alexametrics
29.4 C
Kudus
Monday, June 27, 2022

Tujuh Kursi Kepala OPD di Pemkab Kudus Kosong, Begini Tanggapan Bupati

KUDUS – Sebanyak tujuh jabatan kepala dinas (Kadinas) organisasi pemerintah daerah (OPD) Kudus kosong dan diisi Plt. OPD yang kosong di antaranya Dinas Komunikasi Informasi (Diskominfo), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Sementara tiga OPD sisanya yakni Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus, dan Inspektorat Kabupaten Kudus.

Menanggapi hal itu, Bupati Kudus Hartopo belum berencana untuk melakukan lelang jabatan guna mengisi kekosongan tersebut. Menurutnya, diisi dulu dengan rolling jabatan, baru ketika sudah terisi dan sudah proporsional akan membuka lelang jabatan bagi dinas-dinas yang kosong.


Hartopo memastikan semua tahap dalam proses lelang nanti akan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga kendala maupun kesalahan teknis dapat terhindarkan saat proses seleksi berjalan.

“Kalau sudah kami evaluasi semuanya, maka segera kami umumkan pembukaannya. Bagi yang ingin mengikuti lelang jabatan, benar-benar berkompeten,” jelasnya.

Baca Juga :  Cetak Lulusan PGSD UMK yang Berkualitas

Plt BKPP Kudus Putut Winarno menyatakan, kekosongan itu kini sementara diisi oleh sekretaris dan menjabat Pelaksana tugas (Plt). Baru-baru ini terjadi kekosongan di Bappeda Kudus, mengingat kepala Bappeda sebelumnya, Bergas Catursasi Penanggungan menjadi Kepala Pelaksana Harian Badan Penagnggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah.

“Ya kami tetap melakukan perencanaan seleksi lelang jabatan eselon II. Ketika nanti telah matang, maka akan direkomendasikan ke Bupati Kudus Hartopo. Salah satu persyaratannya, bakal calon kepala dinas mumpuni dan berpengalaman. Batas usia pendaftar juga tidak boleh melampaui 56 tahun,” terangnya.

Dia mengatakan untuk alurnya, dimulai dari seleksi administrasi, kemudian masuk ke tahap pemeriksaan rekam jejak oleh Pansel. Dilanjutkan dengan uji assesment di Mabes Polri, dan melakukan uji presentasi serta pembuatan makalah.

”Akan segera diisi kekosongan jabatan, melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku,” jelasnya. (san/mal)






Reporter: Indah Susanti

KUDUS – Sebanyak tujuh jabatan kepala dinas (Kadinas) organisasi pemerintah daerah (OPD) Kudus kosong dan diisi Plt. OPD yang kosong di antaranya Dinas Komunikasi Informasi (Diskominfo), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Sementara tiga OPD sisanya yakni Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus, dan Inspektorat Kabupaten Kudus.

Menanggapi hal itu, Bupati Kudus Hartopo belum berencana untuk melakukan lelang jabatan guna mengisi kekosongan tersebut. Menurutnya, diisi dulu dengan rolling jabatan, baru ketika sudah terisi dan sudah proporsional akan membuka lelang jabatan bagi dinas-dinas yang kosong.

Hartopo memastikan semua tahap dalam proses lelang nanti akan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga kendala maupun kesalahan teknis dapat terhindarkan saat proses seleksi berjalan.

“Kalau sudah kami evaluasi semuanya, maka segera kami umumkan pembukaannya. Bagi yang ingin mengikuti lelang jabatan, benar-benar berkompeten,” jelasnya.

Baca Juga :  Sidak Harga Bahan Pokok, Bupati Kudus Dapati Talang Pasar Brayung Bocor

Plt BKPP Kudus Putut Winarno menyatakan, kekosongan itu kini sementara diisi oleh sekretaris dan menjabat Pelaksana tugas (Plt). Baru-baru ini terjadi kekosongan di Bappeda Kudus, mengingat kepala Bappeda sebelumnya, Bergas Catursasi Penanggungan menjadi Kepala Pelaksana Harian Badan Penagnggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah.

“Ya kami tetap melakukan perencanaan seleksi lelang jabatan eselon II. Ketika nanti telah matang, maka akan direkomendasikan ke Bupati Kudus Hartopo. Salah satu persyaratannya, bakal calon kepala dinas mumpuni dan berpengalaman. Batas usia pendaftar juga tidak boleh melampaui 56 tahun,” terangnya.

Dia mengatakan untuk alurnya, dimulai dari seleksi administrasi, kemudian masuk ke tahap pemeriksaan rekam jejak oleh Pansel. Dilanjutkan dengan uji assesment di Mabes Polri, dan melakukan uji presentasi serta pembuatan makalah.

”Akan segera diisi kekosongan jabatan, melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku,” jelasnya. (san/mal)






Reporter: Indah Susanti

Most Read

Artikel Terbaru

/