alexametrics
26.2 C
Kudus
Saturday, July 23, 2022

Bakal Dihapus, Nasib Ratusan Pegawai Honorer di Pemkab Kudus Ketar-ketir

KUDUS – Ratusan pegawai honorer daerah (PHD) di lingkungan pemerintahan kabupaten (pemkab) ketar-ketir. Sebab, muncul kebijakan pemerintah pusat wacana penghapusan tenaga honorer pada tahun depan. Hal ini disayangkan, karena tenaga mereka masih dibutuhkan. Selain itu, tidak begitu memberatkan anggaran daerah.

Pemerintah pusat memberikan pegawai honorer kesempatan agar tetap bertahan bekerja. Salah satunya dengan mendaftarkan mengikuti calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kudus Putut Winarno menyatakan, sampai dengan saat ini ada 100 tenaga honorer di Kabupaten Kudus. Dia mengaku, solusi agar mereka tetap bekerja akan diikutsertakan dalam perekrutan CPNS atau PPPK. Namun, ada sebagian tenaga kontrak yang tak bisa mengikuti seleksi tersebut. Sebab, terbentur aturan minimal klasifikasi pendidikan yang disyaratkan.


”Kami tetap mengakomodasi (tenaga honorer) dengan membuka formasi yang dibutuhkan Pemkab Kudus saat ini,” ungkapnya.

Terpisah, Bupati Kudus HM. Hartopo menyanyangkan dengan kebijakan penghapusan pegawai honorer itu. Sebab, Pemkab Kudus masih membutuhkan partisipasi dan kinerja para pegawai honorer.

Baca Juga :  Selewengkan Dana Desa Rp 1,8 Miliar, Mantan Kades Lau Kudus Divonis Lima Tahun Penjara

Partisipasi tenaga honorer dianggap bupati mampu membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pelayanan akan lebih maksimal. ”Masih sangat dibutuhkan jasa dan peran mereka (tenaga honorer, Red). Apalagi setiap tahun ada ASN yang pensiun. Kebutuhan pegawai pasti bertambah,” jelasnya.

Hartopo menambahkan, selama ini pemerintah daerah telah mencoba mengajukan permintaan alokasi pegawai kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Permintaan itu ditujukkan untuk seleksi PPPK. Tetapi belum sesuai harapan.

Lebih lanjut, pihaknya juga merasa kebingungan akan dua aturan yang berlaku di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang membolehkan merekrut tenaga honorer. Namun dari Kemenpan-RB meminta dihapuskan.

”Saya akan mencoba konsultasi kembali. Semoga ada titik terang. Pemkab ingin membuka lapangan kerja seluas-luasnnya,” imbuhnya. (gal/lin)






Reporter: Galih Erlambang Wiradinata

KUDUS – Ratusan pegawai honorer daerah (PHD) di lingkungan pemerintahan kabupaten (pemkab) ketar-ketir. Sebab, muncul kebijakan pemerintah pusat wacana penghapusan tenaga honorer pada tahun depan. Hal ini disayangkan, karena tenaga mereka masih dibutuhkan. Selain itu, tidak begitu memberatkan anggaran daerah.

Pemerintah pusat memberikan pegawai honorer kesempatan agar tetap bertahan bekerja. Salah satunya dengan mendaftarkan mengikuti calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kudus Putut Winarno menyatakan, sampai dengan saat ini ada 100 tenaga honorer di Kabupaten Kudus. Dia mengaku, solusi agar mereka tetap bekerja akan diikutsertakan dalam perekrutan CPNS atau PPPK. Namun, ada sebagian tenaga kontrak yang tak bisa mengikuti seleksi tersebut. Sebab, terbentur aturan minimal klasifikasi pendidikan yang disyaratkan.

”Kami tetap mengakomodasi (tenaga honorer) dengan membuka formasi yang dibutuhkan Pemkab Kudus saat ini,” ungkapnya.

Terpisah, Bupati Kudus HM. Hartopo menyanyangkan dengan kebijakan penghapusan pegawai honorer itu. Sebab, Pemkab Kudus masih membutuhkan partisipasi dan kinerja para pegawai honorer.

Baca Juga :  Perlu Waktu Dua Tahun Temukan Bumbu Pas

Partisipasi tenaga honorer dianggap bupati mampu membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pelayanan akan lebih maksimal. ”Masih sangat dibutuhkan jasa dan peran mereka (tenaga honorer, Red). Apalagi setiap tahun ada ASN yang pensiun. Kebutuhan pegawai pasti bertambah,” jelasnya.

Hartopo menambahkan, selama ini pemerintah daerah telah mencoba mengajukan permintaan alokasi pegawai kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Permintaan itu ditujukkan untuk seleksi PPPK. Tetapi belum sesuai harapan.

Lebih lanjut, pihaknya juga merasa kebingungan akan dua aturan yang berlaku di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang membolehkan merekrut tenaga honorer. Namun dari Kemenpan-RB meminta dihapuskan.

”Saya akan mencoba konsultasi kembali. Semoga ada titik terang. Pemkab ingin membuka lapangan kerja seluas-luasnnya,” imbuhnya. (gal/lin)






Reporter: Galih Erlambang Wiradinata

Most Read

Artikel Terbaru

/