alexametrics
28 C
Kudus
Monday, July 25, 2022

Gus Haiz: Tenaga Honorer Butuh Kepastian Status

JEPARA – Rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) akan menghapus tenaga honorer di seluruh Indonesia menjadi perhatian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara. Ia menilai tenaga honorer butuh kepastian status mereka setelah diterapkannya aturan itu.

Gus Haiz -spaan akrabnya- mendorong Pemerintah Kabupaten (pemkab) Jepara segera mencari solusi bagi tenaga honorer atau tenaga harian lepas. Tak hanya itu, Pemkab Jepara juga harus mendata ulang seluruh tenaga honorer yang bekerja di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hal ini disampaikan Haizul Ma’arif ketika menerima langsung audiensi atau dengar pendapat dari Paguyuban Non ASN Jepara Memesona (Panorama) di Ruang Kerja Ketua DPRD Kabupaten Jepara.


“Pemkab nantinya harus mencari solusi bagi tenaga honorer ini. Data seluruh tenaga honorer, baik pegawai tidak tetap maupun tenaga harian lepas di Kabupaten Jepara,” ucapnya.

Dari saat itu, dapat diakomodasi tenaga honorer itu direkrut menjadi ASN ataupun dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebab, kata Haiz banyak pegawai yang mengabdi hingga puluhan tahun di tiap-tiap OPD Kabupaten Jepara. Sehingga perlu diberikan solusi lebih lanjut.

Baca Juga :  Gandeng Baznas, Ikatan Dokter Indonesia Jepara Bagikan Zakat dan Sembako

“Ada juga nantinya tenaga honorer ini yang daftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Selain itu, solusi lainnya tenaga honorer ini direkrut melalui jalur PPPK,” imbuhnya.

Ia menilai ada banyak solusi. Asalkan tenaga honorer ini tetap bekerja. Di sisi lain ada keharusan untuk melaksanakan regulasi yang ada.

Lanjutnya, penghapusan tenaga honorer ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama. Agar tenaga honorer tidak menjadi pengangguran.

Pihaknya akan segera menyurati dinas-dinas terkait yang membidangi hal ini dan memasukkannya dalam Rencana Kerja (renja) bulan Juli mendatang.

Selain itu ia akan mempertemukan tenaga honorer se-Kabupaten Jepara. Juga meminta Komisi A yang dalam hal ini bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Keuangan bisa ikut mengawal aspirasi dari teman-teman honorer agar tidak digantungkan nasib status pekerjaannya. (nib/war)

JEPARA – Rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) akan menghapus tenaga honorer di seluruh Indonesia menjadi perhatian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara. Ia menilai tenaga honorer butuh kepastian status mereka setelah diterapkannya aturan itu.

Gus Haiz -spaan akrabnya- mendorong Pemerintah Kabupaten (pemkab) Jepara segera mencari solusi bagi tenaga honorer atau tenaga harian lepas. Tak hanya itu, Pemkab Jepara juga harus mendata ulang seluruh tenaga honorer yang bekerja di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hal ini disampaikan Haizul Ma’arif ketika menerima langsung audiensi atau dengar pendapat dari Paguyuban Non ASN Jepara Memesona (Panorama) di Ruang Kerja Ketua DPRD Kabupaten Jepara.

“Pemkab nantinya harus mencari solusi bagi tenaga honorer ini. Data seluruh tenaga honorer, baik pegawai tidak tetap maupun tenaga harian lepas di Kabupaten Jepara,” ucapnya.

Dari saat itu, dapat diakomodasi tenaga honorer itu direkrut menjadi ASN ataupun dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebab, kata Haiz banyak pegawai yang mengabdi hingga puluhan tahun di tiap-tiap OPD Kabupaten Jepara. Sehingga perlu diberikan solusi lebih lanjut.

Baca Juga :  Dua Desa Sepakat Damai, Posko Keamanan di Muryolobo Jepara Resmi Ditutup

“Ada juga nantinya tenaga honorer ini yang daftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Selain itu, solusi lainnya tenaga honorer ini direkrut melalui jalur PPPK,” imbuhnya.

Ia menilai ada banyak solusi. Asalkan tenaga honorer ini tetap bekerja. Di sisi lain ada keharusan untuk melaksanakan regulasi yang ada.

Lanjutnya, penghapusan tenaga honorer ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama. Agar tenaga honorer tidak menjadi pengangguran.

Pihaknya akan segera menyurati dinas-dinas terkait yang membidangi hal ini dan memasukkannya dalam Rencana Kerja (renja) bulan Juli mendatang.

Selain itu ia akan mempertemukan tenaga honorer se-Kabupaten Jepara. Juga meminta Komisi A yang dalam hal ini bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Keuangan bisa ikut mengawal aspirasi dari teman-teman honorer agar tidak digantungkan nasib status pekerjaannya. (nib/war)


Most Read

Artikel Terbaru

/