alexametrics
23.2 C
Kudus
Saturday, July 2, 2022

KIHT Diminati, Produksi Rokok Bisa Berkembang Pesat

KUDUS – Manfaat Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) dirasakan produsen rokok golongan tiga yang memproduksi sigaret kretek tangan (SKT) di sana. Pengusaha rokok kecil juga rela mengantre masuk ke KIHT.

Sutrishono salah satu pemilik PR Rajan Nabadi merasakan keberadaan KIHT. Ia masuk ke KIHT yang sebelumnya Lingkungan Industri Kecil (LIK) Industri Hasil Tembakau (IHT) pada 2010. Pelaku industri rokok golongan tiga ini merintis usahanya itu dengan lima orang.

”Saya kerjakan dan pasarkan sendiri pada saat itu. Produksi belum bisa mencapai ribuan,” ungkapnya.


Berjalannya waktu manfaat KIHT dirasakannya luar biasa. Bisnis yang dijalani Sutrisno kian berkembang. Ini ditandai peningkatan produksi dan penyerapan tenaga kerja. Kini dirinya mampu memproduksi rokok SKT sebanyak 100 hingga 150 ribu batang per harinya. Jumlah pekerjanya meningkat mencapai 190-an.

Keuntungan masuk KIHT, pengusaha golongan rokok ketiga dibina langsung Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus.  Pemasaran produk hingga ke luar Jawa. Lebih mudah.

”Saya selalu lapor ke Bea Cukai, ketika di daerah edar ada rokok ilegal yang mengganggu pasar saya akan ditindak,” ungkapnya.

Selain itu, peran pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM (Disnaker Perinkop dan UKM) Kudus juga membantu. KIHT sering menjadi jujukan petani tembakau maupun pejabat dari luar Kudus.

Dari situlah, kata Sutrisno, ia mendapatkan mitra baru dalam berbisnis. Salah satunya penyediaan stok tembakau dari petani asal Malang. Stok tembakau juga diperoleh dari Madura, Weleri, Bojonegoro, Temanggung, dan Lombok.

Baca Juga :  Diduga Rem Blong, Mobil Terbalik di Jalan Kudus-Colo

”Aksesnya dalam berbisnis lebih mudah dan relasinya cukup luas,” katanya.

Dia yang mempunyai produk Jambu Bold dan Putra Seroja, terus berinovasi meningkatkan kualitas produknya. Di sisi lain, keberadaan Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) manfaatnya bisa dirasakan pelaku usaha rokok golongan kecil.

”Dengan DBHCHT diharapkan bisa manfaatnya dijadikan agunan atau berupa hibah, ga harus cash untuk membeli pita cukai. Ini bisa membuat pengusaha bertahan dan tak keberatan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM (Disnaker Perinkop dan UKM) Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati mengatakan keberadaan KIHT manfaatnya sangat dirasakan oleh pengusaha rokok kecil. Sampai dengan saat ini, calon penyewa ingin meproduksi rokok di sana.

”Saat ini ada 15 pelaku KIHT yang antre. Mereka ingin sewa gedung di sana. Sewa tiap tahunnya Rp 11 juta,” jelasnya.

Bupati Kudus HM Hatopo mengatakan upaya dalam meredam peredaran rokok ilegal pemkab berkomitmen terhadap pengembangan industri rokok skala kecil. Jika ingin memproduksi rokok namun terkendala ketersedian gudang KIHT menjadi solusi.

Pemkab Kudus sebelumnya juga berencana memperluas KIHT, hal ini melihat antusias pengusaha rokok golongan tiga ingin masuk ke sana. Hartopo tengah melakukan kajian terlebih dahulu, lantaran status tanah masih milik desa.

”Ini kami sedang melakukan kajian terlebih dahulu. Karena di sana masih menjadi tanah desa harus melalui tukar guling dulu,” katanya. (zen)






Reporter: Galih Erlambang Wiradinata

KUDUS – Manfaat Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) dirasakan produsen rokok golongan tiga yang memproduksi sigaret kretek tangan (SKT) di sana. Pengusaha rokok kecil juga rela mengantre masuk ke KIHT.

Sutrishono salah satu pemilik PR Rajan Nabadi merasakan keberadaan KIHT. Ia masuk ke KIHT yang sebelumnya Lingkungan Industri Kecil (LIK) Industri Hasil Tembakau (IHT) pada 2010. Pelaku industri rokok golongan tiga ini merintis usahanya itu dengan lima orang.

”Saya kerjakan dan pasarkan sendiri pada saat itu. Produksi belum bisa mencapai ribuan,” ungkapnya.

Berjalannya waktu manfaat KIHT dirasakannya luar biasa. Bisnis yang dijalani Sutrisno kian berkembang. Ini ditandai peningkatan produksi dan penyerapan tenaga kerja. Kini dirinya mampu memproduksi rokok SKT sebanyak 100 hingga 150 ribu batang per harinya. Jumlah pekerjanya meningkat mencapai 190-an.

Keuntungan masuk KIHT, pengusaha golongan rokok ketiga dibina langsung Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus.  Pemasaran produk hingga ke luar Jawa. Lebih mudah.

”Saya selalu lapor ke Bea Cukai, ketika di daerah edar ada rokok ilegal yang mengganggu pasar saya akan ditindak,” ungkapnya.

Selain itu, peran pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM (Disnaker Perinkop dan UKM) Kudus juga membantu. KIHT sering menjadi jujukan petani tembakau maupun pejabat dari luar Kudus.

Dari situlah, kata Sutrisno, ia mendapatkan mitra baru dalam berbisnis. Salah satunya penyediaan stok tembakau dari petani asal Malang. Stok tembakau juga diperoleh dari Madura, Weleri, Bojonegoro, Temanggung, dan Lombok.

Baca Juga :  Diduga Rem Blong, Mobil Terbalik di Jalan Kudus-Colo

”Aksesnya dalam berbisnis lebih mudah dan relasinya cukup luas,” katanya.

Dia yang mempunyai produk Jambu Bold dan Putra Seroja, terus berinovasi meningkatkan kualitas produknya. Di sisi lain, keberadaan Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) manfaatnya bisa dirasakan pelaku usaha rokok golongan kecil.

”Dengan DBHCHT diharapkan bisa manfaatnya dijadikan agunan atau berupa hibah, ga harus cash untuk membeli pita cukai. Ini bisa membuat pengusaha bertahan dan tak keberatan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM (Disnaker Perinkop dan UKM) Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati mengatakan keberadaan KIHT manfaatnya sangat dirasakan oleh pengusaha rokok kecil. Sampai dengan saat ini, calon penyewa ingin meproduksi rokok di sana.

”Saat ini ada 15 pelaku KIHT yang antre. Mereka ingin sewa gedung di sana. Sewa tiap tahunnya Rp 11 juta,” jelasnya.

Bupati Kudus HM Hatopo mengatakan upaya dalam meredam peredaran rokok ilegal pemkab berkomitmen terhadap pengembangan industri rokok skala kecil. Jika ingin memproduksi rokok namun terkendala ketersedian gudang KIHT menjadi solusi.

Pemkab Kudus sebelumnya juga berencana memperluas KIHT, hal ini melihat antusias pengusaha rokok golongan tiga ingin masuk ke sana. Hartopo tengah melakukan kajian terlebih dahulu, lantaran status tanah masih milik desa.

”Ini kami sedang melakukan kajian terlebih dahulu. Karena di sana masih menjadi tanah desa harus melalui tukar guling dulu,” katanya. (zen)






Reporter: Galih Erlambang Wiradinata

Most Read

Artikel Terbaru

/