alexametrics
30.8 C
Kudus
Sunday, May 29, 2022

Dindikpora Kudus Klaim Tak Ada Tebang Pilih Perbaikan Sekolah

KUDUS – Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus tak bisa memperbaiki sekolah yang tak masuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

”Semua yang akan diperbaiki atau dibangun harus masuk RKPD dulu. Tanpa itu tak bisa. Kecuali kalau itu masuk kategori force majeure. Seperti misalnya akibat bencana,” jelas Kasi Sarpras pada Disdikpora Kudus Anggun Nugroho.

Ia mengklaim perbaikan sekolah rusak tak diskriminatif atau tebang pilih. Bila ada sekolah yang rusak selama bertahun-tahun itu karena adanya kendala administrasi. Misalnya seperti sekolah SD 4 Undaan Kidul. Yang terkendala administrasi karena terlanjur di-regrouping. Sehingga bekas SD 3 Undaan Kidul yang digabung ke SD 4 Undaan Kidul tak bisa diperbaiki.


Dugaan adanya terbang pilih itu karena ada SD lain yang kondisinya masih layak, namun mendapatkan bantuan berturut-turut.

Pihaknya menyebut adanya laporan sekolah rusak selama beberapa bulan terakhir ini tak semuanya bisa langsung diperbaiki. Sebab RKPD sudah digedok. Dan hanya beberapa yang masuk dalam Dana Alokasi Khusus (DAK).

Padahal pihak dinas menurutnya sudah mengakomodasi data kerusakan sekolah. Tiap awal dan akhir tahun, kepala sekolah diminta membuat laporan. Dari laporan itu dikategorikan mana yang rusak parah dan mana yang ringan.

”Jadi info SD rusak itu kan tiap tahun kami data. Kalau tahun ini tidak mendapatkan anggaran, kami usulkan di tahun berikutnya. Dan saat kami usulkan pada tahun berikutnya. Kemudian barulah mendapatkan anggaran dan bisa dibangun pada tahun berikutnya lagi,” terangnya.

Artinya ada rentetan tahap administrasi yang harus dilalui. Tidak bisa tiba-tiba membangun yang rusak.

Baca Juga :  DPRD Kudus Minta Pemkab Sigap Hadapi Hepatitis Misterius

”Seperti di SD 4 Prambatan Kidul misalnya, semula kami bangun gedung satunya. Tetapi kemudian kerusakan justru pada gedung lain. Selain itu kendala pembanguan sekolah rusak tak bisa cepat karena saat masuk RKPD sudah harus mencantumkan by name. Sehingga bila yang rusak gedung lain atau sekolah lain di luar RKPD, meski itu mendesak tak bisa langsung disikapi,” tambahnya.

Perbaikan sarana pendidikan diduga masih tebang pilih. Sebagian sekolah yang sebenarnya masih berkondisi baik terpantau dilakukan sejumlah perbaikan. Sebaliknya, sekolah rusak yang jauh dari perhatian justru seringkali luput dan tertunda dibenahi.

Anggota Komisi D DPRD Kudus dan Ketua DPD PAN Endang Kursistyani mengemukakan pihaknya prihatin belakangan kabar sekolah rusak kembali menyeruak. Untuk itu dia mengingatkan agar tak ada tebang pilih. Sebab di tengah berita sekolah rusak, banyak sekolah-sekolah megah.

”Kami harap ini jadi perhatian dan ke depan tak ada tebang pilih dalam perbaikan atau pembangunan sekolah. Kami harap terkait rencana perbaikan sekolah rusak pada masa mendatang, secara lebih aktif berkomunikasi dan melibatkan legisatif. Tentunya langkah ini dimulai dengan inventariasi yang baik dulu,” jelasnya.

Tetapi Endang menyadari jika Pandemi yang sudah berlangsung lebih dari satu setengah tahun berdampak banyak terhadap pemeliharaan gedung sekolah. Sebab tak setiap saat hari ada yang memperhatikan kondisi gedung bangunan. Berbeda dengan saat sekolah masuk yang apabila ada kerusakan akan langsung diketahui.

”Sehingga mungkin bisa jadi bangunan yang sepertinya baik-baik saja, ternyata sudah diserang rayap dan lapuk,” ujarnya. (zen)






Reporter: Eko Santoso

KUDUS – Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus tak bisa memperbaiki sekolah yang tak masuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

”Semua yang akan diperbaiki atau dibangun harus masuk RKPD dulu. Tanpa itu tak bisa. Kecuali kalau itu masuk kategori force majeure. Seperti misalnya akibat bencana,” jelas Kasi Sarpras pada Disdikpora Kudus Anggun Nugroho.

Ia mengklaim perbaikan sekolah rusak tak diskriminatif atau tebang pilih. Bila ada sekolah yang rusak selama bertahun-tahun itu karena adanya kendala administrasi. Misalnya seperti sekolah SD 4 Undaan Kidul. Yang terkendala administrasi karena terlanjur di-regrouping. Sehingga bekas SD 3 Undaan Kidul yang digabung ke SD 4 Undaan Kidul tak bisa diperbaiki.

Dugaan adanya terbang pilih itu karena ada SD lain yang kondisinya masih layak, namun mendapatkan bantuan berturut-turut.

Pihaknya menyebut adanya laporan sekolah rusak selama beberapa bulan terakhir ini tak semuanya bisa langsung diperbaiki. Sebab RKPD sudah digedok. Dan hanya beberapa yang masuk dalam Dana Alokasi Khusus (DAK).

Padahal pihak dinas menurutnya sudah mengakomodasi data kerusakan sekolah. Tiap awal dan akhir tahun, kepala sekolah diminta membuat laporan. Dari laporan itu dikategorikan mana yang rusak parah dan mana yang ringan.

”Jadi info SD rusak itu kan tiap tahun kami data. Kalau tahun ini tidak mendapatkan anggaran, kami usulkan di tahun berikutnya. Dan saat kami usulkan pada tahun berikutnya. Kemudian barulah mendapatkan anggaran dan bisa dibangun pada tahun berikutnya lagi,” terangnya.

Artinya ada rentetan tahap administrasi yang harus dilalui. Tidak bisa tiba-tiba membangun yang rusak.

Baca Juga :  Meski PPKM Level 3 Batal, ASN di Kudus Tetap Dilarang Cuti

”Seperti di SD 4 Prambatan Kidul misalnya, semula kami bangun gedung satunya. Tetapi kemudian kerusakan justru pada gedung lain. Selain itu kendala pembanguan sekolah rusak tak bisa cepat karena saat masuk RKPD sudah harus mencantumkan by name. Sehingga bila yang rusak gedung lain atau sekolah lain di luar RKPD, meski itu mendesak tak bisa langsung disikapi,” tambahnya.

Perbaikan sarana pendidikan diduga masih tebang pilih. Sebagian sekolah yang sebenarnya masih berkondisi baik terpantau dilakukan sejumlah perbaikan. Sebaliknya, sekolah rusak yang jauh dari perhatian justru seringkali luput dan tertunda dibenahi.

Anggota Komisi D DPRD Kudus dan Ketua DPD PAN Endang Kursistyani mengemukakan pihaknya prihatin belakangan kabar sekolah rusak kembali menyeruak. Untuk itu dia mengingatkan agar tak ada tebang pilih. Sebab di tengah berita sekolah rusak, banyak sekolah-sekolah megah.

”Kami harap ini jadi perhatian dan ke depan tak ada tebang pilih dalam perbaikan atau pembangunan sekolah. Kami harap terkait rencana perbaikan sekolah rusak pada masa mendatang, secara lebih aktif berkomunikasi dan melibatkan legisatif. Tentunya langkah ini dimulai dengan inventariasi yang baik dulu,” jelasnya.

Tetapi Endang menyadari jika Pandemi yang sudah berlangsung lebih dari satu setengah tahun berdampak banyak terhadap pemeliharaan gedung sekolah. Sebab tak setiap saat hari ada yang memperhatikan kondisi gedung bangunan. Berbeda dengan saat sekolah masuk yang apabila ada kerusakan akan langsung diketahui.

”Sehingga mungkin bisa jadi bangunan yang sepertinya baik-baik saja, ternyata sudah diserang rayap dan lapuk,” ujarnya. (zen)






Reporter: Eko Santoso

Most Read

Artikel Terbaru

/