alexametrics
22 C
Kudus
Wednesday, July 27, 2022

Selewengkan Dana Desa Rp 1,8 Miliar, Mantan Kades Lau Kudus Divonis Lima Tahun Penjara

KUDUS – Terdakwa kasus tindak pidana korupsi dana desa eks Kepala Desa Lau HS divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang dengan hukuman lima tahun tiga bulan penjara. Dia juga terancaman penambahan hukuman penjara satu tahun 10 bulan.

HS merupakan terpidana kasus korupsi dengan menyelewengkan dana desa dengan membuat beberapa proyek fiktif. Pada 2018 lalu, ada enam titik proyek desa yang dananya sudah dicairkan, tapi tidak pernah ada pekerjaan fisiknya.

Kemudian pada 2019, ada lagi proyek fiktif. Bahkan, jumlahnya lebih banyak. Ada delapan proyek. Rata-rata proyeknya adalah pembuatan jalan desa dan saluran air. Dana sudah dicairkan, tapi hasil pekerjaannya sampai sekarang tidak ada.


Putusan yang dikeluarkan pada 28 Maret 2022 lalu ini, lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kudus. HS saat itu terancam hukuman 6,5 tahun.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kudus Arga Maramba menyatakan, HS dinyatakan bersalah dalam tindak kasus pidana korupsi Dana Desa Lau Tahun Anggaran 2018-2019. Kerugiannya negara akibat perbuatannya mencapai Rp 1,8 miliar.

Baca Juga :  Lepas 813 Wisudawan, UMK Beri Penghargaan 10 Mahasiswa Berprestasi

Terdakwa juga dikenakan hukuman denda. Besarannya mencapai Rp 300 juta. Jika pidana denda tidak dibayarkan, maka HS harus mengganti hukuman kurungan dua bulan penjara.

”Kini terdakwa menjalani hukuman kurungan penjara. Statusnya sudah inkrah,” katanya.

Dia menuturkan HS, telah mengganti rugi dan mengembalikan uang negara Rp 460 juta yang diserahkan kepada Pemerintah Desa Lau melaui bendahara. Uang ganti rugi tersebut, saat ini sudah masuk pada rekening kas Desa Lau.

Sedangkan sisa kerugian negara yang belum dibayarkan senilai Rp 1,3 miliar, Kejari Kudus akan terlebih dahulu menyelidiki harta benda pribadi terdakwa. Hal tersebut untuk mengganti rugi kekurangan uang yang belum dibayarkan.

”Kami akan menyelidiki setelah satu bulan putusan berkekuatan hukum tetap. Jika harta benda milik Hs tidak mencukupi ganti rugi, maka diganti dengan pidana penjara selama satu tahun 10 bulan,” kata Arga. (gal/lin)






Reporter: Galih Erlambang Wiradinata

KUDUS – Terdakwa kasus tindak pidana korupsi dana desa eks Kepala Desa Lau HS divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang dengan hukuman lima tahun tiga bulan penjara. Dia juga terancaman penambahan hukuman penjara satu tahun 10 bulan.

HS merupakan terpidana kasus korupsi dengan menyelewengkan dana desa dengan membuat beberapa proyek fiktif. Pada 2018 lalu, ada enam titik proyek desa yang dananya sudah dicairkan, tapi tidak pernah ada pekerjaan fisiknya.

Kemudian pada 2019, ada lagi proyek fiktif. Bahkan, jumlahnya lebih banyak. Ada delapan proyek. Rata-rata proyeknya adalah pembuatan jalan desa dan saluran air. Dana sudah dicairkan, tapi hasil pekerjaannya sampai sekarang tidak ada.

Putusan yang dikeluarkan pada 28 Maret 2022 lalu ini, lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kudus. HS saat itu terancam hukuman 6,5 tahun.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kudus Arga Maramba menyatakan, HS dinyatakan bersalah dalam tindak kasus pidana korupsi Dana Desa Lau Tahun Anggaran 2018-2019. Kerugiannya negara akibat perbuatannya mencapai Rp 1,8 miliar.

Baca Juga :  Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kudus Capai Rp 75,73 Miliar

Terdakwa juga dikenakan hukuman denda. Besarannya mencapai Rp 300 juta. Jika pidana denda tidak dibayarkan, maka HS harus mengganti hukuman kurungan dua bulan penjara.

”Kini terdakwa menjalani hukuman kurungan penjara. Statusnya sudah inkrah,” katanya.

Dia menuturkan HS, telah mengganti rugi dan mengembalikan uang negara Rp 460 juta yang diserahkan kepada Pemerintah Desa Lau melaui bendahara. Uang ganti rugi tersebut, saat ini sudah masuk pada rekening kas Desa Lau.

Sedangkan sisa kerugian negara yang belum dibayarkan senilai Rp 1,3 miliar, Kejari Kudus akan terlebih dahulu menyelidiki harta benda pribadi terdakwa. Hal tersebut untuk mengganti rugi kekurangan uang yang belum dibayarkan.

”Kami akan menyelidiki setelah satu bulan putusan berkekuatan hukum tetap. Jika harta benda milik Hs tidak mencukupi ganti rugi, maka diganti dengan pidana penjara selama satu tahun 10 bulan,” kata Arga. (gal/lin)






Reporter: Galih Erlambang Wiradinata

Most Read

Artikel Terbaru

/