alexametrics
23.7 C
Kudus
Wednesday, July 6, 2022

Kasus Korupsi Dana Desa Eks Kades Lau Kudus di PN Semarang Berlanjut

KUDUS – Kasus korupsi dana desa eks Kades Lau di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Semarang terus berlanjut. Kini prosesnya masih dalam pemeriksaan terdakwa atas nama HS, sebelum kemudian dilakukan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan berlanjut pada putusan.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kudus Prabowo Aji Sasmito menjelaskan hasil audit BPK menyatakan adanya kerugian keuangan negara yang totalnya mencapai Rp 1,8 miliar. Jumlah ini lebih besar dari kasus korupsi dana desa eks Kades Tergo yang telah diputus pengadilan Tipikor dengan hukuman empat tahun penjara.

“Semula untuk eks kades Tergo tuntutan jaksa penuntut umum 5 tahun 6 bulan. Ketika muncul putusan empat tahun itu, JPU masih banding, sehingga belum memiliki kekuatan hukum tetap,” katanya.


Sementara untuk eks kades Lau tersebut, menurut Prabowo tuntutan dari JPU kemungkinan lebih dari lima tahun. Sebab Kerugian Negara juga lebih besar dibandingkan eks kades Tergo.

Baca Juga :  Stunting Massage Gugah Selera Makan Si Kecil

Terdakwa dianggap melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) b UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dalam korupsi itu tersangka menyelewengkan dana dengan membuat beberapa proyek fiktif. Pada 2018 ada enam titik proyek desa yang dananya sudah dicairkan tapi tidak pernah ada pekerjaan fisiknya.

Sementara, pada 2019, jumlah proyek yang fiktif ada sebanyak delapan titik. Rata-rata proyeknya adalah pembuatan jalan dan saluran air. Dana sudah dicairkan tapi hasil pekerjaannya sampai sekarang tidak ada. Warga menyebutkan kasus korupsi dana desa ini jelas merugikan masyarakat. (mal)






Reporter: Eko Santoso

KUDUS – Kasus korupsi dana desa eks Kades Lau di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Semarang terus berlanjut. Kini prosesnya masih dalam pemeriksaan terdakwa atas nama HS, sebelum kemudian dilakukan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan berlanjut pada putusan.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kudus Prabowo Aji Sasmito menjelaskan hasil audit BPK menyatakan adanya kerugian keuangan negara yang totalnya mencapai Rp 1,8 miliar. Jumlah ini lebih besar dari kasus korupsi dana desa eks Kades Tergo yang telah diputus pengadilan Tipikor dengan hukuman empat tahun penjara.

“Semula untuk eks kades Tergo tuntutan jaksa penuntut umum 5 tahun 6 bulan. Ketika muncul putusan empat tahun itu, JPU masih banding, sehingga belum memiliki kekuatan hukum tetap,” katanya.

Sementara untuk eks kades Lau tersebut, menurut Prabowo tuntutan dari JPU kemungkinan lebih dari lima tahun. Sebab Kerugian Negara juga lebih besar dibandingkan eks kades Tergo.

Baca Juga :  Simulasi ANBK di Kudus Gagal Karena Server Eror

Terdakwa dianggap melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) b UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dalam korupsi itu tersangka menyelewengkan dana dengan membuat beberapa proyek fiktif. Pada 2018 ada enam titik proyek desa yang dananya sudah dicairkan tapi tidak pernah ada pekerjaan fisiknya.

Sementara, pada 2019, jumlah proyek yang fiktif ada sebanyak delapan titik. Rata-rata proyeknya adalah pembuatan jalan dan saluran air. Dana sudah dicairkan tapi hasil pekerjaannya sampai sekarang tidak ada. Warga menyebutkan kasus korupsi dana desa ini jelas merugikan masyarakat. (mal)






Reporter: Eko Santoso

Most Read

Artikel Terbaru

/