alexametrics
29.2 C
Kudus
Thursday, May 12, 2022

Dampak APBD-P Tak Dievaluasi Gubernur, Kunker DPRD Kudus Ikut Tertunda

KUDUS – Peraturan kepala daerah (Perkada) pengganti APBD perubahan akan disahkan hari ini. Pemkab Kudus mengakomodasi program yang dianggap mendesak untuk segera dijalankan pada sisa tahun anggaran ini. Sementara, kegiatan Kunjungan kerja (Kunker) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus dipastikan tertunda.

Bupati Kudus Hartopo menyebut para pimpinan DPRD Kudus bersama ketua komisi telah beraudiensi hal tersebut. Pihaknya menyatakan kunker yang telah dianggarkan pada APBD perubahan melalui Perkada tidak bisa dilaksanakan.

Pihaknya menambahkan kegiatan Kunker DPRD Kudus dipastikan ditunda terlebih dahulu. Mengingat Kunker bukan kegiatan mendesak. Oleh karena itu, Hartopo meminta para anggota dewan bisa memaklumi kondisi yang terjadi.


”Sesuai dengan acuan dan arahan dari Kemendagri, Perkada hanya boleh untuk kegiatan yang sifatnya mendesak,” katanya kemarin.

Untuk memudahkan pembahasan dan pengesahan Perkada, pihaknya telah mengkarantina Tim anggaran anggaran pemerintah daerah (TAPD). Sesuai dengan jadwal, Perkada akan ditandatangani dan disahkan Hartopo hari ini.

Beberapa program mendesak yang diakomodasi melalui Perkada, kata Hartopo adalah pencairan Bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk buruh rokok.

Baca Juga :  Bupati Hartopo Dorong Tanaman Khas Kudus Dipatenkan

”Perbaikan jalan juga tidak ditunda, pasalnya membahayakan masyarakat jalan rusak. Kerusakan terjadi pascabanjir yang belum ditangani,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Kudus Muhtamat menyatakan tak mempermasalahkan jika kegiatan Kunker anggota dewan ditunda. Dirinya menegaskan, para rekan anggota dewan juga tak ambil pusing terkait hal itu.

”Tak masalah jika Kunker ditunda di samping itu kan masih pandemi,” terangnya.

Muhtamat menambahkan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Salah satunya atas keterlambatan penyerahan draf APBD perubahan oleh TAPD. Sehingga pembahasan dan pengesahannya molor. Sehingga harus ditetapkan Perkada.

Dampak dari keterlembatan pengesahaan APBD perubahan bukan hannya dialami oleh dewan saja. Namun kegiatan yang dirasa penting, seperti pembangunan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat terpaksa ditunda. Sekaligus pengajuan hibah untuk marbot masjid dipastikan tak bisa terlakasana.

KUDUS – Peraturan kepala daerah (Perkada) pengganti APBD perubahan akan disahkan hari ini. Pemkab Kudus mengakomodasi program yang dianggap mendesak untuk segera dijalankan pada sisa tahun anggaran ini. Sementara, kegiatan Kunjungan kerja (Kunker) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus dipastikan tertunda.

Bupati Kudus Hartopo menyebut para pimpinan DPRD Kudus bersama ketua komisi telah beraudiensi hal tersebut. Pihaknya menyatakan kunker yang telah dianggarkan pada APBD perubahan melalui Perkada tidak bisa dilaksanakan.

Pihaknya menambahkan kegiatan Kunker DPRD Kudus dipastikan ditunda terlebih dahulu. Mengingat Kunker bukan kegiatan mendesak. Oleh karena itu, Hartopo meminta para anggota dewan bisa memaklumi kondisi yang terjadi.

”Sesuai dengan acuan dan arahan dari Kemendagri, Perkada hanya boleh untuk kegiatan yang sifatnya mendesak,” katanya kemarin.

Untuk memudahkan pembahasan dan pengesahan Perkada, pihaknya telah mengkarantina Tim anggaran anggaran pemerintah daerah (TAPD). Sesuai dengan jadwal, Perkada akan ditandatangani dan disahkan Hartopo hari ini.

Beberapa program mendesak yang diakomodasi melalui Perkada, kata Hartopo adalah pencairan Bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk buruh rokok.

Baca Juga :  Peringati Harlah TBS, KH M Ulil Albab Arwani: Selalu Syukuri Nikmat Allah

”Perbaikan jalan juga tidak ditunda, pasalnya membahayakan masyarakat jalan rusak. Kerusakan terjadi pascabanjir yang belum ditangani,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Kudus Muhtamat menyatakan tak mempermasalahkan jika kegiatan Kunker anggota dewan ditunda. Dirinya menegaskan, para rekan anggota dewan juga tak ambil pusing terkait hal itu.

”Tak masalah jika Kunker ditunda di samping itu kan masih pandemi,” terangnya.

Muhtamat menambahkan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Salah satunya atas keterlambatan penyerahan draf APBD perubahan oleh TAPD. Sehingga pembahasan dan pengesahannya molor. Sehingga harus ditetapkan Perkada.

Dampak dari keterlembatan pengesahaan APBD perubahan bukan hannya dialami oleh dewan saja. Namun kegiatan yang dirasa penting, seperti pembangunan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat terpaksa ditunda. Sekaligus pengajuan hibah untuk marbot masjid dipastikan tak bisa terlakasana.

Most Read

Artikel Terbaru

/