Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bupati Kudus: Seniman Boleh Manggung, Asal Taat Prokes

A
Penulis: Ali Mustofa❯
BERI KELONGGARAN: Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia Kudus inginkan kelonggaran pentas dengan melakukan audiensi dengan bupati di pendopo kemarin (9/8). DONNY SETYAWAN/RADAR KUDUS
BERI KELONGGARAN: Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia Kudus inginkan kelonggaran pentas dengan melakukan audiensi dengan bupati di pendopo kemarin (9/8). DONNY SETYAWAN/RADAR KUDUS
KUDUS – Bupati Kudus Hartopo akhirnya memberi kelonggaran pekerja seni manggung lagi. Asalkan taat prokes.

Kebijakan itu disampaikan dalam audiensi bersama Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia (PAMMI) Kudus di pendopo kemarin (9/8).

Hartopo menyebut kelonggaran manggung itu diberikan berdasarkan instruksi mendagri yang memasukkan Kudus masuk level PPKM Level 3. Sehingga penyelenggaraan acara kesenian memang diperbolehkan. Namun dengan prokes ketat seperti membatasi pengunjung hanya 20 orang saja.

“Selama PPKM Mikro, Darurat, PPKM level 4 tidak diperbolehkan. Di level 3 ada kelonggaran untuk hajatan dan gelaran pentas seni dengan batas maksimal 20 orang. Sehingga saya pikir jika hanya menanggap organ tunggal yang menghadirkan 3-5 musisi tak masalah,” jelasnya.

Namun Hartopo mengingatkan agar selama penyelenggaraan harus dikoordinasikan antara EO, pemilik hajatan, dan TNI-POLRI. Selain itu penyelenggaran hanya diperbolehkan indoor. Sebab jika outdoor dikhawatirkan mengundang keramaian.

“Terkait jam malam memang tetap sesuai aturan. Jadi kelonggaran hanya untuk pagi sampai siang,” imbuhnya.

Sony Sumarsono ketua DPC PAMMI mengucapkan terima kasih atas kelonggaran yang diberikan bupati. Pihaknya bersama rekan-rekan seni akan siap mematuhi ketentuan yang disepakati.

“Dari anggita PAMMI saat dapat job harus sesuai prosedur. Melaporkan ke pihak TNI-POLRI dengan prokes ketat. Jika ada anggota yang melanggar akan diberhentikan Satpol PP. Sementara dari kami ya ada peringatan lisan,” terangnya.

Selain itu sesuai kesepakatan, mereka yang bakal manggung tak diizinkan mengunggah di sosial media. Sebab kelonggaran ini kebijakan internal di kabupaten Kudus. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti penurun kasus dan juga faktor pemulihan ekonomi.

“Kalau anggota PAMMI ada yang melanggar kami akan tindak. Tetapi jika yang melakukan dari luar kami urusannya dengan TNI Polri. Sudah saya tegaskan anggota tak boleh live,” katanya.

Terkait kondisi pekerja seni, Sony menambahkan jika banyak anggotanya yang tak punya job harus menjual berbagai barang yang dimiliki demi bertahan hidup. Ada yang jual organ, sound, dan kendang.

“Sempat beberapa kali saya ditawari dan terpaksa saya beli demi membantu mereka. Sebab memang kami tegas ke anggota selama PPKM lalu tak boleh ada yang terima job,” katanya.

Eva Uzima anggota PAMMI menyebut pihaknya setahun lebih tak bisa manggung. Sehingga harus kerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan. Seperti jualan online. Dari jual pakaian hingga kuliner.

“Sempat main di awal new normal. Namun terus tak bisa lagi akibat PPKM berjilid-jilid. Ya jadi demi bertahan jual apa saja demi bisa menyambung hidup,” imbuhnya. (tos)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Pemeliharaan TMP Setya Pertiwi Kudus Berjalan Rutin, Peremajaan Pohon Jadi Perhatian

Pemeliharaan TMP Setya Pertiwi Kudus Berjalan Rutin, Peremajaan Pohon Jadi Perhatian

Pemeliharaan TMP Setya Pertiwi Kudus dilakukan oleh satu petugas khusus yang bertanggung jawab menjaga kebersihan dan merawat area makam setiap hari.

18 Perguruan Tinggi Hadiri Kongres IMABSII IX, UMK Jadi Ruang Pertemuan Mahasiswa PBSI

18 Perguruan Tinggi Hadiri Kongres IMABSII IX, UMK Jadi Ruang Pertemuan Mahasiswa PBSI

Sebanyak 18 perguruan tinggi mengikuti Kongres IMABSII IX di UMK untuk memperkuat solidaritas dan kolaborasi mahasiswa PBSI.

BPJS Ketenagakerjaan Kudus Gandeng LTMNU, Imam hingga Marbot Masjid Kini Bisa Terlindungi

BPJS Ketenagakerjaan Kudus Gandeng LTMNU, Imam hingga Marbot Masjid Kini Bisa Terlindungi

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus terus memperkuat komitmen dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh lapisan masyarakat pekerja, termasuk mereka yang menjalankan aktivitas keagamaan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer