alexametrics
25.3 C
Kudus
Thursday, June 30, 2022

Merangkap Kasatkordikcam, Tujuh Pengawas di Jepara Tak Dapat Tunjangan

JEPARA – Sebanyak tujuh pengawas dari Satuan Koordinasi Pendidikan Kecamatan (Satkordikcam) di Jepara tidak  mendapat tunjangan penghasilan pegawai (TPP). Pengawas itu sekaligus mendapat tugas tambahan sebagai Koordinator Satkordikcam.

Hal itu terungkap pada saat audiensi perwakilan Satkordikcam Jepara bersama Bupati Dian Kristiandi di ruang Vidcon Bupati Jepara kemarin. Hadir juga Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Agus Tri Harjono, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Ony Sulistijawan dan perwakilan satkordikcam.

Ahmad Mashud perwakilan Satkordikcam se-Jepara mengaku pihaknya telah mengadukan ini sebelumnya dengan Disdikpora Jepara. Namun belum ada solusi. Pengawas yang tidak mendapat tunjangan ini berasal dari Donorojo, Kembang, Bangsri, Mlongggo, Pecangaan, Welahan, dan Pakis Aji.


Setelah audiensi itu pihaknya akan menunggu hasil dari kajian regulasi. Pasalnya penerimaan TPP bagi pengawas yang merangkap sebagai koordinator satkordik terkendala regulasi.

“Apabila tidak ada solusi, kami tidak masalah. Namun kalau ada, ya bersyukur. Apa pun nanti hasilnya yang kami kerjakan dalam rangka pengabdian dan mewujudkan pendidikan Jepara yang lebih baik,” jelasnya.

Baca Juga :  Jaga Kelestarian Alam, Bupati Jepara Lepas Ratusan Tukik Bersama Anak PAUD

Ia menjelaskan, koordinator satkordikcam sendiri bukan merupakan tugas struktural namun tugas tambahan. Sebelum diubah pada 2019 pihaknya mendapat Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp 1 juta dipotong pajak. Setelah berubah, belum ada kepastian terkait TPP itu.

“Bagi pegawai negeri yang mendapat tambahan tugas apakah tidak ada tambahan tunjangan, itu yang kami bertanya, bila karena regulasi apakah ada solusi,” imbuhnya.

Bupati Dian Kristiandi mengatakan terdapat miskomunikasi dan kurangnya koordinasi pada dinas terkait. Ia juga mengimbau kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Jepara untuk mencarikan  solusi seperti payung hukum yang lebih jelas.

Sebelumnya, terdapat perubahan dalam wilayah kerja disdikpora. Di mana sebelum menjadi satkordik, tiap kecamatan terdapat unit pelaksana teknis (UPT). Dengan perubahan ini, terdapat kesenjangan tunjangan antara satkordikcam dengan pegawai lainnya. Pada perubahan ini, pengawas sekolah juga ditunjuk mendapat tugas tambahan sebagai koordinator satkordikcam.  (nib/war)

JEPARA – Sebanyak tujuh pengawas dari Satuan Koordinasi Pendidikan Kecamatan (Satkordikcam) di Jepara tidak  mendapat tunjangan penghasilan pegawai (TPP). Pengawas itu sekaligus mendapat tugas tambahan sebagai Koordinator Satkordikcam.

Hal itu terungkap pada saat audiensi perwakilan Satkordikcam Jepara bersama Bupati Dian Kristiandi di ruang Vidcon Bupati Jepara kemarin. Hadir juga Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Agus Tri Harjono, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Ony Sulistijawan dan perwakilan satkordikcam.

Ahmad Mashud perwakilan Satkordikcam se-Jepara mengaku pihaknya telah mengadukan ini sebelumnya dengan Disdikpora Jepara. Namun belum ada solusi. Pengawas yang tidak mendapat tunjangan ini berasal dari Donorojo, Kembang, Bangsri, Mlongggo, Pecangaan, Welahan, dan Pakis Aji.

Setelah audiensi itu pihaknya akan menunggu hasil dari kajian regulasi. Pasalnya penerimaan TPP bagi pengawas yang merangkap sebagai koordinator satkordik terkendala regulasi.

“Apabila tidak ada solusi, kami tidak masalah. Namun kalau ada, ya bersyukur. Apa pun nanti hasilnya yang kami kerjakan dalam rangka pengabdian dan mewujudkan pendidikan Jepara yang lebih baik,” jelasnya.

Baca Juga :  Pembangunan Gedung Islamic Centre Jepara Molor, Penyedia Jasa Didenda

Ia menjelaskan, koordinator satkordikcam sendiri bukan merupakan tugas struktural namun tugas tambahan. Sebelum diubah pada 2019 pihaknya mendapat Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp 1 juta dipotong pajak. Setelah berubah, belum ada kepastian terkait TPP itu.

“Bagi pegawai negeri yang mendapat tambahan tugas apakah tidak ada tambahan tunjangan, itu yang kami bertanya, bila karena regulasi apakah ada solusi,” imbuhnya.

Bupati Dian Kristiandi mengatakan terdapat miskomunikasi dan kurangnya koordinasi pada dinas terkait. Ia juga mengimbau kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Jepara untuk mencarikan  solusi seperti payung hukum yang lebih jelas.

Sebelumnya, terdapat perubahan dalam wilayah kerja disdikpora. Di mana sebelum menjadi satkordik, tiap kecamatan terdapat unit pelaksana teknis (UPT). Dengan perubahan ini, terdapat kesenjangan tunjangan antara satkordikcam dengan pegawai lainnya. Pada perubahan ini, pengawas sekolah juga ditunjuk mendapat tugas tambahan sebagai koordinator satkordikcam.  (nib/war)

Most Read

Artikel Terbaru

/