Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan anggaran untuk jaminan kesehatan masyarakat proporsinya paling besar pada anggaran Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT). Dari total anggaran DBHCHT yang diterima sebesar Rp 155 miliar. Dana sebesar Rp 111,649 miliar diprioritaskan untuk kesehatan.
”Itu pun untuk mendukung JKN, agar Kudus nantinya mencapai (Universal Health Coverage, Red) UHC,” harapnya.
Hartopo menambahkan melalui PMK Nomor 206 Tahun 2020 telah diatur agar urusan kesehatan menjadi prioritas penggunaan DBHCHT.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus Badai Ismoyo menyatakan hingga September tercatat ada sebanyak 57.823 warga kabupaten Kudus yang mendapat PBI JKN. Melihat itu, mereka mendapatkan pelayanan kepersertaan kelas 3 JKN secara gratis.
Dirinya menambahkan dari total kepersertaan JKN lainnya jumlah masyarakat yang tercatat pada program JKN di Kabupaten Kudus mencapai 81,14 persen pada September. Jumlah tersebut memang masih jauh dari target UHC minimal 95 persen.
”Dengan pengkoveran ini masyarakat bisa terlayani. Sehingga jaminan kesehatan dan peningkatan hidup akan terpenuhi,” ungkapnya.
Sementara itu, pada 2021, Pemkab Kudus sudah mengucurkan anggaran untuk program JKN sebesar Rp 31,5 miliar yang bersumber pajak rokok 2021 sebesar Rp 14,77 miliar dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) 2021 sebesar Rp 15,58 miliar.
Badai menambahkan sebetulnya Kabupaten Kudus diproyeksikan bisa mencapai UHC pada tahun ini. Akan tetapi adanya kenaikan tarif layanan JKN, DKK pun melakukan penyesuaian dengan anggaran yang tersedia. (zen)

Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



