alexametrics
23.7 C
Kudus
Sunday, July 3, 2022

Datangi Kantor PLN, Warga Kudus Tolak Penertiban Pengalihan Daya Listrik

KUDUS – Sejumlah warga mendatangi Kantor ULP PLN Kudus karena keberatan wacana penaikan daya dari 450 VA menjadi 1.300. Sebelumnya warga mendapatkan surat dari pihak PLN terkait kebijakan itu.

Nur Hidayat warga RT 5 RW 1 Desa Krandon, Kota menyebut memang tidak mendapatkan surat tersebut. Tetapi dia khawatir terjadi pengalihan daya.

“Saya mengajukan keberatan karena serumah hanya ada dua orang. Saya dan istri. Terlebih kami dapat bansos. Jadi kami keberatan bila daya dinaikkan,” jelasnya.


Pihaknya pun mengaakan jika sebulan biaya listrik tak mencapai Rp 100 ribu. Hanya sekitar Rp 50 ribu. Atas keberatan itu, pihaknya mendatangi kantor PLN dengan membawa dokumen administrasi yang menunjukkan jika pihaknya dari kalangan masyarakat bawah.

“Saya ke sini bawa fotokopi Bansos dan bukti pembayaran,” katanya.

Serupa, Watno warga RT 2 RW 2 Desa Mejobo juga menyatakan keberatan. Meski tidak mendapatkan bansos, pihaknya menyebut akan rela bila dayanya dinaikkan.

“Saya jualan es. Biaya pemakaian listrik memang lebih dari seratus ribu. Biasanya Rp 120 ribu. Tetapi itu untuk jualan es,” jelasnya.

Watno menambahkan dulunya karyawan pabrik, tetapi terkena PHK. Jadi tidak mendapatkan bantuan.

“Saya keberatan karena sudah tua. Bisanya kerja itu saja,” terangnya.

Nuryanto warga RT 2 RW 11 Desa Kesambi yang juga mengajukan keberatan. Menurutnya dari surat PLN yang didapatkan bila tak melakukan konfirmasi dan keberatan ke PLN daya listriknya secara otomatis akan dinaikkan menjadi 1.300 VA.

Baca Juga :  Rebutan Formulir Vaksinasi di Kudus Sampe Muntel Koyo Brengos

“Saya sebulan biayanya tak sampai Rp 100 ribu. Hanya Rp 90 ribuan,” imbuhnya.

Nuryanto menjelaskan pihaknya mendatangi kantor ULP PLN bersama puluhan warga lainnya yang juga mengajukan keberatan.

“Kami datang kemudian disuruh mengantri dan dipanggil satu-satu,” katanya.

Pada surat yang diterima warga terkait penertiban daya itu pihak PLN menyampaikan beberapa poin. Yakni terkait penyesuaian daya atau kenaikan dari 450 VA menjadi 1.300. Kedua yakni penjelasan kepada warga yang merasa keberatan untuk mengkonfirmasi ke pihak PLN, selambat-lambatnya (30/5) dengan membawa beberapa berkas.

Apabila sampai batas waktu tersebut tidak ada konfirmasi, PLN akan memindahkan secara otomatis. Kelonggaran kepada mereka yang mengajukan keberatan ditekankan kepada masyarakat yang mendapat subsidi atau bantuan sosial dan bagi warga yang masuk data DTKS.

Manajer ULP PLN Kudus Mustopa Rizal menyebut kebijakan penertiban  penggunaan listrik itu bertujuan agar layanan daya 450 VA tepat sasaran. Yakni untuk warga yang benar-benar membutuhkan. Dalam mekanisme penertiban itu, masyarakat yang tagihan listriknya dianggap melebihi standar turut menjadi sasaran pengalihan daya. Sehinggda mendapatkan surat tersebut.

“Namun bagi yang keberatan bisa ke kantor. Terutama bagi mereka yang masuk DTKS dan mendapatkan bansos. Maka dayanya akan tetap,” jelasnya. (tos/mal)






Reporter: Eko Santoso

KUDUS – Sejumlah warga mendatangi Kantor ULP PLN Kudus karena keberatan wacana penaikan daya dari 450 VA menjadi 1.300. Sebelumnya warga mendapatkan surat dari pihak PLN terkait kebijakan itu.

Nur Hidayat warga RT 5 RW 1 Desa Krandon, Kota menyebut memang tidak mendapatkan surat tersebut. Tetapi dia khawatir terjadi pengalihan daya.

“Saya mengajukan keberatan karena serumah hanya ada dua orang. Saya dan istri. Terlebih kami dapat bansos. Jadi kami keberatan bila daya dinaikkan,” jelasnya.

Pihaknya pun mengaakan jika sebulan biaya listrik tak mencapai Rp 100 ribu. Hanya sekitar Rp 50 ribu. Atas keberatan itu, pihaknya mendatangi kantor PLN dengan membawa dokumen administrasi yang menunjukkan jika pihaknya dari kalangan masyarakat bawah.

“Saya ke sini bawa fotokopi Bansos dan bukti pembayaran,” katanya.

Serupa, Watno warga RT 2 RW 2 Desa Mejobo juga menyatakan keberatan. Meski tidak mendapatkan bansos, pihaknya menyebut akan rela bila dayanya dinaikkan.

“Saya jualan es. Biaya pemakaian listrik memang lebih dari seratus ribu. Biasanya Rp 120 ribu. Tetapi itu untuk jualan es,” jelasnya.

Watno menambahkan dulunya karyawan pabrik, tetapi terkena PHK. Jadi tidak mendapatkan bantuan.

“Saya keberatan karena sudah tua. Bisanya kerja itu saja,” terangnya.

Nuryanto warga RT 2 RW 11 Desa Kesambi yang juga mengajukan keberatan. Menurutnya dari surat PLN yang didapatkan bila tak melakukan konfirmasi dan keberatan ke PLN daya listriknya secara otomatis akan dinaikkan menjadi 1.300 VA.

Baca Juga :  Dekranasda Kudus Diaktifkan Kembali, Ini Tujuannya

“Saya sebulan biayanya tak sampai Rp 100 ribu. Hanya Rp 90 ribuan,” imbuhnya.

Nuryanto menjelaskan pihaknya mendatangi kantor ULP PLN bersama puluhan warga lainnya yang juga mengajukan keberatan.

“Kami datang kemudian disuruh mengantri dan dipanggil satu-satu,” katanya.

Pada surat yang diterima warga terkait penertiban daya itu pihak PLN menyampaikan beberapa poin. Yakni terkait penyesuaian daya atau kenaikan dari 450 VA menjadi 1.300. Kedua yakni penjelasan kepada warga yang merasa keberatan untuk mengkonfirmasi ke pihak PLN, selambat-lambatnya (30/5) dengan membawa beberapa berkas.

Apabila sampai batas waktu tersebut tidak ada konfirmasi, PLN akan memindahkan secara otomatis. Kelonggaran kepada mereka yang mengajukan keberatan ditekankan kepada masyarakat yang mendapat subsidi atau bantuan sosial dan bagi warga yang masuk data DTKS.

Manajer ULP PLN Kudus Mustopa Rizal menyebut kebijakan penertiban  penggunaan listrik itu bertujuan agar layanan daya 450 VA tepat sasaran. Yakni untuk warga yang benar-benar membutuhkan. Dalam mekanisme penertiban itu, masyarakat yang tagihan listriknya dianggap melebihi standar turut menjadi sasaran pengalihan daya. Sehinggda mendapatkan surat tersebut.

“Namun bagi yang keberatan bisa ke kantor. Terutama bagi mereka yang masuk DTKS dan mendapatkan bansos. Maka dayanya akan tetap,” jelasnya. (tos/mal)






Reporter: Eko Santoso

Most Read

Artikel Terbaru

/