alexametrics
32.7 C
Kudus
Tuesday, August 2, 2022

DPRD Kudus Gelar Workshop Sinkronisasi RKPD KUA dan PPAS

SEMARANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus menggelar workshop sinkronisasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di Hotel Grandhika Pemuda Semarang pada Kamis (17/02) lalu.

Selain itu, kegiatan workshop dipaparkan materi Integrasi Pokok Pikiran DPRD dalam Perencanaan Penganggaran Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan tersebut bekerja sama dengan Universitas Semarang (USM) dengan menghadirkan beberapa materi.

Di antaranya, materi Emotional Spiritual Quotient oleh Muhammad Amin. Perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Roy John Salamony menyampaikan materi Sinkronisasi Penyusunan RKPD dengan KUA dan PPAS. Sedangkan Akademisi Dr Yohanes Suhardjo memberikan workshop tentang Integrasi Pokok Pikiran DPRD dalam Perencanaan Penganggaran Pengelolaan Keuangan Daerah.

PENINGKATAN: Anggota DPRD Kudus mengikuti workshop sinkronisasi RKPD KUA dan PPAS di Hotel Grandhika Pemuda Semarang pada Kamis (17/02) lalu. (DPRD KUDUS FOR RADAR KUDUS)

Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri Roy John Salamony menyatakan, RKPD merupakan bagian dari dokumen perencanaan daerah bersama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini menggunakan kodifikasi dan nomenklatur permendagri 90 tahun 2020 dan  aturan pemutakhirannya.

”Azas umum APBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat, juga disusun sesuai kebutuhan dan penyelenggaraan pemerintah daerah,” katanya.

Baca Juga :  Wakil Ketua DPRD Berharap Bisyaroh Guru Madin di Kudus Direalisasikan

Dirinya menambahkan, dalam penganggaran pemerintah daerah harus memperhatikan enam pelayanan dasar. Diantaranya, pendidikan, infrastruktur, ketentraman perlindungan rakyat, kesehatan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sekaligus bidang sosial.

(DPRD KUDUS FOR RADAR KUDUS)

Sedangkan pada materi selanjutnya Integrasi Pokok Pikiran DPRD dalam Perencanaan Penganggaran Pengelolaan Keuangan Daerah Yohanes Suhardjo menyampaikan, hal ini memuat pandangan pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan.

”Pokir dewan memuat juga, rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum terbahas dalam Musrenbang dan agenda kerja DPRD untuk tahun berkenaan,” terangnya.

Ia menambahkan, dalam penelaahan Pokir perlu dilakukan beberapa hal. salah satu di antaranya Indikator kinerja dan lokasi yang diusulkan. Sekaligus, melaksanakan inventarisasi jenis program atau kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan Pokir DPRD tahun lalu dan dikelompokkan ke dalam urusan SKPD.

Ketua DPRD Kudus, Masan berharap dalam kegiatan workshop tersebut bisa memperdalam pengetahuan anggota dewan dalam penyusunan APBD 2023 sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

”Para anggota dewan diharapkan bisa memahami alur penyusunan APBD, hal ini juga untuk merealisasikan aspirasi masyarakat,” katanya. (adv)






Reporter: Galih Erlambang Wiradinata

SEMARANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus menggelar workshop sinkronisasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di Hotel Grandhika Pemuda Semarang pada Kamis (17/02) lalu.

Selain itu, kegiatan workshop dipaparkan materi Integrasi Pokok Pikiran DPRD dalam Perencanaan Penganggaran Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan tersebut bekerja sama dengan Universitas Semarang (USM) dengan menghadirkan beberapa materi.

Di antaranya, materi Emotional Spiritual Quotient oleh Muhammad Amin. Perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Roy John Salamony menyampaikan materi Sinkronisasi Penyusunan RKPD dengan KUA dan PPAS. Sedangkan Akademisi Dr Yohanes Suhardjo memberikan workshop tentang Integrasi Pokok Pikiran DPRD dalam Perencanaan Penganggaran Pengelolaan Keuangan Daerah.

PENINGKATAN: Anggota DPRD Kudus mengikuti workshop sinkronisasi RKPD KUA dan PPAS di Hotel Grandhika Pemuda Semarang pada Kamis (17/02) lalu. (DPRD KUDUS FOR RADAR KUDUS)

Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri Roy John Salamony menyatakan, RKPD merupakan bagian dari dokumen perencanaan daerah bersama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini menggunakan kodifikasi dan nomenklatur permendagri 90 tahun 2020 dan  aturan pemutakhirannya.

”Azas umum APBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat, juga disusun sesuai kebutuhan dan penyelenggaraan pemerintah daerah,” katanya.

Baca Juga :  Temukan 100 Kerbau Suspek PMK, DPRD Kudus Minta Dispertan Perlu Intensifkan Pengobatan

Dirinya menambahkan, dalam penganggaran pemerintah daerah harus memperhatikan enam pelayanan dasar. Diantaranya, pendidikan, infrastruktur, ketentraman perlindungan rakyat, kesehatan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sekaligus bidang sosial.

(DPRD KUDUS FOR RADAR KUDUS)

Sedangkan pada materi selanjutnya Integrasi Pokok Pikiran DPRD dalam Perencanaan Penganggaran Pengelolaan Keuangan Daerah Yohanes Suhardjo menyampaikan, hal ini memuat pandangan pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan.

”Pokir dewan memuat juga, rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum terbahas dalam Musrenbang dan agenda kerja DPRD untuk tahun berkenaan,” terangnya.

Ia menambahkan, dalam penelaahan Pokir perlu dilakukan beberapa hal. salah satu di antaranya Indikator kinerja dan lokasi yang diusulkan. Sekaligus, melaksanakan inventarisasi jenis program atau kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan Pokir DPRD tahun lalu dan dikelompokkan ke dalam urusan SKPD.

Ketua DPRD Kudus, Masan berharap dalam kegiatan workshop tersebut bisa memperdalam pengetahuan anggota dewan dalam penyusunan APBD 2023 sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

”Para anggota dewan diharapkan bisa memahami alur penyusunan APBD, hal ini juga untuk merealisasikan aspirasi masyarakat,” katanya. (adv)






Reporter: Galih Erlambang Wiradinata

Most Read

Artikel Terbaru

/