alexametrics
24.2 C
Kudus
Saturday, May 21, 2022

Geruduk Balai Desa, Warga Undaan Kidul Pertanyakan Kebijakan Kades

KUDUS – Diduga ada pungli hingga rangkap jabatan, warga Desa Undaan Kidul, Undaan, menggeruduk balai desa. Mereka meminta kejelasan pemerintah desa dan pihak-pihak terkait atas dugaan adanya beberapa masalah itu.

Kedatangan warga yang berjumlah puluhan orang itu, diterima di aula balai desa. Secara bergantian, sejumlah orator menanyakan berbagai kebijakan desa yang dimpimpin Kepala Desa (Kades) Suroto itu. Hadir pada kesempatan tersebut, Camat Undaan Rifai Nawawi, Kapolsek Iptu Rusmando, serta puluhan personel Polsek dan Polres.

Salah satu warga Trubus Wahyudi menyebut, ada tiga poin yang menjadi perhatian warga. Pertama, soal adanya pungli dalam pengurusan dokumen administrasi. Itu dilakukan oleh oknum dari petugas yang membantu pengurus.


”Termasuk adanya rangkap jabatan dari pengurus Gapoktan (gabungan kelompok tani) yang merangkap sebagai kadus. Terlebih pemilihannya sepihak. Tak melibatkan petani. Dulu pemilihannya hanya melibatkan lima orang. Tak memenuhi kuorum,” jelasnya.

Ketiga tentang pemerintahan. Yakni kepala desa dianggap belum menepati janji saat kampanye. Pada misi visinya ketika meyalonkan diri menjadi kepala desa, Suroto menjanjikan tiap dusun mendapatkan jatah Rp 200 juta.

”Selain itu, juga ada persoalan manajemen keuangan. Uang kas Rp 127 juta tak ada. Tetapi ini justru digunakan secara pribadi oleh ketua Gapoktan,” katanya.

Dia juga menanggapi soal sorotan bantuan mesin panen combi. Saat petani setempat membutuhkan peralatan siap di lokasi, harus membayar ongkos sewa Rp 500 ribu.

Kades Undaan Kidul Suroto menyatakan, sikap dari sejumlah warga tersebut dinilai sebagai evaluasi terhadap kepemimpinannya. Pihaknya memastikan mengevaluasi hal-hal yang dianggap kurang tepat.

Baca Juga :  Air Selokan Menggenang di Pasar Jekulo Kudus Akibat Tersumbat Lumpur

”Kami tegaskan, pemerintah desa tak pernah ada upaya atau niatan pungli. Karena setiap pengurusan dokumen administrasi gratis. Memang yang ada itu oknum-oknum yang membantu mengurus. Ternyata ada yang meminta imbalan rokok, uang bensin, hingga Rp 100 ribu,” jelasnya.

Untuk itu, dengan adanya laporan dari masyarakat itu, pihaknya akan lebih tegas kepada jajarannya. Sementara terkait janji politiknya tentang adanya distribusi dana pembangunan Rp 200 juta ke masing-masing dusun, diakuinya belum terealisasi. Sebab, dua tahun anggaran ini Dana Desa fokus pada penangan Covid-19.

”Kemarin baru terealiasi Rp 450 juta untuk empat dusun. Itu sisa dari uang penanganan Covid-19. Terkait janji itu, coba kami realisasikan ke depan,” imbuhnya.

Camat Undaan Rifai Nawawi memberikan beberapa alternatif pemecahan masalah. Salah satunya, mengusulkan adanya reorganisasi di lembaga yang dijabat satu orang yang juga merangkap jabatan kepala dusun. ”Ini tidak sesuai aturan. Ketua Gapoktan tak boleh dijabat orang yang juga merangkap posisi lain. Baik perangkat desa, TNI, Polri, atau pejabat lain,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga memberi tenggang waktu sebulan kepada pemerintahan desa untuk menyelesaikan persoalan keuangan yang dipertanyakan warga. Agar yang bersangkutan segera mengembalikan ke kas desa.

”Kami juga telah tegaskan tak boleh ada pungli. Jadi, pihak desa kami minta tegas memberikan sanksi pada oknum-oknum itu (yang diduga melakukan pungli, Red),” imbuhnya. (lin)






Reporter: Eko Santoso

KUDUS – Diduga ada pungli hingga rangkap jabatan, warga Desa Undaan Kidul, Undaan, menggeruduk balai desa. Mereka meminta kejelasan pemerintah desa dan pihak-pihak terkait atas dugaan adanya beberapa masalah itu.

Kedatangan warga yang berjumlah puluhan orang itu, diterima di aula balai desa. Secara bergantian, sejumlah orator menanyakan berbagai kebijakan desa yang dimpimpin Kepala Desa (Kades) Suroto itu. Hadir pada kesempatan tersebut, Camat Undaan Rifai Nawawi, Kapolsek Iptu Rusmando, serta puluhan personel Polsek dan Polres.

Salah satu warga Trubus Wahyudi menyebut, ada tiga poin yang menjadi perhatian warga. Pertama, soal adanya pungli dalam pengurusan dokumen administrasi. Itu dilakukan oleh oknum dari petugas yang membantu pengurus.

”Termasuk adanya rangkap jabatan dari pengurus Gapoktan (gabungan kelompok tani) yang merangkap sebagai kadus. Terlebih pemilihannya sepihak. Tak melibatkan petani. Dulu pemilihannya hanya melibatkan lima orang. Tak memenuhi kuorum,” jelasnya.

Ketiga tentang pemerintahan. Yakni kepala desa dianggap belum menepati janji saat kampanye. Pada misi visinya ketika meyalonkan diri menjadi kepala desa, Suroto menjanjikan tiap dusun mendapatkan jatah Rp 200 juta.

”Selain itu, juga ada persoalan manajemen keuangan. Uang kas Rp 127 juta tak ada. Tetapi ini justru digunakan secara pribadi oleh ketua Gapoktan,” katanya.

Dia juga menanggapi soal sorotan bantuan mesin panen combi. Saat petani setempat membutuhkan peralatan siap di lokasi, harus membayar ongkos sewa Rp 500 ribu.

Kades Undaan Kidul Suroto menyatakan, sikap dari sejumlah warga tersebut dinilai sebagai evaluasi terhadap kepemimpinannya. Pihaknya memastikan mengevaluasi hal-hal yang dianggap kurang tepat.

Baca Juga :  HUT ke-89, Nojorono Kian Eksis dengan Prinsip Bersatu-Berdoa-Berkarya

”Kami tegaskan, pemerintah desa tak pernah ada upaya atau niatan pungli. Karena setiap pengurusan dokumen administrasi gratis. Memang yang ada itu oknum-oknum yang membantu mengurus. Ternyata ada yang meminta imbalan rokok, uang bensin, hingga Rp 100 ribu,” jelasnya.

Untuk itu, dengan adanya laporan dari masyarakat itu, pihaknya akan lebih tegas kepada jajarannya. Sementara terkait janji politiknya tentang adanya distribusi dana pembangunan Rp 200 juta ke masing-masing dusun, diakuinya belum terealisasi. Sebab, dua tahun anggaran ini Dana Desa fokus pada penangan Covid-19.

”Kemarin baru terealiasi Rp 450 juta untuk empat dusun. Itu sisa dari uang penanganan Covid-19. Terkait janji itu, coba kami realisasikan ke depan,” imbuhnya.

Camat Undaan Rifai Nawawi memberikan beberapa alternatif pemecahan masalah. Salah satunya, mengusulkan adanya reorganisasi di lembaga yang dijabat satu orang yang juga merangkap jabatan kepala dusun. ”Ini tidak sesuai aturan. Ketua Gapoktan tak boleh dijabat orang yang juga merangkap posisi lain. Baik perangkat desa, TNI, Polri, atau pejabat lain,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga memberi tenggang waktu sebulan kepada pemerintahan desa untuk menyelesaikan persoalan keuangan yang dipertanyakan warga. Agar yang bersangkutan segera mengembalikan ke kas desa.

”Kami juga telah tegaskan tak boleh ada pungli. Jadi, pihak desa kami minta tegas memberikan sanksi pada oknum-oknum itu (yang diduga melakukan pungli, Red),” imbuhnya. (lin)






Reporter: Eko Santoso

Most Read

Artikel Terbaru

/