alexametrics
22.6 C
Kudus
Thursday, June 30, 2022

Diduga Ada Pemalsuan Dokumen, Pelaksanaan PAW Kades di Kudus Diprotes

KUDUS – Beberapa warga di Desa Jati Wetan, Jati memprotes pelaksanaan PAW kades dan meminta pelantikan kades terpilih ditunda. Sebab warga menduga ada pemalsuan dokumen, berupa surat keterangan izin dari perusahaan milik kades terpilih.

Salah satu warga yang protes Yon Sugiyanto yang sekaligus ketua timses Eko Budi Hartono (salah satu calon) menyebut indikasi pemalsuan itu berkaca dari tanda tangan dalam surat, kop surat, dan nomor yang diduga dilakukan Agus Susanto (kades terpilih). Pihaknya membandingkan surat serupa yang biasa dikeluarkan perusahaan dengan surat tersebut berbeda.

“Kami hanya dapat salinannya. Kemudian kami bandingkan dengan surat izin serupa yang kami dapat. Hasilnya ada perbedaan. Kemudian kami protes, eh malah suratnya diganti,” jelasnya.


Pada surat izin kedua tersebut, Yon Sugiyanto menyebut kembali menemukan kesalahan. “Kopnya kami bandingkan berbeda. Surat itu juga tak ada nomornya. Padahal ini kan perusahaan besar,” tegasnya.

Atas adanya indikasi itu, dia menyebut ada kemungkinan surat izin itu tak legal atau dipalsukan. Sehingga dia berharap pelantikan kepala desa terpilih dari hasil PAW yang dimenangkan Agus Susanto ditunda hingga ada pembuktian salah satu dokumen persyaratan administrasi itu benar-benar legal.

“Bila tidak legal, artinya proses dan hasilnya juga tidak sah. Kami baru mengetahui usai PAW,” katanya.

Pihaknya juga mempersoalkan dalam surat tersebut sekedar permintaan izin. Tidak sampai pada surat pengunduran diri. Selain itu, Yon Sugiyanto juga mengeluhkan tranparansian panitia mengenai berkas dan dokumen.

Baca Juga :  Evaluasi APBD P Ditolak Gubernur, BLT Buruh Rokok Terancam Batal

Pjs Kepala Desa Jati Wetan Mochamad Yakub menjelaskan dalam pencalonan kepala desa, bagi yang bekerja memang harus mendapatkan izin dari perusahaan. Dibuktikan dengan surat keterangan. Itu sesuai Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019.

Dalam Perbup itu pasal 75 ayat 3 menjelaskan pegawai swasta yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari atasan yang berwenang.

“Jadi panitia sebenarnya sudah mengkroscek persyaratan-persyaratan tersebut. Artinya terkait adanya dugaan itu sudah kami cek ke perusahaan yang terkait,” jelasnya.

Pengecekan menurutnya bahkan dilakukan jauh-jauh hari sebelum proses pemilihan. Yakni sejak calon mengumpulkan berkas.

“Kami mendengar ada keberatan dari timses salah satu calon. Kemudian kami cek lagi. Melalui saluran telepon, perusahaan yang bersangkutan kami hubungi. Dan kami mendapat keterangan bahwa yang bersangkutan benar mengajukan izin, kemudian diketahui perusahaan dan desa,” jelasnya.

Sementara terkait permohonan dokumen dari salah satu timses, menurutnya hal itu bersifat rahasia, sehingga tak bisa sembarangan memberikan. Artinya tak ada maksud menutupi.

“Terkait surat itu sudah sesuai juknis perbub, sifatnya hanya izin. Terkait yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari perusahaan jika ingin mendaftar sebagai kepala desa, adalah wewenang perusahaan. Bukan urusan kami,” tegasnya. (mal)






Reporter: Eko Santoso

KUDUS – Beberapa warga di Desa Jati Wetan, Jati memprotes pelaksanaan PAW kades dan meminta pelantikan kades terpilih ditunda. Sebab warga menduga ada pemalsuan dokumen, berupa surat keterangan izin dari perusahaan milik kades terpilih.

Salah satu warga yang protes Yon Sugiyanto yang sekaligus ketua timses Eko Budi Hartono (salah satu calon) menyebut indikasi pemalsuan itu berkaca dari tanda tangan dalam surat, kop surat, dan nomor yang diduga dilakukan Agus Susanto (kades terpilih). Pihaknya membandingkan surat serupa yang biasa dikeluarkan perusahaan dengan surat tersebut berbeda.

“Kami hanya dapat salinannya. Kemudian kami bandingkan dengan surat izin serupa yang kami dapat. Hasilnya ada perbedaan. Kemudian kami protes, eh malah suratnya diganti,” jelasnya.

Pada surat izin kedua tersebut, Yon Sugiyanto menyebut kembali menemukan kesalahan. “Kopnya kami bandingkan berbeda. Surat itu juga tak ada nomornya. Padahal ini kan perusahaan besar,” tegasnya.

Atas adanya indikasi itu, dia menyebut ada kemungkinan surat izin itu tak legal atau dipalsukan. Sehingga dia berharap pelantikan kepala desa terpilih dari hasil PAW yang dimenangkan Agus Susanto ditunda hingga ada pembuktian salah satu dokumen persyaratan administrasi itu benar-benar legal.

“Bila tidak legal, artinya proses dan hasilnya juga tidak sah. Kami baru mengetahui usai PAW,” katanya.

Pihaknya juga mempersoalkan dalam surat tersebut sekedar permintaan izin. Tidak sampai pada surat pengunduran diri. Selain itu, Yon Sugiyanto juga mengeluhkan tranparansian panitia mengenai berkas dan dokumen.

Baca Juga :  Bank Jateng Kudus Ciptakan Kekebalan Komunal Lewat Vaksinasi UMKM

Pjs Kepala Desa Jati Wetan Mochamad Yakub menjelaskan dalam pencalonan kepala desa, bagi yang bekerja memang harus mendapatkan izin dari perusahaan. Dibuktikan dengan surat keterangan. Itu sesuai Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019.

Dalam Perbup itu pasal 75 ayat 3 menjelaskan pegawai swasta yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari atasan yang berwenang.

“Jadi panitia sebenarnya sudah mengkroscek persyaratan-persyaratan tersebut. Artinya terkait adanya dugaan itu sudah kami cek ke perusahaan yang terkait,” jelasnya.

Pengecekan menurutnya bahkan dilakukan jauh-jauh hari sebelum proses pemilihan. Yakni sejak calon mengumpulkan berkas.

“Kami mendengar ada keberatan dari timses salah satu calon. Kemudian kami cek lagi. Melalui saluran telepon, perusahaan yang bersangkutan kami hubungi. Dan kami mendapat keterangan bahwa yang bersangkutan benar mengajukan izin, kemudian diketahui perusahaan dan desa,” jelasnya.

Sementara terkait permohonan dokumen dari salah satu timses, menurutnya hal itu bersifat rahasia, sehingga tak bisa sembarangan memberikan. Artinya tak ada maksud menutupi.

“Terkait surat itu sudah sesuai juknis perbub, sifatnya hanya izin. Terkait yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari perusahaan jika ingin mendaftar sebagai kepala desa, adalah wewenang perusahaan. Bukan urusan kami,” tegasnya. (mal)






Reporter: Eko Santoso

Most Read

Artikel Terbaru

/