alexametrics
25.3 C
Kudus
Thursday, June 30, 2022

UMK 2022 Resmi Diteken Gubernur, Penyesuaian Upah Masih Dibahas

KUDUS – Usulan penetapan besaran upah minimum kabupaten (UMK) 2022 telah ditetapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Besarannya hanya ditetapkan Rp 2.293.058,26. Namun penerimaan UMK itu akan disesuaikan terhadap pekerja yang masa kerjanya lebih satu tahun.

Sesuai dengan surat keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/39 Tahun 2021 tentang Upah minimum pada 35 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah 2022. Untuk Kabupaten Kudus ditetapkan sebesar Rp 2.293.058,26. Kenaikannya hanya 0,009 persen atau Rp 2 ribu.

Dalam keputusan itu, UMK hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun di perusahaan. Sementara perusahaan memberi upah di atas UMK kepada pekerja dengan masa kerja satu tahun lebih. Keputusan tersebut berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan minimal.


Di antaranya, inflasi sebesar 1,28 persen dan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,97 persen.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM (Disnaker Perinkop dan UKM) Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati menyatakan, per pada Selasa (30/11) gubernur Jawa Tengah telah menetapkan regulasi UMK Tahun 2022. Dari hasil keputusan itu, pekerja yang di atas satu tahun ada struktur pemberian upah.

Baca Juga :  Ganjar: Imlek Nggak Usah Dirayakan Ramai-ramai Dulu

Lebih lanjut, pihak dinas bersama dewan pengupahan akan membahas secara mendalam sistem pengupahan bagi pekerja yang lebih dari satu tahun.

“Ada pembahasan terkait pengupahan bersama dengan dewan pengupahan besok (Hari ini, Red),” katanya.

Di dalam rapat tersebut nantinya, akan diputuskan penetapan upah antara pengusaha dengan pekerja. Menurut Rini formulanya, mengacu pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Rini mengatakan, sesuai dengan aturan itu, buruh yang bekerja selama nol sampai dengan satu tahun ketentuan pembayaraanya sebesar UMK yang telah ditentukan.

Sebelumnya, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kudus Andreas Hua mengusulkan kenaikan upah sebesar 5,17 persen. Hal itu diperuntukkan bagi buruh yang masa kerjanya lebih dari satu tahun. Sementara bagi buruh, yang belum genap satu tahun kerja diberlakukan sesuai besaran UMK.

Sedangkan dari ketentuan gubernur Jawa Tengah, pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari UMK, dilarang tak mengurangi atau menurunkan besarannya. Pengusaha juga dilarang memberikan upah kepada buruh di bawah UMK. (mal)

 






Reporter: Galih Erlambang Wiradinata

KUDUS – Usulan penetapan besaran upah minimum kabupaten (UMK) 2022 telah ditetapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Besarannya hanya ditetapkan Rp 2.293.058,26. Namun penerimaan UMK itu akan disesuaikan terhadap pekerja yang masa kerjanya lebih satu tahun.

Sesuai dengan surat keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/39 Tahun 2021 tentang Upah minimum pada 35 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah 2022. Untuk Kabupaten Kudus ditetapkan sebesar Rp 2.293.058,26. Kenaikannya hanya 0,009 persen atau Rp 2 ribu.

Dalam keputusan itu, UMK hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun di perusahaan. Sementara perusahaan memberi upah di atas UMK kepada pekerja dengan masa kerja satu tahun lebih. Keputusan tersebut berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan minimal.

Di antaranya, inflasi sebesar 1,28 persen dan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,97 persen.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM (Disnaker Perinkop dan UKM) Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati menyatakan, per pada Selasa (30/11) gubernur Jawa Tengah telah menetapkan regulasi UMK Tahun 2022. Dari hasil keputusan itu, pekerja yang di atas satu tahun ada struktur pemberian upah.

Baca Juga :  Ngantor di Desa Gunungsari Kebumen, Ganjar: Sinyal Susah Rakor Jalan Terus

Lebih lanjut, pihak dinas bersama dewan pengupahan akan membahas secara mendalam sistem pengupahan bagi pekerja yang lebih dari satu tahun.

“Ada pembahasan terkait pengupahan bersama dengan dewan pengupahan besok (Hari ini, Red),” katanya.

Di dalam rapat tersebut nantinya, akan diputuskan penetapan upah antara pengusaha dengan pekerja. Menurut Rini formulanya, mengacu pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Rini mengatakan, sesuai dengan aturan itu, buruh yang bekerja selama nol sampai dengan satu tahun ketentuan pembayaraanya sebesar UMK yang telah ditentukan.

Sebelumnya, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kudus Andreas Hua mengusulkan kenaikan upah sebesar 5,17 persen. Hal itu diperuntukkan bagi buruh yang masa kerjanya lebih dari satu tahun. Sementara bagi buruh, yang belum genap satu tahun kerja diberlakukan sesuai besaran UMK.

Sedangkan dari ketentuan gubernur Jawa Tengah, pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari UMK, dilarang tak mengurangi atau menurunkan besarannya. Pengusaha juga dilarang memberikan upah kepada buruh di bawah UMK. (mal)

 






Reporter: Galih Erlambang Wiradinata

Most Read

Artikel Terbaru

/