alexametrics
30.3 C
Kudus
Friday, July 22, 2022

Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kudus Capai Rp 75,73 Miliar

KUDUS – Realisasi pajak daerah Kabupaten Kudus dari Januari hingga 18 Juli 2022 mencapai Rp75,73 miliar atau 52,36 persen dari target penerimaan pajak senilai Rp144,62 miliar. Sedangkan sampai bulan yang sama di tahun lalu pendapatan pajak yang diterima sebesar Rp66,13 miliar atau pada tahun ini terdapat kenaikan sebesar 14,51 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Eko Djumartono melalui Kabid Pendapatan Famny Dwi Arfana mengatakan target penerimaan tahun ini memang mengalami kenaikan. Pihaknya optimistis sampai akhir tahun penerimaan pajak daerah di Kudus sesuai target.

“Tahun 2021 target pajak daerah sebesar Rp139,48 miliar dan itu terpenuhi. Kami yakin tahun ini juga bisa seiring pemulihan kondisi perekonomian yang ada di Kudus,” kata Famny.


Dia mengatakan, kenaikan yang terjadi pada beberapa jenis pajak selain disumbang jenis pajak self assessment  karena adanya penambahan pemasangan 60 alat pembayaran terintegrasi (tapping box) di tempat usaha yang ada di Kudus, juga disumbang jenis pajak official assessment (karena adanya pemantauan, pengawasan dan penagihan yang lebih intensif.

Famny menjelaskan pada 2020 pemkab sudah memasang sebanyak 50 tapping box di hotel dan restauran. Alat tersebut digunakan untuk memantau transaksi dari suatu tempat usaha secara daring, sehingga dapat mencocokan jumlah pajak yang disetor dengan pemasukan yang diperoleh pelaku usaha.

Baca Juga :  Terbukti Korupsi, Eks Kades Tergo Kudus Dituntut 5,5 Tahun Penjara

“Kami fokuskan ke restauran-restauran maupun tempat usaha yang berpotensi menambah pendapatan pajak daerah di Kudus,” jelasnya.

Penerimaan pajak yang diandalkan Pemkab Kudus berasal dari 10 pos penerimaan seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan. Kemudian, ada pajak pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB, dan bea perolehan hak tanah bangunan.

Untuk pajak hotel ditargetkan sebesar Rp 2,86 miliar, pajak restoran sebesar Rp 9,7 miliar, pajak hiburan sebesar Rp 385,04 juta, pajak reklame Rp 3,3 miliar, pajak penerangan jalan Rp 51,78 miliar, dan pajak parkir Rp 632,6 juta.

Kemudian untuk pajak air tanah sebesar Rp3,32 miliar, pajak sarang walet sebesar Rp 7,84 juta, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebesar Rp 38,34 miliar, dan pajak bea perolehan hak tanah bangunan (BPHTB) sebesar Rp 34,25 miliar.

Dari 10 pos penerimaan pajak daerah, satu pos penerimaan yang realisasinya mendekati target, yakni pajak sarang walet terealisasi Rp 7,4 juta atau 94,56 persen dari target 7,85 juta. Sementara pos penerimaan lainnya realisasinya rata-rata sudah di atas 50 persen. (san/mal)






Reporter: Indah Susanti

KUDUS – Realisasi pajak daerah Kabupaten Kudus dari Januari hingga 18 Juli 2022 mencapai Rp75,73 miliar atau 52,36 persen dari target penerimaan pajak senilai Rp144,62 miliar. Sedangkan sampai bulan yang sama di tahun lalu pendapatan pajak yang diterima sebesar Rp66,13 miliar atau pada tahun ini terdapat kenaikan sebesar 14,51 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Eko Djumartono melalui Kabid Pendapatan Famny Dwi Arfana mengatakan target penerimaan tahun ini memang mengalami kenaikan. Pihaknya optimistis sampai akhir tahun penerimaan pajak daerah di Kudus sesuai target.

“Tahun 2021 target pajak daerah sebesar Rp139,48 miliar dan itu terpenuhi. Kami yakin tahun ini juga bisa seiring pemulihan kondisi perekonomian yang ada di Kudus,” kata Famny.

Dia mengatakan, kenaikan yang terjadi pada beberapa jenis pajak selain disumbang jenis pajak self assessment  karena adanya penambahan pemasangan 60 alat pembayaran terintegrasi (tapping box) di tempat usaha yang ada di Kudus, juga disumbang jenis pajak official assessment (karena adanya pemantauan, pengawasan dan penagihan yang lebih intensif.

Famny menjelaskan pada 2020 pemkab sudah memasang sebanyak 50 tapping box di hotel dan restauran. Alat tersebut digunakan untuk memantau transaksi dari suatu tempat usaha secara daring, sehingga dapat mencocokan jumlah pajak yang disetor dengan pemasukan yang diperoleh pelaku usaha.

Baca Juga :  Nekat Bikin Resepsi, Dua Hajatan di Kudus Dibubarkan

“Kami fokuskan ke restauran-restauran maupun tempat usaha yang berpotensi menambah pendapatan pajak daerah di Kudus,” jelasnya.

Penerimaan pajak yang diandalkan Pemkab Kudus berasal dari 10 pos penerimaan seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan. Kemudian, ada pajak pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB, dan bea perolehan hak tanah bangunan.

Untuk pajak hotel ditargetkan sebesar Rp 2,86 miliar, pajak restoran sebesar Rp 9,7 miliar, pajak hiburan sebesar Rp 385,04 juta, pajak reklame Rp 3,3 miliar, pajak penerangan jalan Rp 51,78 miliar, dan pajak parkir Rp 632,6 juta.

Kemudian untuk pajak air tanah sebesar Rp3,32 miliar, pajak sarang walet sebesar Rp 7,84 juta, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebesar Rp 38,34 miliar, dan pajak bea perolehan hak tanah bangunan (BPHTB) sebesar Rp 34,25 miliar.

Dari 10 pos penerimaan pajak daerah, satu pos penerimaan yang realisasinya mendekati target, yakni pajak sarang walet terealisasi Rp 7,4 juta atau 94,56 persen dari target 7,85 juta. Sementara pos penerimaan lainnya realisasinya rata-rata sudah di atas 50 persen. (san/mal)






Reporter: Indah Susanti

Most Read

Artikel Terbaru

/