alexametrics
26.3 C
Kudus
Wednesday, June 29, 2022

Bupati Jepara Wajibkan Penerapan Struktur dan Skala Upah

JEPARA – Hasil audiensi antara buruh perusahaan di Jepara dengan Bupati Jepara Dian Kristiandi terkait upah pada Jumat (24/12) lalu menghasilkan Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan bupati. Isinya, perusahaan di Jepara wajib memberi tunjangan melekat kepada para karyawannya.

SE Bupati Jepara tersebut membahas tentang Pelaksanaan Struktur dan Skala Upah di Perusahaan. Ada enam poin yang ditetapkan. Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jepara tahun 2022 telah ditetapkan sebesar Rp 2.108.403,11. Dan angka tersebut merupakan ketetepan dari Gubernur Jawa Tengah.

Besaran UMK tersebut beberapa kali memicu penolakan dari para buruh di Jepara. ”Guna menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan produktifitas dan kesejahteraan pekerja, maka perlu diwajibkan pemberlakuan struktur dan skala upah dan tunjangan yang melekat dengan besaran sesuai kemampuan masing-masing perusahaan,” terang Andi, sapaan akrab Bupati Jepara.


Dalam penyusunan struktur dan skala upah, perusahaan dituntut berpedoman pada Pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Ketentuannya, mempertimbangkan minimal inflasi 1,28 persen dan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,97 persen dari UMK yang berlaku.

Baca Juga :  Ditresnarkoba Polda Jateng Tangkap 353,99 Gram Sabu di Jepara

Sementara itu, terkait pemberian tunjangan yang melekat meliputi beberapa tunjangan. Di antaranya, tunjangan kehadiran, transport, makan, fasilitas, hingga tunjangan pulsa. Struktur dan skala upah wajib disusun oleh pengusaha dengan mempertimbangkan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi pekerja.

Penyusunan terkait struktur dan skala upah serta tunjangan tersebut wajib disampaikan kepada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (DinkopUKMnakertrans) Jepara paling lambat 31 Desember. Bagi perusahaan yang tidak menyusun dan menerapkan struktur skala upah serta tunjangan tersebut, ada sanksi yang mengancam. Mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentiang sementara alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha. (rom/war)






Reporter: Moh. Nur Syahri Muharrom

JEPARA – Hasil audiensi antara buruh perusahaan di Jepara dengan Bupati Jepara Dian Kristiandi terkait upah pada Jumat (24/12) lalu menghasilkan Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan bupati. Isinya, perusahaan di Jepara wajib memberi tunjangan melekat kepada para karyawannya.

SE Bupati Jepara tersebut membahas tentang Pelaksanaan Struktur dan Skala Upah di Perusahaan. Ada enam poin yang ditetapkan. Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jepara tahun 2022 telah ditetapkan sebesar Rp 2.108.403,11. Dan angka tersebut merupakan ketetepan dari Gubernur Jawa Tengah.

Besaran UMK tersebut beberapa kali memicu penolakan dari para buruh di Jepara. ”Guna menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan produktifitas dan kesejahteraan pekerja, maka perlu diwajibkan pemberlakuan struktur dan skala upah dan tunjangan yang melekat dengan besaran sesuai kemampuan masing-masing perusahaan,” terang Andi, sapaan akrab Bupati Jepara.

Dalam penyusunan struktur dan skala upah, perusahaan dituntut berpedoman pada Pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Ketentuannya, mempertimbangkan minimal inflasi 1,28 persen dan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,97 persen dari UMK yang berlaku.

Baca Juga :  Dibangun Kemen PUPR, TPA Karimunjawa Kini Jadi Milik Aset Daerah

Sementara itu, terkait pemberian tunjangan yang melekat meliputi beberapa tunjangan. Di antaranya, tunjangan kehadiran, transport, makan, fasilitas, hingga tunjangan pulsa. Struktur dan skala upah wajib disusun oleh pengusaha dengan mempertimbangkan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi pekerja.

Penyusunan terkait struktur dan skala upah serta tunjangan tersebut wajib disampaikan kepada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (DinkopUKMnakertrans) Jepara paling lambat 31 Desember. Bagi perusahaan yang tidak menyusun dan menerapkan struktur skala upah serta tunjangan tersebut, ada sanksi yang mengancam. Mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentiang sementara alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha. (rom/war)






Reporter: Moh. Nur Syahri Muharrom

Most Read

Artikel Terbaru

/