alexametrics
30.8 C
Kudus
Monday, July 25, 2022

Masih Dibutuhkan, Hartopo Kudus Upayakan Nasib Pegawai Honorer Tetap Mengabdi

KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab Kudus) terus mengupayakan nasib pegawai honorer daerah (PHD) agar bisa tetap mengabdi.

Diketahui, pemerintah pusat berencana menghapuskan pegawai honorer. Sedangkan pemenuhan kekurangan pegawai diisi dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun depan.

Bupati Kudus Hartopo mengatakan, tetap akan mengupayakan PHD agar bisa tetap mengabdi di Pemkab Kudus. Sebab, masih butuh mereka dan sangat terbantu dengan adanya keberadaan mereka.


Ia mengatakan, tiap bulan menandatangani dan memberikan surat SK bagi pensiuan ASN. Sehingga, banyak tugas-tugas ASN yang kosong dan perekrutan ASN juga belum sepenuhnya bisa memenuhi jumlah formasi, maka PHD sangat membantu.

Ditambahkan, roda pemerintahan bisa saja terganggu bila pemkab kekurangan, misalnya untuk tenaga teknis yang selama ini di-cover oleh PHD. Untuk guru juga masih ada tenaga honorer, apalagi kekurangan guru maka sangat membantu. Tapi, kalau tenaga honorer guru bisa ikut seleksi PPPK, tapi untuk lainnya banyak tidak linier dengan pendidikannya.

Baca Juga :  Kaji Ulang Data PBI JKN, DPRD Kudus: Sesuaikan Kondisi Keuangan Daerah

”Kami akan berkoordinasi kembali dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan-RB) terikait hal ini,” pungkasnya.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kudus Putut Winarno, menambahkan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, pemerintah akan menghapuskan tenaga honorer di lingkup pemerintahan.

Tenaga-tenaga lain yang juga berpotensi dihapuskan adalah seperti tenaga kontrak, tenaga outsourcing, hingga pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Memang harus persiapan sejak sekarang dan Bupati Kudus Hartopo berusaha mencari solusi.

”Sebenarnya kami khawatir kalau tenaga-tenaga BLUD dihapuskan semua, pelayanan masyarakat akan sangat terganggu. Ini yang ingin kami pastikan kembali secepatnya,” imbuhnya. (san/war)






Reporter: Indah Susanti

KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab Kudus) terus mengupayakan nasib pegawai honorer daerah (PHD) agar bisa tetap mengabdi.

Diketahui, pemerintah pusat berencana menghapuskan pegawai honorer. Sedangkan pemenuhan kekurangan pegawai diisi dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun depan.

Bupati Kudus Hartopo mengatakan, tetap akan mengupayakan PHD agar bisa tetap mengabdi di Pemkab Kudus. Sebab, masih butuh mereka dan sangat terbantu dengan adanya keberadaan mereka.

Ia mengatakan, tiap bulan menandatangani dan memberikan surat SK bagi pensiuan ASN. Sehingga, banyak tugas-tugas ASN yang kosong dan perekrutan ASN juga belum sepenuhnya bisa memenuhi jumlah formasi, maka PHD sangat membantu.

Ditambahkan, roda pemerintahan bisa saja terganggu bila pemkab kekurangan, misalnya untuk tenaga teknis yang selama ini di-cover oleh PHD. Untuk guru juga masih ada tenaga honorer, apalagi kekurangan guru maka sangat membantu. Tapi, kalau tenaga honorer guru bisa ikut seleksi PPPK, tapi untuk lainnya banyak tidak linier dengan pendidikannya.

Baca Juga :  Pengundian PT BPR Bank BKK Kudus, Warga Jati Raih Mobil Wuling Confero

”Kami akan berkoordinasi kembali dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan-RB) terikait hal ini,” pungkasnya.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kudus Putut Winarno, menambahkan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, pemerintah akan menghapuskan tenaga honorer di lingkup pemerintahan.

Tenaga-tenaga lain yang juga berpotensi dihapuskan adalah seperti tenaga kontrak, tenaga outsourcing, hingga pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Memang harus persiapan sejak sekarang dan Bupati Kudus Hartopo berusaha mencari solusi.

”Sebenarnya kami khawatir kalau tenaga-tenaga BLUD dihapuskan semua, pelayanan masyarakat akan sangat terganggu. Ini yang ingin kami pastikan kembali secepatnya,” imbuhnya. (san/war)






Reporter: Indah Susanti

Most Read

Artikel Terbaru

/