alexametrics
24.6 C
Kudus
Tuesday, July 5, 2022

Pembahasan Penyesuaian Upah Antara Apindo, KSPSI dan Pemkab Kudus Alot

KUDUS – Pembahasan struktur dan skala upah bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun berlangsung alot kemarin. Kesepakatan besaran upah akan diputuskan dan dibahas antara pekerja dan pengusaha.

Rapat penentuan upah oleh Dewan Pengupahan tersebut dilaksanakan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM (Disnaker Perinkop dan UKM) Kudus. Dari hasil itu belum ada keputusan yang mengikat besaran upah.

“Pembahasan berlangsung alot antara Apindo, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan pemerintah,” kata Kepala Disnaker Perinkop dan UKM Kabupaten Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati kemarin.


Rini menyebut, melalui surat keputusan gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo batas minimal kenaikan upah bagi karyawan yang masa kerjanya lebih dari satu tahun ditetapkan sebesar 2,25 persen atau setara Rp 51.593,08.

Jumlah tersebut didapatkan dengan mempertimbangkan inflasi sebesar 1,28 persen dan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,97 persen. Akan tetapi, acuan tersebut masih ditolak KSPSI Kudus belum sepakat atas nominal tersebut.

Baca Juga :  Alami Kenaikan, Penggunaan Anggaran DBHCHT Kudus Tunggu PMK 215

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kudus Bambang Sumadiyono menyebut KSPSI mengusulkan kenaikan struktur dan skala upah sebesar 3,84 persen.

Menyikapi usulan tersebut, Apindo Kudus sah saja KSPSI memberi rekomendasi kenaikan itu. Akan tetapi hal itu harus melihat kondisi masing-masing perusahaan.

“Kalau lebih dari itu kami monggo saja (2,25 persen, Red), angka tersebut tak masalah tapi melihat kondisi perusahaan,” ungkapnya.

Bambang menyebut, ada indikator perusahaan mengalami situasi sedang kritis maupun tidak. Indikatornya dilihat dari gudang penyimpanan barang penuh, maka itu tak lancar. Sedangkan ketika kosong maka dianggap lancar.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan, kesepakatan itu akan dibahas lebih lanjut antara pengusaha dan pekerja. Kondisi pasang dan surutnya perusahaan hanya diketahui pekerja dan perusahaan.

Sebelumnya, besaran UMK Kabupaten Kudus telah ditetapkan oleh gubernur Jawa Tengah. Nominalnya sebesar Rp 2.293.058,26 atau naik sebesar Rp 2.062,93. (mal)

 






Reporter: Galih Erlambang Wiradinata

KUDUS – Pembahasan struktur dan skala upah bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun berlangsung alot kemarin. Kesepakatan besaran upah akan diputuskan dan dibahas antara pekerja dan pengusaha.

Rapat penentuan upah oleh Dewan Pengupahan tersebut dilaksanakan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM (Disnaker Perinkop dan UKM) Kudus. Dari hasil itu belum ada keputusan yang mengikat besaran upah.

“Pembahasan berlangsung alot antara Apindo, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan pemerintah,” kata Kepala Disnaker Perinkop dan UKM Kabupaten Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati kemarin.

Rini menyebut, melalui surat keputusan gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo batas minimal kenaikan upah bagi karyawan yang masa kerjanya lebih dari satu tahun ditetapkan sebesar 2,25 persen atau setara Rp 51.593,08.

Jumlah tersebut didapatkan dengan mempertimbangkan inflasi sebesar 1,28 persen dan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,97 persen. Akan tetapi, acuan tersebut masih ditolak KSPSI Kudus belum sepakat atas nominal tersebut.

Baca Juga :  Lampu City Walk Kudus Lepas dan Melintang di Trotoar Bahayakan Pengendara

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kudus Bambang Sumadiyono menyebut KSPSI mengusulkan kenaikan struktur dan skala upah sebesar 3,84 persen.

Menyikapi usulan tersebut, Apindo Kudus sah saja KSPSI memberi rekomendasi kenaikan itu. Akan tetapi hal itu harus melihat kondisi masing-masing perusahaan.

“Kalau lebih dari itu kami monggo saja (2,25 persen, Red), angka tersebut tak masalah tapi melihat kondisi perusahaan,” ungkapnya.

Bambang menyebut, ada indikator perusahaan mengalami situasi sedang kritis maupun tidak. Indikatornya dilihat dari gudang penyimpanan barang penuh, maka itu tak lancar. Sedangkan ketika kosong maka dianggap lancar.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan, kesepakatan itu akan dibahas lebih lanjut antara pengusaha dan pekerja. Kondisi pasang dan surutnya perusahaan hanya diketahui pekerja dan perusahaan.

Sebelumnya, besaran UMK Kabupaten Kudus telah ditetapkan oleh gubernur Jawa Tengah. Nominalnya sebesar Rp 2.293.058,26 atau naik sebesar Rp 2.062,93. (mal)

 






Reporter: Galih Erlambang Wiradinata

Most Read

Artikel Terbaru

/