25.3 C
Kudus
Monday, November 28, 2022

Dapat Rekomendasi Pusat, BPBD Jepara Naik Kelas Tipe A

JEPARA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jepara sedang mempersiapkan perubahan tata kelola. Sudah disetujui dan mendapat rekomendasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk naik kelas dari tipe B menjadi A. Saat ini masih dalam proses, dan diharapkan selesai tahun ini.

Sebelumnya, Jepara sendiri tercatat sebagai daerah dengan risiko bencana tinggi di tingkat Jawa Tengah. Sementara untuk di tingkat nasional, Jepara mendapat level menengah.

Selain itu, berbeda dengan tipe B, bila sudah naik menjadi tipe A nantinya ada banyak yang berubah dalam struktur BPBD. Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia dan pelayanan juga ikut berubah. Secara umum, bila naik tingkat menjadi tipe A, ke depannya pelayanan untuk masyarakat juga otomatis meningkat.


Hal demikian yang dijelaskan oleh Arwin Noor Isdiyanto kepada Jawa Pos Radar Kudus (29/9). Saat ini pihaknya sedang memproses perubahan tersebut. Sebab ada ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku. “Kalau tipe A nanti ada sekretariatnya, kepala bidang, kasi-kasi sudah tidak ada. Adanya jabatan fungsi (jabfung), Jadi kami harus ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dulu,” kata Arwin.

Baca Juga :  Hari Pertama Gladi Bersih ANBK SD di Jepara Terkendala Server Error

Arwin juga menjelaskan proses ini sudah sempat dibahas sejak 2019. Saat itu BPBD Jepara didorong untuk menyiapkan kenaikan kelas ini. “Kami ke BPNB untuk konsultasi, Pemkab Jepara ingin jadi tipe A, terus kunjungan dan kami dilihat datanya ternyata direkomendasikan karena harusnya tipe A,” ujar Arwin.

Selain itu, pembahasan ini juga sempat masuk dalam program legislasi daerah 2021. Namun tertunda karena saat itu BPBD dinilai perlu masuk sebagai rancangan khusus. Juga, ada prioritas lain dalam pengesahan sehingga tertunda. “Akhirnya yang diselesaikan yang lain dulu, Ranperda BPBD sendiri akhirnya tahun ini masuk,” jelasnya.

Pihaknya mengaku juga telah melakukan studi banding ke daerah Bantul sebagai salah satu pihak pengelola kebencanaan yang dirujuk. “Awal Oktober ini, mungkin pansus ke Kementerian dalam negeri juga untuk tanya-tanya lebih lanjut. Tapi harapannya tahun ini selesai,” ungkapnya. (nib/war)






Reporter: Nibros Hassani

JEPARA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jepara sedang mempersiapkan perubahan tata kelola. Sudah disetujui dan mendapat rekomendasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk naik kelas dari tipe B menjadi A. Saat ini masih dalam proses, dan diharapkan selesai tahun ini.

Sebelumnya, Jepara sendiri tercatat sebagai daerah dengan risiko bencana tinggi di tingkat Jawa Tengah. Sementara untuk di tingkat nasional, Jepara mendapat level menengah.

Selain itu, berbeda dengan tipe B, bila sudah naik menjadi tipe A nantinya ada banyak yang berubah dalam struktur BPBD. Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia dan pelayanan juga ikut berubah. Secara umum, bila naik tingkat menjadi tipe A, ke depannya pelayanan untuk masyarakat juga otomatis meningkat.

Hal demikian yang dijelaskan oleh Arwin Noor Isdiyanto kepada Jawa Pos Radar Kudus (29/9). Saat ini pihaknya sedang memproses perubahan tersebut. Sebab ada ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku. “Kalau tipe A nanti ada sekretariatnya, kepala bidang, kasi-kasi sudah tidak ada. Adanya jabatan fungsi (jabfung), Jadi kami harus ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dulu,” kata Arwin.

Baca Juga :  Sejarah Ratu Kalinyamat Harus Segera Diluruskan

Arwin juga menjelaskan proses ini sudah sempat dibahas sejak 2019. Saat itu BPBD Jepara didorong untuk menyiapkan kenaikan kelas ini. “Kami ke BPNB untuk konsultasi, Pemkab Jepara ingin jadi tipe A, terus kunjungan dan kami dilihat datanya ternyata direkomendasikan karena harusnya tipe A,” ujar Arwin.

Selain itu, pembahasan ini juga sempat masuk dalam program legislasi daerah 2021. Namun tertunda karena saat itu BPBD dinilai perlu masuk sebagai rancangan khusus. Juga, ada prioritas lain dalam pengesahan sehingga tertunda. “Akhirnya yang diselesaikan yang lain dulu, Ranperda BPBD sendiri akhirnya tahun ini masuk,” jelasnya.

Pihaknya mengaku juga telah melakukan studi banding ke daerah Bantul sebagai salah satu pihak pengelola kebencanaan yang dirujuk. “Awal Oktober ini, mungkin pansus ke Kementerian dalam negeri juga untuk tanya-tanya lebih lanjut. Tapi harapannya tahun ini selesai,” ungkapnya. (nib/war)






Reporter: Nibros Hassani

Most Read

Artikel Terbaru

/