alexametrics
29.2 C
Kudus
Thursday, May 12, 2022

Empat Komisi di DPRD Kudus Sampaikan Hasil Evaluasi LKPJ 2021

KUDUS – Empat komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus menyampaikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Kudus tahun anggaran 2021 kemarin. Beberapa permasalahan diharapkan bisa menjadi kajian untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik ke depannya.

Agenda rapat paripurna penyampaian laporan empat komisi atas rekomendasi LKPJ tahun anggaran 2021 itu dipimpin Ketua DPRD Kudus Masan. Dihadiri Bupati Kudus HM Hartopo bersama, camat, organisasi perangkat daerah (OPD), Dandim, Kapolres, Kejaksaan, hingga Pengadilan Kudus.

Sebelumnya empat komisi di DPRD Kudus telah menyelenggarakan rapat pembahasan LKPJ Pemkab Kudus tahun anggaran 2021 beberapa waktu lalu.


Juru bicara Komisi A DPRD Kudus Ahmad Khoiril Badawi  mengatakan Satpol PP Kudus diharapkan menggencarkan penindakan. Hal itu utnuk mengakkan Perda. Sementara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa direkomendasikan ada alokasi anggaran yang mendukung sektor di desa. Sekaligus ada dorongan mempercepat pencairan bantuan keuangan.

”Dari kesimpulan dan berdasarkan hasil pembahasan LKPJ dapat dipertimbangkan sebagai bahan rekomendasi untuk keputusan DPRD,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi B Anis Hidayat menyatakan bidang pariwisata menjadi hal yang perlu diperhatikan. Diharapkan ada kegiatan anggaran pendukung untuk memajukan wisata di Kudus.

”Kegiatan dianggarkan guna memajukan destinasi wisata. Salah satunya di kawasan Muria,” ungkapnya.

Baca Juga :  Diterjang Hujan Angin, Kerusakan Lampu Citywalk Langsung Diperbaiki
PERBAIKAN: Rapat paripurna dalam agenda penyampaian rekomendasi atas laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Kudus 2021 dilaksanakan kemarin. (GALIH ERLAMBANG W/ Radar Kudus)

Ketua Komisi C DPRD Kudus Rochim Sutopo menyatakan ada beberapa hasil rekomendasi yang disampaikan terhadap LKPJ tahun anggaran 2021. Salah satunya, perhatian sekaligus penanganan jalan rusak di Kabupaten Kudus harus segera dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kudus.

Selain itu, libur Lebaran agar diantisipasi oleh Dinas Perhubungan. Penyediaan kantong parkir dan penataannya harus dilakukan. Ini untuk mengurai kemacetan.

”Hasil rapat rekomendasi agar Dinas PKPLH Kudus meningkatkan kinerjanya. Permasalahan LPJU yang kerap mati bisa segera ditangani,” tambahnya.

Ketua Komisi D DPRD Kudus, Ali Ihsan menyatakan pada Dinas Kesehatan Kudus didorong anggaran yang berasal dari APBD maupun APBN agar pelaksanaanya diperhatikan waktu pelaksanaannya. Sehingga kegiatan bisa terlaksana semua.

Komsi D juga mengusulkan anggaran bantuan pada guru swasta besarannya Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta bisa direalisasikan.

Dinas Pendidikan harus punya anggaran skala prioritas dan anggaran pemeliharaan. ”Hal itu untuk menangani kejadian yang darurat,” katanya.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Kudus Masan menambahkan rekomendasi ini disampaikan sebagai saran dari dewan kepada pihak eksekutif dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan ke depan.

”Sehingga diharapkan masyarakat Kabupaten Kudus semakin sejahtera,” tandasnya. (gal/zen)

KUDUS – Empat komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus menyampaikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Kudus tahun anggaran 2021 kemarin. Beberapa permasalahan diharapkan bisa menjadi kajian untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik ke depannya.

Agenda rapat paripurna penyampaian laporan empat komisi atas rekomendasi LKPJ tahun anggaran 2021 itu dipimpin Ketua DPRD Kudus Masan. Dihadiri Bupati Kudus HM Hartopo bersama, camat, organisasi perangkat daerah (OPD), Dandim, Kapolres, Kejaksaan, hingga Pengadilan Kudus.

Sebelumnya empat komisi di DPRD Kudus telah menyelenggarakan rapat pembahasan LKPJ Pemkab Kudus tahun anggaran 2021 beberapa waktu lalu.

Juru bicara Komisi A DPRD Kudus Ahmad Khoiril Badawi  mengatakan Satpol PP Kudus diharapkan menggencarkan penindakan. Hal itu utnuk mengakkan Perda. Sementara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa direkomendasikan ada alokasi anggaran yang mendukung sektor di desa. Sekaligus ada dorongan mempercepat pencairan bantuan keuangan.

”Dari kesimpulan dan berdasarkan hasil pembahasan LKPJ dapat dipertimbangkan sebagai bahan rekomendasi untuk keputusan DPRD,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi B Anis Hidayat menyatakan bidang pariwisata menjadi hal yang perlu diperhatikan. Diharapkan ada kegiatan anggaran pendukung untuk memajukan wisata di Kudus.

”Kegiatan dianggarkan guna memajukan destinasi wisata. Salah satunya di kawasan Muria,” ungkapnya.

Baca Juga :  Diduga Korupsi, Eks Kades Undaan Lor Kembalikan “Uang Panas”
PERBAIKAN: Rapat paripurna dalam agenda penyampaian rekomendasi atas laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Kudus 2021 dilaksanakan kemarin. (GALIH ERLAMBANG W/ Radar Kudus)

Ketua Komisi C DPRD Kudus Rochim Sutopo menyatakan ada beberapa hasil rekomendasi yang disampaikan terhadap LKPJ tahun anggaran 2021. Salah satunya, perhatian sekaligus penanganan jalan rusak di Kabupaten Kudus harus segera dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kudus.

Selain itu, libur Lebaran agar diantisipasi oleh Dinas Perhubungan. Penyediaan kantong parkir dan penataannya harus dilakukan. Ini untuk mengurai kemacetan.

”Hasil rapat rekomendasi agar Dinas PKPLH Kudus meningkatkan kinerjanya. Permasalahan LPJU yang kerap mati bisa segera ditangani,” tambahnya.

Ketua Komisi D DPRD Kudus, Ali Ihsan menyatakan pada Dinas Kesehatan Kudus didorong anggaran yang berasal dari APBD maupun APBN agar pelaksanaanya diperhatikan waktu pelaksanaannya. Sehingga kegiatan bisa terlaksana semua.

Komsi D juga mengusulkan anggaran bantuan pada guru swasta besarannya Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta bisa direalisasikan.

Dinas Pendidikan harus punya anggaran skala prioritas dan anggaran pemeliharaan. ”Hal itu untuk menangani kejadian yang darurat,” katanya.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Kudus Masan menambahkan rekomendasi ini disampaikan sebagai saran dari dewan kepada pihak eksekutif dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan ke depan.

”Sehingga diharapkan masyarakat Kabupaten Kudus semakin sejahtera,” tandasnya. (gal/zen)

Most Read

Artikel Terbaru

/