alexametrics
22.8 C
Kudus
Wednesday, June 29, 2022

Waduh, Dua Perusahaan di Kudus Diduga Palsukan Iuran BPJS

KUDUS – Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM (Disnaker Perinkop dan UKM) Kudus mencatat ada dua tambahan kasus perselisihan kerja antara perusahaan dengan karyawan. Keduanya aduan dugaan pemalsuan setoran iuran perusahaan untuk membayarkan BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan.

Kepala Disnaker Perinkop dan UKM Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati menyatakan aduan itu dijelaskan adanya dugaan perusahaan yang memotong gaji pegawainya untuk membayarkan BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan.

”Gaji karyawannya dipotong tapi dari pihak perusahaan tidak menyetorkan iuran untuk membayar BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan,” terangnya.


Rini menyebut, kasus tersebut dialami karyawan pada perusahaan skala kecil. Karyawannya sekitar 100 orang.

Saat ini pihaknya baru menerima penjelasan dari pihak karyawan. Sementara klarifikasi dengan perusahaan terkait akan dilaksanakan Rabu (15/12).

”Baru aduaan dari karyawan, nanti kami juga meminta kejelasan dari perusahaan terkait,” terangnya.

Baca Juga :  Majukan Kampus, IAIN Kudus Tambah Dua Guru Besar

Dugaan pemotongan itu, kata Rini, baru terjadi beberapa bulan ini. Akan tetapi jika itu tidak ditindaklanjuti, akan merugikan karyawan. Para pekerja tak akan mendapatkan fasilitas pengkaveran jaminan kesehatan maupun pensiun.

Dia memperkirakan, adanya kasus ini dilatarbelakangi pandemi Covid-19 yang belum mereda. Kondisi ekonomi perusahaan itu terdampak Covid-19.

Sementara, terkait kasus lainnya seperti pelecehan kepada pekerja Disnaker belum pernah mendapatkan laporan. Sebagai bagian dari Tripartit, Disnaker, Apindo, dan KSPSI akan mengevaluasi kinerjanya dalam penyelesaian hubungan industrial.

Sejauh ini per tahun 2021, Disnaker Perinkop UKM Kudus mendapatkan 14 aduan kasus perselisihan hubungan industrial. Aduan tersebut rata-rata adalah hal yang sama. Yaitu pemotongan gaji dan tak disetorkannya iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. (zen)






Reporter: Galih Erlambang Wiradinata

KUDUS – Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM (Disnaker Perinkop dan UKM) Kudus mencatat ada dua tambahan kasus perselisihan kerja antara perusahaan dengan karyawan. Keduanya aduan dugaan pemalsuan setoran iuran perusahaan untuk membayarkan BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan.

Kepala Disnaker Perinkop dan UKM Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati menyatakan aduan itu dijelaskan adanya dugaan perusahaan yang memotong gaji pegawainya untuk membayarkan BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan.

”Gaji karyawannya dipotong tapi dari pihak perusahaan tidak menyetorkan iuran untuk membayar BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan,” terangnya.

Rini menyebut, kasus tersebut dialami karyawan pada perusahaan skala kecil. Karyawannya sekitar 100 orang.

Saat ini pihaknya baru menerima penjelasan dari pihak karyawan. Sementara klarifikasi dengan perusahaan terkait akan dilaksanakan Rabu (15/12).

”Baru aduaan dari karyawan, nanti kami juga meminta kejelasan dari perusahaan terkait,” terangnya.

Baca Juga :  Anggota Polres Kudus Dibegal Dini Hari Tadi di Jalan Kudus-Pati

Dugaan pemotongan itu, kata Rini, baru terjadi beberapa bulan ini. Akan tetapi jika itu tidak ditindaklanjuti, akan merugikan karyawan. Para pekerja tak akan mendapatkan fasilitas pengkaveran jaminan kesehatan maupun pensiun.

Dia memperkirakan, adanya kasus ini dilatarbelakangi pandemi Covid-19 yang belum mereda. Kondisi ekonomi perusahaan itu terdampak Covid-19.

Sementara, terkait kasus lainnya seperti pelecehan kepada pekerja Disnaker belum pernah mendapatkan laporan. Sebagai bagian dari Tripartit, Disnaker, Apindo, dan KSPSI akan mengevaluasi kinerjanya dalam penyelesaian hubungan industrial.

Sejauh ini per tahun 2021, Disnaker Perinkop UKM Kudus mendapatkan 14 aduan kasus perselisihan hubungan industrial. Aduan tersebut rata-rata adalah hal yang sama. Yaitu pemotongan gaji dan tak disetorkannya iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. (zen)






Reporter: Galih Erlambang Wiradinata

Most Read

Artikel Terbaru

/