alexametrics
24.9 C
Kudus
Friday, May 27, 2022

Pemkab Kudus Subsidi 2.800 Orang JKN Kelas III Mandiri Rp 2,3 Miliar

KUDUS – Selain mengkover program kepersertaan Pemberian Bantuan Iuaran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemkab Kudus juga mensubsidi pembayaran kepersertaan kelas III mandiri aktif. Subsisidi ini diberikan menyusul ada kebijakan kenaikan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.

Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dokter Edi Kusworo menyatakan subsidi untuk kepersertaan kelas III mandiri aktif dikover melalui dana APBD. Sumber dananya berasal Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT).

Total anggaran untuk mensubsidi tersebut Rp 1,176 miliar. Sampai dengan Agustus, Pemkab Kudus mesubsidi kepersertaan JKN kelas III mandiri aktif sebanyak 39.256 orang.


”Pemberian subsidi sebesar Rp 2.800 per orang per bulan tersebut merupakan kewajiban pemerintah daerah,” terangnya.

Sementara itu, juga ditegaskan dalam Permenkeu RI nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Baca Juga :  Duh, Ratusan Buruh di Kudus Tak Terima BLT, Apa Penyebabnya?

Di samping itu, DKK Kudus mengusulkan penyubsidian pada anggaran APBD perubahan 2021 mendatang. Total anggaran yang diajukan untuk mensubsidi kepersertaan JKN kelas III mandiri aktif sebesar Rp 2,3 miliar.

Sampai dengan saat ini masyarakat Kudus yang terkover BPJS tidak hanya dari mandiri tetapi juga PBI. Secara keseluruhan mencapai 680.426 orang. Sebelumnya Kabupaten Kudus pernah Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2019. Akan tetapi, ada kenaikan tarif akhir 2019, pada 2020 Kudus tak UHC.

Untuk mencapai UHC ini, kata Edi, ada berapa upaya yang perlu dilakukan. Salah satunya mendorong perusahaan untuk bisa mendaftarkan karyawannya ke JKN. Sekaligus pihaknya membuat nota dinas kepada Dinsos Kudus, untuk memverifikasi lebih banyak kepersertaan. (zen)






Reporter: Galih Erlambang Wiradinata

KUDUS – Selain mengkover program kepersertaan Pemberian Bantuan Iuaran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemkab Kudus juga mensubsidi pembayaran kepersertaan kelas III mandiri aktif. Subsisidi ini diberikan menyusul ada kebijakan kenaikan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.

Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dokter Edi Kusworo menyatakan subsidi untuk kepersertaan kelas III mandiri aktif dikover melalui dana APBD. Sumber dananya berasal Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT).

Total anggaran untuk mensubsidi tersebut Rp 1,176 miliar. Sampai dengan Agustus, Pemkab Kudus mesubsidi kepersertaan JKN kelas III mandiri aktif sebanyak 39.256 orang.

”Pemberian subsidi sebesar Rp 2.800 per orang per bulan tersebut merupakan kewajiban pemerintah daerah,” terangnya.

Sementara itu, juga ditegaskan dalam Permenkeu RI nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Baca Juga :  Apes, Oknum Anggota Polres Kudus Terciduk di Tempat Hiburan Malam

Di samping itu, DKK Kudus mengusulkan penyubsidian pada anggaran APBD perubahan 2021 mendatang. Total anggaran yang diajukan untuk mensubsidi kepersertaan JKN kelas III mandiri aktif sebesar Rp 2,3 miliar.

Sampai dengan saat ini masyarakat Kudus yang terkover BPJS tidak hanya dari mandiri tetapi juga PBI. Secara keseluruhan mencapai 680.426 orang. Sebelumnya Kabupaten Kudus pernah Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2019. Akan tetapi, ada kenaikan tarif akhir 2019, pada 2020 Kudus tak UHC.

Untuk mencapai UHC ini, kata Edi, ada berapa upaya yang perlu dilakukan. Salah satunya mendorong perusahaan untuk bisa mendaftarkan karyawannya ke JKN. Sekaligus pihaknya membuat nota dinas kepada Dinsos Kudus, untuk memverifikasi lebih banyak kepersertaan. (zen)






Reporter: Galih Erlambang Wiradinata

Most Read

Artikel Terbaru

/