alexametrics
29.3 C
Kudus
Wednesday, August 3, 2022

Datangi Dewan, Warga Kudus Wadul Tanahnya Diduga Dicaplok Pemdes untuk Proyek Pamasimas

KUDUS – Warga Dukuh Kambangan, Desa Menawan, Kecamatan Gebog menyayangkan sikap Pemdes Menawan. Sebab tanah pribadi milik warga diduga dicaplok Pemdes untuk proyek Pamasimas. Hasilnya, tanah tersebut akan dihitung ulang agar polemik ini tidak berkepanjangan.

Hal ini terungkap saat audiensi bersama dengan pimpinan DPRD Kudus kemarin siang. Warga RW 6 Desa Kambangan mendatangi kantor dewan didampingi kuasa hukum. Pada agenda itu, hadir pula Kepala Desa Menawan Tri Lestari dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kudus Adi Sadhono.

Kronologi dugaan pencaplokan lahan yang berlokasi di lereng gunung, bermula saat Pemdes Menawan menerima hibah dari komunitas air dengan luas tanah yang dihibahkan seluas 1.803 meter persegi.


Pemdes kemudian membangunan saluran pipa air di lahan hibah tersebut. Lahan yang mempunyai sumber air itu, diketahui milik Sariban. Kuasa hukum Sariban, Yusuf Istanto mengatakan, dugaan pencaplokan lahan itu dikuatkan dengan hasil pengukuran ulang bersama petugas BPN. Pascapengukuran, telah memasang patok batas tanah.

Baca Juga :  Pengusaha Kerupuk di Kudus Murka Tertipu Minyak Goreng Palsu

Namun, hasil pengukuran tanah itu belakangan ditolak Kades Menawan Tri Lestari. Ia bersikukuh pada dokumen C desa. Saat menerima hibah, seharusnya pemdes mengukur ulang dengan disaksikan pemilik lahan.

Sementara itu, Kades Menawan Tri Lestari mengatakan, proyek pamsimas itu dilaksanakan untuk kebutuhan air bersih sekitar seribu warga Menawan.

“Dasar kami memang dokumen hibah dan C desa yang menunjukkan kepemilikan lahan,” katanya.

Menanggapi polemik itu, Ketua DPRD Kudus Masan meminta adanya pengukuran ulang lahan yang disengketakan antara Pemdes dengan warga agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

“Kami intruksikan PMD bersama BPN, camat, warga, dan pemerintah desa mengukur ulang,” ungkapnya.

Kepala Dinas PMD Kudus Adi Sadhono sepakat dengan usulan pengukuran ulang lahan agar ada dasar yang kuat dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Melihat pengukuran ulang itu, pemdes sempat menolak adanya hal tersebut. (gal/mal)






Reporter: Galih Erlambang Wiradinata

KUDUS – Warga Dukuh Kambangan, Desa Menawan, Kecamatan Gebog menyayangkan sikap Pemdes Menawan. Sebab tanah pribadi milik warga diduga dicaplok Pemdes untuk proyek Pamasimas. Hasilnya, tanah tersebut akan dihitung ulang agar polemik ini tidak berkepanjangan.

Hal ini terungkap saat audiensi bersama dengan pimpinan DPRD Kudus kemarin siang. Warga RW 6 Desa Kambangan mendatangi kantor dewan didampingi kuasa hukum. Pada agenda itu, hadir pula Kepala Desa Menawan Tri Lestari dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kudus Adi Sadhono.

Kronologi dugaan pencaplokan lahan yang berlokasi di lereng gunung, bermula saat Pemdes Menawan menerima hibah dari komunitas air dengan luas tanah yang dihibahkan seluas 1.803 meter persegi.

Pemdes kemudian membangunan saluran pipa air di lahan hibah tersebut. Lahan yang mempunyai sumber air itu, diketahui milik Sariban. Kuasa hukum Sariban, Yusuf Istanto mengatakan, dugaan pencaplokan lahan itu dikuatkan dengan hasil pengukuran ulang bersama petugas BPN. Pascapengukuran, telah memasang patok batas tanah.

Baca Juga :  Tak Dipungut Biaya, Izin Usaha Rokok Legal Terbit Tiga Hari

Namun, hasil pengukuran tanah itu belakangan ditolak Kades Menawan Tri Lestari. Ia bersikukuh pada dokumen C desa. Saat menerima hibah, seharusnya pemdes mengukur ulang dengan disaksikan pemilik lahan.

Sementara itu, Kades Menawan Tri Lestari mengatakan, proyek pamsimas itu dilaksanakan untuk kebutuhan air bersih sekitar seribu warga Menawan.

“Dasar kami memang dokumen hibah dan C desa yang menunjukkan kepemilikan lahan,” katanya.

Menanggapi polemik itu, Ketua DPRD Kudus Masan meminta adanya pengukuran ulang lahan yang disengketakan antara Pemdes dengan warga agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

“Kami intruksikan PMD bersama BPN, camat, warga, dan pemerintah desa mengukur ulang,” ungkapnya.

Kepala Dinas PMD Kudus Adi Sadhono sepakat dengan usulan pengukuran ulang lahan agar ada dasar yang kuat dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Melihat pengukuran ulang itu, pemdes sempat menolak adanya hal tersebut. (gal/mal)






Reporter: Galih Erlambang Wiradinata

Most Read

Artikel Terbaru

/