Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Anggota Komisi B DPRD Kudus Sa’diyanto menyatakan, penganggaran program hibah bagi buruh tani dirasa terlalu memaksakan dan kurang perancanan. Pasalnya rencana kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) itu dinilai sosialisasi yang kurang matang.
Terlebih lagi, kata Sa’diyanto, waktu pelaksanaan anggaran APBD perubahan dirasa mepet, yakni harus dijalankan kurang lebih dua bulanan. “Waktunya mepet. Apa bisa dua bulan program kegiatan bisa dilaksanakan maksimal,” ungkapnya.
Di sisi lain, dalam pelaksanan anggaran yang terlalu mepet itu, dinas seharusnya melakukan kajian terlebih dahulu.
Politisi Partai Hanura itu mengatakan, jika program itu dilaksanakan bisa menyasar ke pada buruh tani dengan tepat sasaran. “Sekarang jika dipaksankan dijalankan, apa asas manfaatnya yang bisa diterima dan tepat sasaran. Seharusnya bisa dijalankan melalui program yang lebih prioritas lainnya,” terangnya.
Terkait usulan program itu, bisa dialihkan kepada penanganan buruh tani yang terdampak Covid-19. Hal itu akan tepat sasaran dan mementingkan asas manfaat.
Lebih lanjut, Sa’diyanto mengungkapkan, usulan dari Komisi B DPRD Kudus program hibah ternak kepada buruh tani diharapkan bisa ditunda untuk dilaksanakan pada APBD perubahan 2021. Pemaksimalan kegiatan ini, bisa dijalankan pada APBD 2022 mendatang.
“Kami (Komisi B, Red) mengusulkan kepada Badan Anggran untuk menunda rencana kegiatan itu. Nanti bisa dijalan pada APBD 2022 mendatang,” tambahnya.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Kudus, Sunardi menyatakan program bantuan itu diberikan tiga paket. Di antaranya budidaya kambing, ikan, hingga kalkun. Pemberian bantuan diberikan dengan kandang dan pakan.
Sedangkan itu, pihaknya menyebut anggaran hibah ini dianggarkan sebesar Rp 2,3 miliar pada APBD 2021. Sementara penerimanya diberikan kepada 75 kelompok buruh tani yang tersebar di beberapa desa.
“Untuk persyaratannya, para buruh tani diharuskan memiliki lahan sendiri untuk budidaya ternak kambing hingga ikan. Sementara pengusulan dilakukan oleh desa, selanjutnya pihak desa akan melaksanakan verifikasi,” katanya.
Terkait rencana penambahan penerima pada APBD perubahan 2021, Nardi memastikan belum bisa menjalankan kegiatan. Pasalnya waktu pelaksanaan yang tak mencukupi. Untuk anggaran yang disiapkan adalah sebanyak Rp 4 miliar. “Kami tak bisa melaksanakan, karena waktunya mepet. Nanti akan kami alihkan pada APBD 2022 mendatang,” katanya.
Sementara terkait pengawasan agar hibah ternak itu tak diselewengkan, penerima akan diberikan perjanjian untuk prosedur hibah. Hal itu berupa dilarang menjual hewan ternak selama dua tahun. Selain itu pihaknya juga akan melaksanakan monitoring. (mal)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



