alexametrics
32.7 C
Kudus
Tuesday, August 2, 2022

Terpincut KIHT Kudus, DPMPTSP Karanganyar Kaget

KUDUS – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karanganyar mengakun terkejut saat mengunjungi Kawasan Indusri Hasil Tembakau (KIHT) Jumat (3/12). Keberdaan KIHT dianggap bisa meredam peredaraan rokok ilegal.

Kepala DPMTSP Kabupaten Karanganyar Timotius Suryadi memeberikan apresiasi kepada Kabupaten Kudus. Ia juga terkejut dengan keberadaan KIHT. Pasalnya di Kota Kretek tak ada petani tembakau. Tapi Pemkab Kudus mampu memperhatikan industri rokok kecil.
Dalam kunjungan tersebut Kabupaten Karanganyar belajar terhadap bagaimana Kudus memiliki KIHT dan mengembangkannya ke depan. Keberadaan KIHT dianggap bisa meredam peredaran rokok ilegal.

“Di Karanganyar berencana membangun KIHT, sejauh ini masih pengkajian. Kami akan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah,” katanya.


Dirinya berharap, kerja sama dengan Pemkab Kudus terus terjalin. Sinergitas dan komunikasi diharapkan mampu bisa meniru Kabupaten Kudus.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM (Disnaker Perinkop dan UKM) Kudus, Rini Kartika Hadi Ahmawati menyatakan, KIHT Kudus akhir-akhir mendapatkan kunjungan dari beberapa daerah. Salah satunya Kabupaten Karanganyar yang hendak meniru Kudus.

Keberadaan KIHT Kudus mampu merangkul pelaku rokok ilegal. Agar mengembangkan industri ke rokok legal. Di samping itu, beberapa fasilitas telah disediakan di sana. Yakni alat pengukur nikotin.

Baca Juga :  Kecelakaan Bus MI Kudus di Purbalingga, Kemenag: Tak ada Izin Sebelumnya

“Keberadaan KIHT mampu menyumbangkan PAD, melalui sewa gedung, produksi, dan uji lab,” terangnya.

Untuk tahun depan, KIHT Kudus akan dikembangkan. Pemerintah daerah menganggarkan sebesar Rp 21 miliar untuk pengadaan mesin pembuat rokok sigaret mesin (SKM).

Sebelumnya, Bupati Kudus Hartopo menyebut, keberadaan KIHT bisa meredam peredaraan rokok ilegal. Koordinasi dengan Bea Cukai Kudus memberikan kemudahan pemberatasan rokok ilegal yang menganggu pemasaran rokok golongan tiga.

“Sewanya sangat murah, tentunya ini berdampak pada keberlangsungan pengusaha rokok golongan tiga,” terangnya.

Hartopo mengimbau agar masyarakat tak membeli rokok ilegal. Masyarakat juga diminta untuk mengawasi peredaran rokok ilegal.

Bagi pengedar rokok ilegal akan dikenakan sanksi hukuman. Sesuai Pasal 54 Undang-Undang (UU) tentang cukai yang berbunyi setiap orang yang menawarkan maupun menjual barang kena cukai tanpa dilekati pita cukai dikenakan pidana penjara satu hingga lima tahun. Hukuman dikenakan dengan denda dua kali hingga 10 kali dari nilai cukai. (gal/adv)






Reporter: Galih Erlambang Wiradinata

KUDUS – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karanganyar mengakun terkejut saat mengunjungi Kawasan Indusri Hasil Tembakau (KIHT) Jumat (3/12). Keberdaan KIHT dianggap bisa meredam peredaraan rokok ilegal.

Kepala DPMTSP Kabupaten Karanganyar Timotius Suryadi memeberikan apresiasi kepada Kabupaten Kudus. Ia juga terkejut dengan keberadaan KIHT. Pasalnya di Kota Kretek tak ada petani tembakau. Tapi Pemkab Kudus mampu memperhatikan industri rokok kecil.
Dalam kunjungan tersebut Kabupaten Karanganyar belajar terhadap bagaimana Kudus memiliki KIHT dan mengembangkannya ke depan. Keberadaan KIHT dianggap bisa meredam peredaran rokok ilegal.

“Di Karanganyar berencana membangun KIHT, sejauh ini masih pengkajian. Kami akan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah,” katanya.

Dirinya berharap, kerja sama dengan Pemkab Kudus terus terjalin. Sinergitas dan komunikasi diharapkan mampu bisa meniru Kabupaten Kudus.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM (Disnaker Perinkop dan UKM) Kudus, Rini Kartika Hadi Ahmawati menyatakan, KIHT Kudus akhir-akhir mendapatkan kunjungan dari beberapa daerah. Salah satunya Kabupaten Karanganyar yang hendak meniru Kudus.

Keberadaan KIHT Kudus mampu merangkul pelaku rokok ilegal. Agar mengembangkan industri ke rokok legal. Di samping itu, beberapa fasilitas telah disediakan di sana. Yakni alat pengukur nikotin.

Baca Juga :  Terus Beroperasi, Warga Kudus Khawatir Galian C Ilegal Ciptakan Longsor

“Keberadaan KIHT mampu menyumbangkan PAD, melalui sewa gedung, produksi, dan uji lab,” terangnya.

Untuk tahun depan, KIHT Kudus akan dikembangkan. Pemerintah daerah menganggarkan sebesar Rp 21 miliar untuk pengadaan mesin pembuat rokok sigaret mesin (SKM).

Sebelumnya, Bupati Kudus Hartopo menyebut, keberadaan KIHT bisa meredam peredaraan rokok ilegal. Koordinasi dengan Bea Cukai Kudus memberikan kemudahan pemberatasan rokok ilegal yang menganggu pemasaran rokok golongan tiga.

“Sewanya sangat murah, tentunya ini berdampak pada keberlangsungan pengusaha rokok golongan tiga,” terangnya.

Hartopo mengimbau agar masyarakat tak membeli rokok ilegal. Masyarakat juga diminta untuk mengawasi peredaran rokok ilegal.

Bagi pengedar rokok ilegal akan dikenakan sanksi hukuman. Sesuai Pasal 54 Undang-Undang (UU) tentang cukai yang berbunyi setiap orang yang menawarkan maupun menjual barang kena cukai tanpa dilekati pita cukai dikenakan pidana penjara satu hingga lima tahun. Hukuman dikenakan dengan denda dua kali hingga 10 kali dari nilai cukai. (gal/adv)






Reporter: Galih Erlambang Wiradinata

Most Read

Artikel Terbaru

/