alexametrics
24.2 C
Kudus
Sunday, May 22, 2022

Godok Ranperda Desa Wisata, DPRD Kudus: Untuk Kemandirian Desa

KUDUS – Usulan Program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) 2022 mendatang mengakomodasi Ranperda Desa Wisata. Hal tersebut menindaklanjuti belakangan ini banyak munculnya desa wisata di Kudus.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus Achmad Yusuf Rony menyatakan perlu adanya Ranperda Desa Wisata. Pentingnya Ranperda tersebut menengok fenomena desa yang masih berharap pada pendanaan dari dana desa.

Terlebih lagi, lanjut Yusuf menilik pada kejadian sebelumnya kucuran dana desa yang bersumber dari kas negara seringkali berkurang tiap tahunnya. Maka dari itu desa akan kelabakan jika kucuran dana desa berkurang.


”Dari situ desa tidak melulu harus bergantung pada pemerintah daerah maupun pusat. Jadi desa harus menjadi mandiri,” terangnya.

Dia mencontohkan salah satu desa wisata di Kabupaten Gresik bisa hidup dan mendanai secara mandiri. Hal ini harus diiringi keuletan pengelola.

Sementara pada Ranperda Desa Wisata secara garis besar nantinya berisikan pengaturan pengelolaan potensi wisata. Desa yang mempunyai pontesi wisata diharapakan bisa mengembangkan. Sehingga perputaran ekonomi ke masyarakatan terus berjalan.

”Dengan begitu desa wisata yang kini ada, tak angin-angin. Mereka harus mengembangkan dan menggali potensi wisata,” katanya.

Baca Juga :  Lestari Moerdijat Serahkan Bantuan Alat dan Mesin untuk Petani Kudus

Tindak lanjut ini, lanjutnya, juga harus didukung oleh pemerintah daerah. Salah satunya pendampingan bagi desa wisata.

Sementara itu, Kabag Hukum Setda Kudus Hermawan menyatakan pemerintah daerah telah melakukan pendampingan untuk mengelola potensi di desa wista. Pendampingan ini dilakukan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kudus.

”Ketika ranperda ini akan di-undangkan harus mengacu dan berkolaborasi dengan peraturan tertinggi,” katanya.

Plt Kepala Disbudpar Kudus Mutrikah menyatakan agar desa wisata terus survive harus bisa memanaj dan mengembangkan potensi yang ada di wilayahnya. Oleh karena itu pihaknya terus melakukan pendampingan.

”Untuk mengembangkan potensi wisata Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengucurkan bantuan keuangan kepada desa wisata. Seperti Loram Kulon mendapat alokasi Rp 100 juta,” terangnya.

Bapemperda DPRD Kudus telah menampung usulan dari tujuh fraksi di dewan. Dari usulan tersebut dikerucutkan delapan ranperda dibahas dan diundangkan pada tahun 2022 mendatang.
Kedelapan Ranperda tersebut diantaranya Ranperda Corporate Social Responbility (CSR), Ranperda Bantuan Hukum untuk Warga Kurang Mampu, Ranperda Penyelenggaraan Haji, sekaligus Ranperda Perlindungan Buruh. Selanjutnya ada Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan, Ranperda Pesantren, Ranperda Desa Wisata dan Ranperda Daerah Aliran Sungai.






Reporter: Galih Erlambang Wiradinata

KUDUS – Usulan Program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) 2022 mendatang mengakomodasi Ranperda Desa Wisata. Hal tersebut menindaklanjuti belakangan ini banyak munculnya desa wisata di Kudus.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus Achmad Yusuf Rony menyatakan perlu adanya Ranperda Desa Wisata. Pentingnya Ranperda tersebut menengok fenomena desa yang masih berharap pada pendanaan dari dana desa.

Terlebih lagi, lanjut Yusuf menilik pada kejadian sebelumnya kucuran dana desa yang bersumber dari kas negara seringkali berkurang tiap tahunnya. Maka dari itu desa akan kelabakan jika kucuran dana desa berkurang.

”Dari situ desa tidak melulu harus bergantung pada pemerintah daerah maupun pusat. Jadi desa harus menjadi mandiri,” terangnya.

Dia mencontohkan salah satu desa wisata di Kabupaten Gresik bisa hidup dan mendanai secara mandiri. Hal ini harus diiringi keuletan pengelola.

Sementara pada Ranperda Desa Wisata secara garis besar nantinya berisikan pengaturan pengelolaan potensi wisata. Desa yang mempunyai pontesi wisata diharapakan bisa mengembangkan. Sehingga perputaran ekonomi ke masyarakatan terus berjalan.

”Dengan begitu desa wisata yang kini ada, tak angin-angin. Mereka harus mengembangkan dan menggali potensi wisata,” katanya.

Baca Juga :  Dianggap Rawan Bencana, Dua Desa di Kudus Dipasang Alat Pendeteksi

Tindak lanjut ini, lanjutnya, juga harus didukung oleh pemerintah daerah. Salah satunya pendampingan bagi desa wisata.

Sementara itu, Kabag Hukum Setda Kudus Hermawan menyatakan pemerintah daerah telah melakukan pendampingan untuk mengelola potensi di desa wista. Pendampingan ini dilakukan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kudus.

”Ketika ranperda ini akan di-undangkan harus mengacu dan berkolaborasi dengan peraturan tertinggi,” katanya.

Plt Kepala Disbudpar Kudus Mutrikah menyatakan agar desa wisata terus survive harus bisa memanaj dan mengembangkan potensi yang ada di wilayahnya. Oleh karena itu pihaknya terus melakukan pendampingan.

”Untuk mengembangkan potensi wisata Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengucurkan bantuan keuangan kepada desa wisata. Seperti Loram Kulon mendapat alokasi Rp 100 juta,” terangnya.

Bapemperda DPRD Kudus telah menampung usulan dari tujuh fraksi di dewan. Dari usulan tersebut dikerucutkan delapan ranperda dibahas dan diundangkan pada tahun 2022 mendatang.
Kedelapan Ranperda tersebut diantaranya Ranperda Corporate Social Responbility (CSR), Ranperda Bantuan Hukum untuk Warga Kurang Mampu, Ranperda Penyelenggaraan Haji, sekaligus Ranperda Perlindungan Buruh. Selanjutnya ada Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan, Ranperda Pesantren, Ranperda Desa Wisata dan Ranperda Daerah Aliran Sungai.






Reporter: Galih Erlambang Wiradinata

Most Read

Artikel Terbaru

/