Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus Badai Ismoyo melalui Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dokter Edi Kusworo mengatakan, saat ini capaian masyarakat yang terkaver jaminan kesehatan nasional (JKN) baru 78,52 persen.
“Estimasi kebutuhan anggaran Rp 90,28 miliar untuk mencapai persentase peserta JKN sebesar 95 persen dari total penduduk. Dengan catatan subsidi dari pemerintah pusat untuk membantu pembayaran iuran peserta JKN dari keluarga tidak mampu tetap ada di Kudus,” jelasnya.
Sementara, kebutuhan anggaran tanpa memperhitungkan bantuan kuota JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN, maka anggaran yang dibutuhkan lebih besar lagi, berdasarkan perhitungan Pemkab butuh dana mencapai Rp102,41 miliar.
Dia mengungkapkan, usulan anggaran sebesar itu baru sebatas usulan untuk diajukan nota dinas agar tahun depan bisa memenuhi target UHC. Pada tahun 2021, Pemkab Kudus sudah mengucurkan anggaran untuk program JKN sebesar Rp 31,5 miliar yang bersumber pajak rokok 2021 sebesar Rp14,77 miliar dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) 2021 sebesar Rp 15,58 miliar.
“Kabupaten Kudus sendiri, pernah mencapai UHC. Namun, adanya kenaikan tarif iuran JKN berdampak pada jumlah kepesertaan yang bisa didaftarkan oleh Pemkab Kudus. Sebelumnya ada bantuan dari APBD Jateng, untuk saat ini belum ada sehingga ketika nantinya usulan disetujui semua pihak, tentunya tahun 2022 Kudus bisa kembali memenuhi target UHC,” ujarnya.
Pemkab Kudus juga memberikan subsidi terhadap peserta JKN mandiri kelas III yang masih aktif dengan anggaran lewat APBD Murni 2021 sebesar Rp1,176 miliar dan APBD Perubahan 2021 juga akan ditambah karena diusulkan anggaran subsidi sebesar Rp 3 miliar.
Pemberian subsidi sebesar Rp 2.800 per orang per bulan tersebut menjadi kewajiban pemerintah daerah seperti halnya penjelasan Permenkeu RI nomor 78/PMK.02/2020 tentang pelaksanaan pembayaran kontribusi iuran peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan bantuan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. (mal)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



