JEPARA - Pemerintah terus mematangkan proses transisi tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dengan membentuk Kementerian Haji dan Umrah hingga ke tingkat daerah. Termasuk penyiapan pegawai.
Begitupun dengan Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Jepara. Beberapa posisi pegawai yang diprediksi akan dibuka seperti yang akan dijelaskan di bawah ini.
Adanya kementerian sendiri dinilai amat mendesak, lantaran sekalipun ibadah haji dilakukan setahun sekali akan tetapi perlu adanya manajemen yang komprehensif.
Sebab, menyangkut urusan ratusan ribu bahkan jutaan umat. Terlebih yang telah mengantongi nomor porsi dan masuk ke dalam daftar tunggu.
Di Kabupaten Jepara, proses peralihan kewenangan dari Kementerian Agama (Kemenag) menuju Kementerian Haji (Kemenhaj) mulai berjalan secara bertahap, dengan fokus awal pada pembentukan struktur kelembagaan dan pengisian sumber daya manusia.
Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Jepara, Akhsan Muhyiddin, menjelaskan bahwa secara nasional tata kelola haji ke depan memang telah diarahkan untuk ditangani oleh kementerian khusus.
Di tingkat kabupaten ataupun kota, Kantor Kementerian Haji dan Umrah telah resmi dibentuk.
Saat ini kepala kantor untuk Kabupaten Jepara juga sudah dilantik.
“Untuk Jepara, Plt Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Jepara saat ini dijabat oleh Ibu Siti Zuliyati yang belum lama ini telah dilantik,” ungkapnya pada Selasa (16/12).
Dari sisi sarana dan prasarana, Akhsan menyebutkan bahwa kantor Kemenhaj Jepara sementara akan memanfaatkan gedung yang sudah ada.
Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) yang selama ini digunakan untuk pelayanan haji akan difungsikan sebagai kantor operasional Kemenhaj, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa gangguan.
Tak hanya di tingkat kabupaten, menurut Akhsan penguatan kelembagaan juga berlangsung di tingkat provinsi.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Tengah juga telah dilantik, menandai kesiapan struktur vertikal kementerian baru tersebut dari pusat hingga daerah.
Lebih lanjut dijelaskan, saat ini, pengisian jabatan masih difokuskan pada posisi pimpinan.
Usai pengisian kepala kantor rampung, tahap berikutnya ialah menyelesaikan pengisian jabatan struktural maupun jabatan fungsional di bawahnya.
“Di situ nanti sudah ada struktur lengkap, ada kantor, ada jabatan eselon seperti Kasubbag Tata Usaha, kepala seksi, dan lainnya,” jelasnya.
Untuk Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Jepara sendiri, lanjut Akhsan, masuk dalam kategori tipe A, yang berarti memiliki struktur organisasi cukup lengkap.
Beberapa jabatan yang akan diisi di antaranya Kepala Seksi Pelayanan Haji serta Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Jamaah, yang menjadi bagian penting dalam pelayanan dan pembinaan jamaah haji.
Selain jabatan struktural, proses pengisian juga akan menyasar jabatan fungsional pendukung.
Kebutuhan pegawai di bidang keuangan, perencanaan, sumber daya manusia, dan fungsi teknis lainnya akan dipenuhi secara bertahap sesuai kebutuhan dan ketersediaan SDM.
“Semua akan berproses, pelan-pelan akan diisi sesuai kebutuhan kantor,” imbuhnya.
Terkait skema pengisian pegawai, dijelaskan diprediksi akan terdapat dua skema yang akan ditempuh.
Pertama, mengambil pegawai dari lingkungan Kemenag yang memenuhi kualifikasi jabatan di Kemenhaj.
Di samping itu, apabila nantinya masih dirasa kurang, maka akan dibuka mekanisme pemenuhan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kami belum tahu, apakah nanti statusnya PNS atau seperti apa. Masih menunggu aturan dari pemerintah pusat," terangnya.
Sementara itu, untuk tingkat kecamatan, pemerintah juga menyiapkan pengangkatan penyuluh haji.
Keberadaan penyuluh ini dinilai penting untuk memberikan pendampingan, edukasi, dan pembinaan kepada calon jamaah, terutama terkait aspek istithaah yang saat ini penentuannya semakin ketat dan membutuhkan perhatian khusus.
Akhsan menegaskan bahwa pembentukan kementerian khusus haji ini merupakan upaya besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
“Ini effort yang luar biasa demi jamaah. Mudah-mudahan ke depan pelaksanaan haji semakin tertib, profesional, dan memberikan rasa aman bagi umat,” harapnya.
Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak perlu khawatir atau galau terkait proses transisi antara Kemenag dan Kemenhaj.
Seluruh tahapan disiapkan agar berjalan sempurna tanpa mengganggu pelayanan.
Disebutkan, tahun ini terdapat setidaknya sejumlah 1.560-an jemaah haji asal Jepara.
Diharapkan calon haji dapat melunasi biaya agar dapat menunaikan ibadah haji sesuai jadwal dan nomor porsi masing-masing.
“Masyarakat tetap kami minta mengikuti tahapan yang ada. Proses transisi ini untuk kepentingan umat, dan pelayanan haji di Jepara insyaallah tetap berjalan dengan baik,” pungkasnya.(fik)
Editor : Ali Mustofa