alexametrics
25.4 C
Kudus
Friday, May 20, 2022

DPRD Kudus: Idealnya Pembahasan APBD Perubahan Agustus-September

KUDUS – Ketua DPRD Kudus Masan mengatakan, belum menerima dokumen pembahasan APBD Perubahan 2021 dari Pemkab Kudus.

“Perubahan tak wajib, kalau dirasa perlu eksekutif  bisa mengusulkan. Kebutuhannya bisa pembangunan, belanja modal, dan lainnya,” terangnya.

Terpisah, anggota DPRD Kudus, Basith Sidqul Wafa menyatakan menurut Permendagri No. 64/2020 tentang pedoman penyusunan APBD penyampaian KUAPPAS  Bupati kepada DPRD Kudus paling lambat minggu pertama bulan Agustus.


“Idealnya akhir Agustus sampai dengan September pembahasan. Oktober langsung bisa direalisasikan karena terpancang waktu,” kata dia yang sekaligus anggota Banggar.

Menurutnya, APBD perubahan 2021 sangat perlu dan segera disahkan. Lantaran pemanfaatan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Di samping itu, peningkatan sarana pra sarana dan infrastruktur perlu ditingkatkan. Potensi SILPA tahun lalu diupayakan penyerapannya untuk memaksimalkan pelayanan dan target pembangunan daerah.

Baca Juga :  Buruh Wadul ke Masan agar Difasilitasi Soal UU Cipta Kerja

“Ketika ini terlambat, maka kegiatan tak bisa maksimal dalam pelaksanaannya. Karena akhir tahun anggaran jatuh di akhir Desember, sekaligsus rawan untuk menjadi temuan,” tambahnya. (mal)






Reporter: Galih Erlambang Wiradinata

KUDUS – Ketua DPRD Kudus Masan mengatakan, belum menerima dokumen pembahasan APBD Perubahan 2021 dari Pemkab Kudus.

“Perubahan tak wajib, kalau dirasa perlu eksekutif  bisa mengusulkan. Kebutuhannya bisa pembangunan, belanja modal, dan lainnya,” terangnya.

Terpisah, anggota DPRD Kudus, Basith Sidqul Wafa menyatakan menurut Permendagri No. 64/2020 tentang pedoman penyusunan APBD penyampaian KUAPPAS  Bupati kepada DPRD Kudus paling lambat minggu pertama bulan Agustus.

“Idealnya akhir Agustus sampai dengan September pembahasan. Oktober langsung bisa direalisasikan karena terpancang waktu,” kata dia yang sekaligus anggota Banggar.

Menurutnya, APBD perubahan 2021 sangat perlu dan segera disahkan. Lantaran pemanfaatan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Di samping itu, peningkatan sarana pra sarana dan infrastruktur perlu ditingkatkan. Potensi SILPA tahun lalu diupayakan penyerapannya untuk memaksimalkan pelayanan dan target pembangunan daerah.

Baca Juga :  Ketua DPRD Kudus Terpilih Jadi Nakhoda Baru PDBI Periode 2022-2026

“Ketika ini terlambat, maka kegiatan tak bisa maksimal dalam pelaksanaannya. Karena akhir tahun anggaran jatuh di akhir Desember, sekaligsus rawan untuk menjadi temuan,” tambahnya. (mal)






Reporter: Galih Erlambang Wiradinata

Most Read

Artikel Terbaru

/