KUDUS – Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus Eko Djumartono menjelaskan, serapan anggaran cukup rendah karena adanya proyek gagal dan tender ulang.
Dia menjelaskan, pembangunan gedung mal pelayanan publik dengan anggaran Rp 6,14 miliar harus mengalami tender ulang. Tender pertama gagal karena adanya dugaan peretasan. Sedangkan pembangunan gedung instalasi bedah sentral (IBS) di RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus dengan anggaran Rp 29 miliar batal terlaksana.
Eko mengatakan, dalam lelangnya juga diduga mengalami peretasan di sistem lelang elektronik. Kemudian proyek kegiatan revitalisasi tiga Puskesmas dengan anggaran Rp 6,026 miliar juga gagal.
“Pihak ketiga sebetulnya juga disediakan uang muka untuk dicairkan lebih awal. Namun pihak ketiga terkadang memilih mencairkan anggaran setelah pelaksanaan kegiatan selesai semua sehingga penyerapan anggarannya terlihat masih kecil,” jelasnya.
Penyerapan anggaran saat ini belum bisa menjadi tolok ukur pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Kudus belum jalan, sehingga harus menunggu hingga akhir tahun. (mal)
Reporter: Indah Susanti
KUDUS – Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus Eko Djumartono menjelaskan, serapan anggaran cukup rendah karena adanya proyek gagal dan tender ulang.
Dia menjelaskan, pembangunan gedung mal pelayanan publik dengan anggaran Rp 6,14 miliar harus mengalami tender ulang. Tender pertama gagal karena adanya dugaan peretasan. Sedangkan pembangunan gedung instalasi bedah sentral (IBS) di RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus dengan anggaran Rp 29 miliar batal terlaksana.
Eko mengatakan, dalam lelangnya juga diduga mengalami peretasan di sistem lelang elektronik. Kemudian proyek kegiatan revitalisasi tiga Puskesmas dengan anggaran Rp 6,026 miliar juga gagal.
“Pihak ketiga sebetulnya juga disediakan uang muka untuk dicairkan lebih awal. Namun pihak ketiga terkadang memilih mencairkan anggaran setelah pelaksanaan kegiatan selesai semua sehingga penyerapan anggarannya terlihat masih kecil,” jelasnya.
Penyerapan anggaran saat ini belum bisa menjadi tolok ukur pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Kudus belum jalan, sehingga harus menunggu hingga akhir tahun. (mal)
Reporter: Indah Susanti
