alexametrics
31.1 C
Kudus
Tuesday, July 5, 2022

Serahkan DIPA TA 2022, KPPN Kudus Dorong Satker Kelola APBN secara Tepat

KUDUS Upaya mendukung fungsi APBN dalam percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kudus Budi Marsudiyoto secara simbolis menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan kepada satuan kerja (satker) mitra kerja KPPN Kudus.

Dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas dan pemberian penghargaan. Acara dihelat secara hybrid dengan undangan terbatas di aula KPPN Kudus kemarin (14/12).

Kepala KPPN Kudus Budi Marsudiyoto mengucapkan terima kasih atas sinergi dan kesungguhan satker dalam merealisasikan APBN pada tahun ini.


”Terima kasih atas kerja sama yang baik di tahun ini dan marilah kita bersama-sama di tahun 2022 memenuhi arahan dan pesan Presiden untuk senantiasa bersatu serta berjuang bersama melakukan pengendalian pandemi Covid-19. Juga mendorong pemulihan ekonomi  dengan tetap menjaga tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas,” ajaknya.

Kepala KPPN Kudus menambahkan, tema APBN TA 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Artinya, APBN menempati posisi strategis di antara harapan untuk percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 dan menjadi pondasi mewujudkan visi jangka panjang menuju Indonesia emas pada 2045.

APBN TA 2022 menjadi instrumen pemerintah melakukan upaya pemulihan (recovery). Sekaligus melanjutkan reformasi sektoral dan fiskal agar dapat menstimulasi perekonomian serta mendorong daya saing nasional.

Beberapa hal yang menjadi early warning bagi satuan kerja, untuk meminimalkan hambatan dan agar APBN dapat dilakukan secara tepat, maka pertama satker harus mengecek DIPA Tahun 2022 yang telah diterima. Apabila terdapat ketidaksesuaian dapat langsung mengajukan revisi.

Kedua, Pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sejak dini, sehingga pada Januari 2022 satker dapat langsung action. Satker dapat menggunakan beberapa metode pengadaan sepanjang sepanjang tidak melanggar ketentuan.

Ketiga, menyiapkan kelengkapan administratif yang dibutuhkan, seperti SK Pejabat Perbendaharaan, petunjuk teknis penyaluran, dokumen kesiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi (seperti perizinan), dan kelengkapan lain. Keempat, memastikan kembali kesiapan satker dalam implementasi aplikasi SAKTI Web Full Module.

Data kinerja APBN KPPN Kudus satuan kerja K/L total pagu Rp 2.217,7 miliar. Realisasi keseluruhan satuan kerja mitra kerja KPPN Kudus sampai dengan 13 Desember 2021 senilai Rp 2.058,2 miliar dengan persentase serapan 92.81 persen.

Baca Juga :  Surplus Neraca Perdagangan Cetak Rekor Tertinggi dalam 15 Tahun Terakhir

Data kinerja APBN TA 2021 untuk DAK fisik per kabupaten sampai dengan 13 Desember 2021, meliputi Kabupaten Demak pagu Rp 115.7 miliar dengan realisasi Rp 88,5 miliar, Kudus pagu Rp 58,4 miliar dengan realisasi Rp 43,8 miliar, dan Jepara pagu Rp 160.8 miliar realisasi Rp 121,5 miliar.

Data kinerja APBN TA 2021 untuk Dana Desa per kabupaten sampai dengan 13 Desember 2021, Demak pagu Rp 284,4 miliar dengan realisasi Rp 284,4 miliar, Kudus pagu Rp 151,1 miliar dengan realisasi Rp 146 miliar, dan Jepara pagu Rp 250,1 miliar dengan realisasi Rp 240,9 miliar.

Sementara itu, porsi belanja negara TA 2022 wilayah kerja KPPN Kudus meliputi Kabupaten Jepara, Kudus, dan Demak. Total keseluruhan belanja K/L dalam DIPA Rp 1.097,5 miliar untuk 76 satker K/L. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp 4.688,5 miliar dengan rincian, Demak Rp 1.653,3 miliar, Jepara Rp 1.723,9 miliar, dan Kudus Rp 1.311,2 miliar.

Dalam acara tersebut, turut pula diserahkan beberapa penghargaan atas kinerja pelaksanaan anggaran tahun ini. Polres Kudus meraih penghargaan sebagai satker terbaik kategori pagu besar di atas Rp 20 miliar. Disusul IAIN Kudus dan Polres Jepara sebagai peringkat III.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak meraih penghargaan terbaik di kategori sedang Rp 5-20 miliar. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kudus dan MTsN 1 Jepara menyusul di peringkat berikutnya.

Pengadilan Agama Jepara menyandang penghargaan terbaik I kategori kecil di bawah Rp 5 miliar. Diikuti Pengadilan Agama Demak dan Kejaksaan Negeri Kudus pada peringkat II dan III. Sementara itu, Kementerian Agama Kudus meraih penghargaan terbaik dalam penyampaian laporan capaian output.

Penghargaan tingkat kecepatan realisasi dana desa per kecamatan wilayah Kabupaten Demak, terbaik I diraih Kecamatan Guntur. Wilayah Kabupaten Kudus diraih Kecamatan Bae. Sedangkan Kabupaten Jepara diraih Kecamatan Pakis Aji.

Peringkat terbaik kategori kecepatan realisasi dana per desa disabet Desa Sidokumpul, Demak. Sedangkan di Kabupaten Kudus disandang Desa Megawon. Di Kabupaten Jepara, Desa Kelet meraih peringkat I. Penghargaan diserahkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Adi Sadhono Murwanto. (phw/lin)

KUDUS Upaya mendukung fungsi APBN dalam percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kudus Budi Marsudiyoto secara simbolis menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan kepada satuan kerja (satker) mitra kerja KPPN Kudus.

Dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas dan pemberian penghargaan. Acara dihelat secara hybrid dengan undangan terbatas di aula KPPN Kudus kemarin (14/12).

Kepala KPPN Kudus Budi Marsudiyoto mengucapkan terima kasih atas sinergi dan kesungguhan satker dalam merealisasikan APBN pada tahun ini.

”Terima kasih atas kerja sama yang baik di tahun ini dan marilah kita bersama-sama di tahun 2022 memenuhi arahan dan pesan Presiden untuk senantiasa bersatu serta berjuang bersama melakukan pengendalian pandemi Covid-19. Juga mendorong pemulihan ekonomi  dengan tetap menjaga tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas,” ajaknya.

Kepala KPPN Kudus menambahkan, tema APBN TA 2022 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Artinya, APBN menempati posisi strategis di antara harapan untuk percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 dan menjadi pondasi mewujudkan visi jangka panjang menuju Indonesia emas pada 2045.

APBN TA 2022 menjadi instrumen pemerintah melakukan upaya pemulihan (recovery). Sekaligus melanjutkan reformasi sektoral dan fiskal agar dapat menstimulasi perekonomian serta mendorong daya saing nasional.

Beberapa hal yang menjadi early warning bagi satuan kerja, untuk meminimalkan hambatan dan agar APBN dapat dilakukan secara tepat, maka pertama satker harus mengecek DIPA Tahun 2022 yang telah diterima. Apabila terdapat ketidaksesuaian dapat langsung mengajukan revisi.

Kedua, Pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sejak dini, sehingga pada Januari 2022 satker dapat langsung action. Satker dapat menggunakan beberapa metode pengadaan sepanjang sepanjang tidak melanggar ketentuan.

Ketiga, menyiapkan kelengkapan administratif yang dibutuhkan, seperti SK Pejabat Perbendaharaan, petunjuk teknis penyaluran, dokumen kesiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi (seperti perizinan), dan kelengkapan lain. Keempat, memastikan kembali kesiapan satker dalam implementasi aplikasi SAKTI Web Full Module.

Data kinerja APBN KPPN Kudus satuan kerja K/L total pagu Rp 2.217,7 miliar. Realisasi keseluruhan satuan kerja mitra kerja KPPN Kudus sampai dengan 13 Desember 2021 senilai Rp 2.058,2 miliar dengan persentase serapan 92.81 persen.

Baca Juga :  DPRD Kudus Gelar Workshop Sinkronisasi RKPD KUA dan PPAS

Data kinerja APBN TA 2021 untuk DAK fisik per kabupaten sampai dengan 13 Desember 2021, meliputi Kabupaten Demak pagu Rp 115.7 miliar dengan realisasi Rp 88,5 miliar, Kudus pagu Rp 58,4 miliar dengan realisasi Rp 43,8 miliar, dan Jepara pagu Rp 160.8 miliar realisasi Rp 121,5 miliar.

Data kinerja APBN TA 2021 untuk Dana Desa per kabupaten sampai dengan 13 Desember 2021, Demak pagu Rp 284,4 miliar dengan realisasi Rp 284,4 miliar, Kudus pagu Rp 151,1 miliar dengan realisasi Rp 146 miliar, dan Jepara pagu Rp 250,1 miliar dengan realisasi Rp 240,9 miliar.

Sementara itu, porsi belanja negara TA 2022 wilayah kerja KPPN Kudus meliputi Kabupaten Jepara, Kudus, dan Demak. Total keseluruhan belanja K/L dalam DIPA Rp 1.097,5 miliar untuk 76 satker K/L. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp 4.688,5 miliar dengan rincian, Demak Rp 1.653,3 miliar, Jepara Rp 1.723,9 miliar, dan Kudus Rp 1.311,2 miliar.

Dalam acara tersebut, turut pula diserahkan beberapa penghargaan atas kinerja pelaksanaan anggaran tahun ini. Polres Kudus meraih penghargaan sebagai satker terbaik kategori pagu besar di atas Rp 20 miliar. Disusul IAIN Kudus dan Polres Jepara sebagai peringkat III.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak meraih penghargaan terbaik di kategori sedang Rp 5-20 miliar. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kudus dan MTsN 1 Jepara menyusul di peringkat berikutnya.

Pengadilan Agama Jepara menyandang penghargaan terbaik I kategori kecil di bawah Rp 5 miliar. Diikuti Pengadilan Agama Demak dan Kejaksaan Negeri Kudus pada peringkat II dan III. Sementara itu, Kementerian Agama Kudus meraih penghargaan terbaik dalam penyampaian laporan capaian output.

Penghargaan tingkat kecepatan realisasi dana desa per kecamatan wilayah Kabupaten Demak, terbaik I diraih Kecamatan Guntur. Wilayah Kabupaten Kudus diraih Kecamatan Bae. Sedangkan Kabupaten Jepara diraih Kecamatan Pakis Aji.

Peringkat terbaik kategori kecepatan realisasi dana per desa disabet Desa Sidokumpul, Demak. Sedangkan di Kabupaten Kudus disandang Desa Megawon. Di Kabupaten Jepara, Desa Kelet meraih peringkat I. Penghargaan diserahkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Adi Sadhono Murwanto. (phw/lin)

Most Read

Artikel Terbaru

/