rp 15,58 miliar.

Badai menambahkan sebetulnya Kabupaten Kudus diproyeksikan bisa mencapai UHC pada tahun ini. Akan tetapi adanya kenaikan tarif layanan JKN, DKK pun melakukan penyesuaian dengan anggaran yang tersedia. (zen)

Photo
Photo
(DONNY SETYAWAN/RADAR KUDUS)

 

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Pemkab Kudus Siapkan Digitalisasi Pajak Daerah untuk Optimalkan Pendapatan 2027

Pemkab Kudus Siapkan Digitalisasi Pajak Daerah untuk Optimalkan Pendapatan 2027

Pemkab Kudus menyiapkan digitalisasi pengelolaan pajak daerah dan perubahan regulasi PDRD untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 tanpa menaikkan tarif pajak maupun retribusi.

Kudus Raih Peringkat Kelima se-Jawa Tengah dalam Pencegahan Korupsi, Nilai MCSP 93,44

Kudus Raih Peringkat Kelima se-Jawa Tengah dalam Pencegahan Korupsi, Nilai MCSP 93,44

Pemkab Kudus berhasil menempati posisi lima besar dalam penilaian Indeks Monitoring Center for Prevention (MCSP) 2025 tingkat Provinsi Jawa Tengah.

39 PNS di Kudus Memasuki Masa Pensiun, Bupati Minta Tetap Sehat dan Produktif

39 PNS di Kudus Memasuki Masa Pensiun, Bupati Minta Tetap Sehat dan Produktif

Sebanyak 39 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus memasuki masa purna tugas.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer