Jakarta — Angka yang disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat bersama DPR bukan sekadar statistik kesehatan.
Ia adalah alarm keras bagi negara. Sekitar 200.000 warga Indonesia kini hidup dengan ketergantungan pada terapi cuci darah, dan setiap tahun jumlah itu terus bertambah sekitar 60.000 pasien baru.
Tanpa kebijakan yang presisi dan berkelanjutan, sistem kesehatan nasional berisiko kolaps secara perlahan.
Data tersebut disampaikan Menkes dalam rapat konsultasi di Kompleks Parlemen, Senin (9/2/2026).
Namun di balik angka-angka itu tersimpan persoalan yang jauh lebih besar: cuci darah bukan layanan biasa, melainkan terapi penyelamat nyawa yang tak mengenal jeda.
“Pasien cuci darah harus menjalani terapi dua sampai tiga kali seminggu. Jika berhenti, konsekuensinya fatal.
Dalam satu sampai tiga minggu, pasien bisa meninggal,” ujar Budi, menegaskan posisi cuci darah sebagai layanan esensial yang tidak bisa diputus oleh alasan administratif apa pun.
Ketika Data Bertabrakan, Nyawa Jadi Taruhan
Pernyataan Menkes itu muncul di tengah polemik penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang berdampak pada sekitar 120.000 pasien cuci darah. Penonaktifan tersebut dipicu oleh pembaruan data kemiskinan yang tidak sepenuhnya sinkron antara kementerian.
Masalahnya, bagi pasien gagal ginjal kronis, status kepesertaan BPJS bukan sekadar urusan kartu. Ia adalah soal hidup dan mati.
Berbeda dengan penyakit akut, gagal ginjal menuntut terapi rutin dan berkesinambungan. Sekali layanan terhenti, kerusakan tubuh berlangsung cepat dan sering kali tidak bisa dipulihkan. Karena itu, Budi mendorong reaktivasi otomatis PBI bagi pasien cuci darah tanpa syarat administratif tambahan.
“Tidak perlu pasien datang ke rumah sakit atau mengurus dokumen. Pemerintah yang harus aktif menghidupkan kembali kepesertaan, cukup dengan SK dari Kemensos,” kata Budi.
Usulan ini, menurutnya, bertujuan menghilangkan keraguan rumah sakit dalam memberikan layanan, sekaligus mencegah kekosongan terapi yang berujung pada kematian.
Ledakan Pasien, Sistem Kesehatan di Bawah Tekanan
Dengan 120.000 pasien lama dan 60.000 pasien baru setiap tahun, Indonesia menghadapi lonjakan pasien gagal ginjal yang tidak pernah surut. Ini menandakan dua persoalan besar sekaligus: meningkatnya penyakit tidak menular dan lemahnya pencegahan dini.
Gagal ginjal kerap berkaitan dengan hipertensi, diabetes, dan pola hidup tidak sehat. Namun ketika penyakit sudah mencapai stadium akhir, negara tidak punya pilihan selain menanggung biaya terapi yang mahal dan berulang.
Di sinilah beban fiskal dan moral negara bertemu.
Cuci darah membutuhkan mesin khusus, tenaga medis terlatih, obat-obatan, serta infrastruktur rumah sakit yang stabil.
Tanpa jaminan pembiayaan yang pasti, rumah sakit pun berada dalam posisi sulit: melayani pasien tanpa kepastian klaim atau menunda layanan dengan risiko fatal.
PBI: Antara Data Kemiskinan dan Realitas Penyakit
Selama ini, kepesertaan PBI BPJS Kesehatan ditentukan berdasarkan desil kemiskinan. Artinya, hanya kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi tertentu yang berhak menerima bantuan iuran.
Namun pendekatan ini mulai dipertanyakan ketika berhadapan dengan penyakit kronis.
Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, dalam rapat yang sama mengusulkan kriteria baru PBI berbasis kondisi kesehatan, khususnya bagi pasien penyakit katastropik seperti gagal ginjal dan jantung.
“Kesehatan itu bukan bansos biasa. Ada orang yang tadinya mampu, tapi jatuh miskin karena penyakit kronis. Kalau hanya pakai kriteria desil, mereka bisa terlempar dari perlindungan,” ujar Marwan.
Ia menilai layanan kesehatan adalah jaminan sosial universal, bukan semata-mata bantuan untuk warga miskin. Penyakit berat bisa menghancurkan kondisi ekonomi siapa pun, tanpa pandang latar belakang.
Negara Tak Bisa Menunggu Orang Jatuh Miskin Dulu
Usulan Marwan sejalan dengan pandangan Menkes: pasien penyakit kronis tidak boleh kehilangan akses layanan hanya karena status ekonomi administratif. Dalam konteks ini, negara dituntut hadir lebih cepat, bukan menunggu warga jatuh miskin secara struktural.
“Bahkan yang masuk desil 10 pun, kalau penyakitnya kronis dan mengancam nyawa, harus dibantu,” tegas Marwan.
Pernyataan ini menggeser paradigma lama: dari bantuan berbasis kemiskinan menuju perlindungan berbasis risiko kesehatan.
Jika diterapkan, kebijakan ini akan menjadi lompatan besar dalam sistem jaminan kesehatan nasional, meski konsekuensinya jelas: beban anggaran yang lebih besar dan tuntutan pengelolaan data yang jauh lebih presisi.
Cuci Darah Bukan Masalah Individu
Lonjakan pasien cuci darah tidak bisa terus dipandang sebagai masalah individu atau keluarga. Ini adalah indikator kegagalan pencegahan kesehatan publik.
Tanpa intervensi serius pada gaya hidup, skrining dini, dan edukasi kesehatan, angka pasien akan terus bertambah. Artinya, biaya BPJS akan terus membengkak, rumah sakit makin padat, dan kebijakan darurat akan terus muncul.
Reaktivasi otomatis PBI bagi pasien cuci darah hanyalah langkah pemadam kebakaran. Solusi jangka panjangnya jauh lebih kompleks: menekan laju penyakit tidak menular sejak hulu.
Namun dalam kondisi saat ini, satu hal tidak bisa ditawar: layanan cuci darah tidak boleh terhenti oleh birokrasi.
Kebijakan yang Menentukan Hidup
Apa yang diputuskan pemerintah terkait PBI BPJS Kesehatan dalam waktu dekat akan berdampak langsung pada ratusan ribu nyawa.
Di titik ini, kebijakan kesehatan tidak lagi sekadar angka di atas kertas, tetapi keputusan konkret tentang siapa yang hidup dan siapa yang tidak.
Menkes sudah menyampaikan sinyal jelas. DPR mulai membuka ruang perubahan kriteria. Kini bola ada di tangan negara: apakah sistem akan menyesuaikan diri dengan realitas penyakit, atau pasien yang dipaksa menyesuaikan diri dengan sistem.
Editor : Mahendra Aditya