alexametrics
25.6 C
Kudus
Saturday, May 28, 2022

Tak Ada Ampun, Dikontrak 5 Tahun, Kinerja PPPK Jelek Langsung Dihentikan

KUDUS – Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) langsung dikontrak penuh selama lima tahun. Namun, jika kinerja PPPK buruk, pemkab akan langsung menghentikan.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kudus Putut Winarno melalui Kabid Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hendro Muswinda menjelaskan pemkab sebenarnya bisa saja mengontrak mereka hanya satu atau dua tahun. Namun Pemkab lebih memilih memaksimalkan kontrak yakni selama lima tahun.

Dia menjelaskan, ketika sudah lima tahun dievaluasi, kalau kinerja baik maka akan dilanjut tanpa melalui seleksi lagi.


“Kalau tidak ya diberhentikan atau bila mereka terbukti melanggar aturan dan belum berakhir masa kontraknya mereka akan dihentikan,” jelasnya.

Dia menjelaskan, PPPK non-guru berjumlah 32 orang kemarin (18/3) dilantik Bupati Kudus Hartopo. Pengambilan sumpah pegawai kontrak di lantai IV Gedung Setda Kudus.

Dalam sambutannya, Hartopo menyampaikan para pegawai baru akan langsung ditempatkan dimasing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Kemudian diharapkan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Baca Juga :  Polda Jateng Bekuk Dua Pengedar Minyak Goreng Palsu di Kudus

Bupati Kudus Hartopo berharap para pegawai baru bisa membentuk sikap empat sehat lima sempurna. Adapun, sikap itu adalah memiliki sifat jujur, disiplin, loyalitas, kemauan kerja tinggi, dan kepintaran sumber daya manusia (SDM) sebagai penyempurnanya.

Sementara itu, gaji PPPK diatur dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 98 Tahun 2020. Dalam PP itu, hampir setara dengan gaji ASN per bulannya. Hendro menambahkan, kalau ditotal bisa sampai Rp 3 juta hingga Rp 5 juta itu sudah termasuk tunjangan yang akan didapat.

“Bedanya PPPK tidak dapat pensiunan dan kenaikan gaji berkela. Untuk tunjangan sama dengan ASN, seperti tunjangan keluarga dan kinerja,” terangnya.

Dia mengatakan, gaji PPPK berdasarkan PP selama tidak ada revisi nominalnya sama sampai masa kontrak PPPK. Misalkan, gaji ASN naik, kalau PP yang mengatur gaji PPPK tetap tidak ada berubahan maka tidak ikut naik. (san/mal)






Reporter: Indah Susanti

KUDUS – Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) langsung dikontrak penuh selama lima tahun. Namun, jika kinerja PPPK buruk, pemkab akan langsung menghentikan.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kudus Putut Winarno melalui Kabid Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hendro Muswinda menjelaskan pemkab sebenarnya bisa saja mengontrak mereka hanya satu atau dua tahun. Namun Pemkab lebih memilih memaksimalkan kontrak yakni selama lima tahun.

Dia menjelaskan, ketika sudah lima tahun dievaluasi, kalau kinerja baik maka akan dilanjut tanpa melalui seleksi lagi.

“Kalau tidak ya diberhentikan atau bila mereka terbukti melanggar aturan dan belum berakhir masa kontraknya mereka akan dihentikan,” jelasnya.

Dia menjelaskan, PPPK non-guru berjumlah 32 orang kemarin (18/3) dilantik Bupati Kudus Hartopo. Pengambilan sumpah pegawai kontrak di lantai IV Gedung Setda Kudus.

Dalam sambutannya, Hartopo menyampaikan para pegawai baru akan langsung ditempatkan dimasing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Kemudian diharapkan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Baca Juga :  Duh, Gara-gara Vaksin Lambat, Kudus Kembali Masuk PPKM Level 3

Bupati Kudus Hartopo berharap para pegawai baru bisa membentuk sikap empat sehat lima sempurna. Adapun, sikap itu adalah memiliki sifat jujur, disiplin, loyalitas, kemauan kerja tinggi, dan kepintaran sumber daya manusia (SDM) sebagai penyempurnanya.

Sementara itu, gaji PPPK diatur dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 98 Tahun 2020. Dalam PP itu, hampir setara dengan gaji ASN per bulannya. Hendro menambahkan, kalau ditotal bisa sampai Rp 3 juta hingga Rp 5 juta itu sudah termasuk tunjangan yang akan didapat.

“Bedanya PPPK tidak dapat pensiunan dan kenaikan gaji berkela. Untuk tunjangan sama dengan ASN, seperti tunjangan keluarga dan kinerja,” terangnya.

Dia mengatakan, gaji PPPK berdasarkan PP selama tidak ada revisi nominalnya sama sampai masa kontrak PPPK. Misalkan, gaji ASN naik, kalau PP yang mengatur gaji PPPK tetap tidak ada berubahan maka tidak ikut naik. (san/mal)






Reporter: Indah Susanti

Most Read

Artikel Terbaru

/