alexametrics
29.8 C
Kudus
Tuesday, May 17, 2022

Lampaui Target, Penerimaan Pajak Kabupaten Kudus Capai Rp 148 Miliar 

KUDUS – Penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kudus selama 2021 mencapai Rp 148,62 miliar. Penerimaan itu berhasil melampaui target, meski sebelumnya ada kenaikan target dari Rp125,76 miliar menjadi Rp139,48 miliar pada APBD Perubahan 2021.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Eko Djumartono menjelaskan, pada 2021, realisasi pajak daerah mencapai Rp148,62 miliar atau 106,55 persen.

“Dari target penerimaan pajak sebesar Rp139,48 miliar, berasal dari 10 pos penerimaan pajak. Meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan. Kemudian, ada pajak pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB, dan bea perolehan hak tanah bangunan,” ungkapnya.

Eko Djumartono, Kepala BPPKAD Kudus (INDAH SUSANTI/RADAR KUDUS)

Dia menambahkan, penerimaan pajak daerah ada kenaikan dibandingkan 2020, seperti capaian pajak restauran 2020 Rp 6,52 miliar dan 2021 realisasinya mencapai Rp 8,90 miliar. Kemudian, penyumbang terbesar dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) di tahun 2020 realisasi Rp 32,43 miliar dan kenaikan 17,89 persen tahun 2021 sebesar Rp 38,24 persen.

Baca Juga :  Pemkab Kudus bakal Alihkan Alokasi DBHCHT untuk Infrastruktur Terbatas

Penyumbang pajak daerah terbesar kedua dari pajak bea perolehan hak tanah bangunan (BPHTB) pada 2020 realisasinya Rp 30,25 miliar. Ada kenaikan realisasi 34,8 persen tahun 2021 sebesar Rp 40,77 miliar.

Kemudian, penyumbang terbesar ketiga dari pajak penerangan jalan pada 2020 capainnya Rp 49,19 miliar, namun 2021 ada kenaikan 3,31 persen dengan realisasi Rp 50,82. “Secara garis besar semuanya sudah lampaui target,” kata Eko.

Dia terus berupaya dan optimistis 2022 bisa mencapai target seperti tahun sebelumnya. Ada pajak yang masih jalan meski pandemi, yakni BPHTB dan PBBP2.

“Ya meski pandemi jual beli tanah tidak terpengaruh secara signifikan, buktinya masih tinggi realisasinya. Kemudian, pajak hotel dan restaurant memang butuh waktu, pemulihan pendapatan. Sebab, terdampak pandemi yang sangat signifikan karena ada PPKM yang dibatasi,” jelasnya. (mal)






Reporter: Indah Susanti

KUDUS – Penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kudus selama 2021 mencapai Rp 148,62 miliar. Penerimaan itu berhasil melampaui target, meski sebelumnya ada kenaikan target dari Rp125,76 miliar menjadi Rp139,48 miliar pada APBD Perubahan 2021.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Eko Djumartono menjelaskan, pada 2021, realisasi pajak daerah mencapai Rp148,62 miliar atau 106,55 persen.

“Dari target penerimaan pajak sebesar Rp139,48 miliar, berasal dari 10 pos penerimaan pajak. Meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan. Kemudian, ada pajak pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB, dan bea perolehan hak tanah bangunan,” ungkapnya.

Eko Djumartono, Kepala BPPKAD Kudus (INDAH SUSANTI/RADAR KUDUS)

Dia menambahkan, penerimaan pajak daerah ada kenaikan dibandingkan 2020, seperti capaian pajak restauran 2020 Rp 6,52 miliar dan 2021 realisasinya mencapai Rp 8,90 miliar. Kemudian, penyumbang terbesar dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) di tahun 2020 realisasi Rp 32,43 miliar dan kenaikan 17,89 persen tahun 2021 sebesar Rp 38,24 persen.

Baca Juga :  Ngaplo, Mau Tanding malah “Asupan” Persiku Kudus Zonk

Penyumbang pajak daerah terbesar kedua dari pajak bea perolehan hak tanah bangunan (BPHTB) pada 2020 realisasinya Rp 30,25 miliar. Ada kenaikan realisasi 34,8 persen tahun 2021 sebesar Rp 40,77 miliar.

Kemudian, penyumbang terbesar ketiga dari pajak penerangan jalan pada 2020 capainnya Rp 49,19 miliar, namun 2021 ada kenaikan 3,31 persen dengan realisasi Rp 50,82. “Secara garis besar semuanya sudah lampaui target,” kata Eko.

Dia terus berupaya dan optimistis 2022 bisa mencapai target seperti tahun sebelumnya. Ada pajak yang masih jalan meski pandemi, yakni BPHTB dan PBBP2.

“Ya meski pandemi jual beli tanah tidak terpengaruh secara signifikan, buktinya masih tinggi realisasinya. Kemudian, pajak hotel dan restaurant memang butuh waktu, pemulihan pendapatan. Sebab, terdampak pandemi yang sangat signifikan karena ada PPKM yang dibatasi,” jelasnya. (mal)






Reporter: Indah Susanti

Most Read

Artikel Terbaru

/