Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dalam aturan Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Bina Keungan Daerah dijelaskan kepala daerah wajib menyampaikan rancangan perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran.
Bupati Kudus HM Hartopo menyebut salah satu persoalan molornya penyerahan rancangan APBD perubahan itu karena ada perubahan kajian dalam menyusun anggaran. Terutama untuk ploting BLT bagi buruh rokok.
”Ada perbedaan regulasi dari Kementerian Sosial dan Keuangan. Yang membuat kami harus mengatur ulang terkait dengan anggaran yang dimasukkan dalam APBD perubahan untuk peruntukkan BLT buruh rokok,” jelasnya.
Sebab dari total keseluruhan BLT Buruh rokok yang berjumlah 71.000 sempat didaftarkan semua. Dan dari kajian Kementerian Sosial sempat mengharuskan data itu dimasukkan dalam Data Terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS).
”Jika itu semua dimasukkan maka angka kemiskinan Kudus akan meningkat. Dari Dinas Sosial tak suruh koordinasi dengan Kementrian Keuangan. Kemudian ada kajian jika tidak semua buruh rokok dikategorikan miskin. Tentunya dengan memilah-milah,” katanya.
Dari proses memilah-milah itulah yang menurut Hartopo memakan waktu lama. Sehingga membuat pihaknya molor dalam memberikan rancangan APBD perubahan ke DPRD.
”Memang mepet. Ini bukan kami semata. Yang belum dikirim ke gubernur ada 13 kabupaten. Memang akan berdampak, terutama yang pembangunan fisik. Sebab kan ada lelang. Kalau terkait lainya tak akan ada masalah,” imbuhnya. (zen)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



