Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hal ini disampaikan oleh Politisi Partai Gerindra, Abd. Basth Sidqul Wafa. Penyampaian rancanagan KUA PPAS perubahan oleh kepala daerah kepada DPRD Kudus paling lambat pekan pertama Agustus.
Sesuai Permendagri Nomor 64 Tahun 2020, kata Wafa, penyampaian rancangan perubahan APBD perubahan 2021 disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pekan ke dua September. Sementara persetujuan APBD perubahan disahkan paling lambat 30 September.
"Ini belum diserahkan ke DPRD, sedangkan idealnya bisa disahkan September, justru ada apa ini terjadi keterlambatan," ungkapnya.
Pihaknya menyebut jika pengesahan APBD Perubahan 2021 terlambat maka akan berdampak pada beberapa hal. Salah satunya program kerja daerah, pengerjaan infrastruktur, dan perekonomian.
"Masih ada banyak pekerjaan yang belum tertangani, salah satunya rehabilitasi sekolah rusak, perbaikan jalan, dan lainnya," ungkapnya.
Wafa juga mendorong pelaksanaan keterserapan anggaran dimaksimalkan setiap OPD. Di samping itu perlu juga adanya evaluasi untuk memaksimalkan program kerja. Hal ini untuk mewujudkan good governace pada pemerintahan.
"Kualitas harus diwujudkan, tentang kinerja efektivitas penyusunan anggran dan efisiensi penggunaann anggaran dalam program kerja daerah ke depan," tambahnya.
Sementara itu, Bupati Kudus Hartopo menyebut pihaknya akan segera melaksanakan pembahasan APBD perubahan. Rencananya akan dibahas pada Minggu ini.
"Akan segera kami bahas Minggu ini," tegasnya kemarin saat ditemui di Lantai IV Setda Kudus.
Hartopo menyebut keterlambatan pembahasan APBD perubahan disebabkan, adanya kajian tentang pendataan buruh rokok yang menerima bantuan langsung tunai (BLT). Sumber bantuannya dianggarkan melalui Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT). Rencananya pemberian BLT ini dikucurkan di APBD perubahan.
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



