alexametrics
27 C
Kudus
Sunday, May 15, 2022

Catat! Masuk Destinasi Wisata di Kudus Wajib Barcode Peduli Lindungi

KUDUS – Destinasi wisata hari H Lebaran hingga kemarin (3/5) masih lengang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kudus tetap menerjunkan personel untuk cek ke lokasi, mulai dari sarpras dan barkode peduli lindungi.

Plt Kepala Disbudpar Kudus Mutrikah, mengatakan tempat-tempat wisata di Kudus saat ini belum menunjukkan padatnya pengunjung, diperkirakan ada lonjakan pengunjung H+3. Untuk itu, disiagakan juga pos pengamanan sebelum masuk ke destinasi wisata.

”Tim yang berada di pos tersebut terdiri dari Polisi dan TNI serta tenaga kesehatan. Kami sudah membuat surat edaran, terutama destinasi wisata yang di kelola swasta, wajib memasang barkode peduli lindungi,” jelasnya.


Pihaknya, sudah menjadwalkan petugas untuk monitoring mulai dari sebelum hingga pasca Lebaran. Apalagi, pada saat tradisi kupatan puncaknya Minggu (8/5). Mutrikah mengaku, tahun ini berbeda dengan pandemi dua tahun lalu, destinasi wisata belum diperbolehkan buka. Sekarang, diizinkan asal protokol kesehatan (Prokes) diterapkan.

Ia mengaku, kegiatan pengamanan di lokasi destinasi wisata kekuatan ditambah, surat edaran sampai kupatan dengan berbagai macam imbauan prokes, sarpras, petugas satgas internal, koodinasi degan obye wisata, monitoring buat jadwal kupatan hingga petugas gabungan dari polres, siap disiagakan.

Baca Juga :  Terus Bertambah, Total Kerugian Nasabah KSP GMG Kudus Tembus Rp 205 Miliar

”Setiap destinasi wisata pasang barkode peduli lindungi. Kami sudah cek dan ada beberapa yang pasang. Untuk even parade Sewu Kupat tahun ini kembali tidak digelar, dengan alasan menghindari kerumunan, selain itu anggaran dari kami juga minim,” jelasnya.

Mutrikah menyampaikan, yang diizinkan saat kupatan nanti, yakni tradisi Bulusan di Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo diperbolehkan, tapi syarat dengan prokes. Dibatasi maksimal 75 persen kapasitas wilayah dan ruang.

”Alasan diperbolehkan untuk meningkatkan potensi usaha mikro kecil menengah (UMKM). Pelaksanaan ini anggarannya mandiri dari masyarakat. Kemudian wisata air harus izin lebih dulu ke Forkopimcam, sesuai dengan aturan dan berkoordinasi dengan Puskemas setempat,” imbuhnya. (san/him)






Reporter: Indah Susanti

KUDUS – Destinasi wisata hari H Lebaran hingga kemarin (3/5) masih lengang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kudus tetap menerjunkan personel untuk cek ke lokasi, mulai dari sarpras dan barkode peduli lindungi.

Plt Kepala Disbudpar Kudus Mutrikah, mengatakan tempat-tempat wisata di Kudus saat ini belum menunjukkan padatnya pengunjung, diperkirakan ada lonjakan pengunjung H+3. Untuk itu, disiagakan juga pos pengamanan sebelum masuk ke destinasi wisata.

”Tim yang berada di pos tersebut terdiri dari Polisi dan TNI serta tenaga kesehatan. Kami sudah membuat surat edaran, terutama destinasi wisata yang di kelola swasta, wajib memasang barkode peduli lindungi,” jelasnya.

Pihaknya, sudah menjadwalkan petugas untuk monitoring mulai dari sebelum hingga pasca Lebaran. Apalagi, pada saat tradisi kupatan puncaknya Minggu (8/5). Mutrikah mengaku, tahun ini berbeda dengan pandemi dua tahun lalu, destinasi wisata belum diperbolehkan buka. Sekarang, diizinkan asal protokol kesehatan (Prokes) diterapkan.

Ia mengaku, kegiatan pengamanan di lokasi destinasi wisata kekuatan ditambah, surat edaran sampai kupatan dengan berbagai macam imbauan prokes, sarpras, petugas satgas internal, koodinasi degan obye wisata, monitoring buat jadwal kupatan hingga petugas gabungan dari polres, siap disiagakan.

Baca Juga :  Sambut Ramadan, DPD BKPRMI Kudus Gelar Lomba Rebana Salawat Asnawiyyah

”Setiap destinasi wisata pasang barkode peduli lindungi. Kami sudah cek dan ada beberapa yang pasang. Untuk even parade Sewu Kupat tahun ini kembali tidak digelar, dengan alasan menghindari kerumunan, selain itu anggaran dari kami juga minim,” jelasnya.

Mutrikah menyampaikan, yang diizinkan saat kupatan nanti, yakni tradisi Bulusan di Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo diperbolehkan, tapi syarat dengan prokes. Dibatasi maksimal 75 persen kapasitas wilayah dan ruang.

”Alasan diperbolehkan untuk meningkatkan potensi usaha mikro kecil menengah (UMKM). Pelaksanaan ini anggarannya mandiri dari masyarakat. Kemudian wisata air harus izin lebih dulu ke Forkopimcam, sesuai dengan aturan dan berkoordinasi dengan Puskemas setempat,” imbuhnya. (san/him)






Reporter: Indah Susanti

Most Read

Artikel Terbaru

/