alexametrics
31.5 C
Kudus
Saturday, July 2, 2022

Dewan Beri 16 Saran dan Rekom Soal Persetujuan Perubahan APBD 2021

JEPARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara menyetujui rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 kemarin. Meski demikian, dewan menyertakan 16 saran dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Jepara.

Persetujuan dan rekomendasi itu disampaikan pada rapat paripurna pengambilan keputusan atas ranperda tentang Perubahan APBD 2021 di Ruang Paripurna DPRD Jepara. Rapat dipimpin Ketua  DPRD Jepara Haizul Ma’arif didamping wakilnya, K.H. Nuruddin Amin. Dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan para pimpinan perangkat daerah.

Juru Bicara Badan Anggaran (banggar) DPRD Jepara M. Latifun menyampaikan sebelum disetujui, pembahasan telah didahului pada tingkat komisi. Dilanjutkan pembahasan di banggar pada Sabtu (25/9) dan Minggu (26/6) lalu.


Beberapa pergeseran anggaran di sejumlah perangkat dinas telah disepakati. Pihaknya juga memberikan 16 saran dan rekomendasi. Di antaranya dalam penyusunan anggaran harus selaras dengan rencana program jangka menengah daerah (RPJMD) dan mengakomodasi pokok-pokok pikiran DPRD Jepara. Serta memprioritaskan pemulihan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. “Kami juga meminta agar pembelajaran tatap muka dibuka kembali,” tuturnya.

Menenggapi hal itu Bupati Jepara Dian Kristiandi menyampaikan segera membuka PTM pada Rabu (29/9). Hal itu setelah melihat hasil evaluasi dan kesiapan sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan. Keputusan itu diapresiasi anggota dewan. Tepuk tangan mengiringi kebijakan bupati itu.

Baca Juga :  Pariwisata Dibuka, Dua Trip Penyeberangan Jepara-Karimunjawa Penuh

Sementara itu, terkait perubahan APBD menurut Dian Kristiandi, mewadahi kebijakan pemerintah pusat dalam penggunaan dana APBD untuk pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19). Hal ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya. Mengamanatkan pemerintah daerah untuk merubah alokasi, penggunaan, dan penyaluran Dana Transfer dan Dana Desa.

Pemerintah Kabupaten Jepara merasionalisasi anggaran dan refocusing kegiatan. “Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang digunakan untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” imbuhnya.

Dalam persetujuan tersebut, perubahan APBD Kabupaten Jepara tahun 2021 merencanakan pendapatan sebesar Rp 2,322 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp 2,52 triliun. Rencana itu menjadikan perubahan APBD 2021 mengalami defisit sebesar Rp 197,899 miliar. Defisit akan ditutup dari surplus pembiayaan daerah, karena penerimaan pembiayaan yang mencapai Rp 209,475 miliar hanya akan dikeluarkan Rp 11,576 miliar. 






Reporter: Muhammad Khoirul Anwar

JEPARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara menyetujui rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 kemarin. Meski demikian, dewan menyertakan 16 saran dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Jepara.

Persetujuan dan rekomendasi itu disampaikan pada rapat paripurna pengambilan keputusan atas ranperda tentang Perubahan APBD 2021 di Ruang Paripurna DPRD Jepara. Rapat dipimpin Ketua  DPRD Jepara Haizul Ma’arif didamping wakilnya, K.H. Nuruddin Amin. Dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan para pimpinan perangkat daerah.

Juru Bicara Badan Anggaran (banggar) DPRD Jepara M. Latifun menyampaikan sebelum disetujui, pembahasan telah didahului pada tingkat komisi. Dilanjutkan pembahasan di banggar pada Sabtu (25/9) dan Minggu (26/6) lalu.

Beberapa pergeseran anggaran di sejumlah perangkat dinas telah disepakati. Pihaknya juga memberikan 16 saran dan rekomendasi. Di antaranya dalam penyusunan anggaran harus selaras dengan rencana program jangka menengah daerah (RPJMD) dan mengakomodasi pokok-pokok pikiran DPRD Jepara. Serta memprioritaskan pemulihan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. “Kami juga meminta agar pembelajaran tatap muka dibuka kembali,” tuturnya.

Menenggapi hal itu Bupati Jepara Dian Kristiandi menyampaikan segera membuka PTM pada Rabu (29/9). Hal itu setelah melihat hasil evaluasi dan kesiapan sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan. Keputusan itu diapresiasi anggota dewan. Tepuk tangan mengiringi kebijakan bupati itu.

Baca Juga :  Patroli, Satlantas Jepara Tegur Pengunjung Wisata Tak Taat Prokes

Sementara itu, terkait perubahan APBD menurut Dian Kristiandi, mewadahi kebijakan pemerintah pusat dalam penggunaan dana APBD untuk pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19). Hal ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya. Mengamanatkan pemerintah daerah untuk merubah alokasi, penggunaan, dan penyaluran Dana Transfer dan Dana Desa.

Pemerintah Kabupaten Jepara merasionalisasi anggaran dan refocusing kegiatan. “Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang digunakan untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” imbuhnya.

Dalam persetujuan tersebut, perubahan APBD Kabupaten Jepara tahun 2021 merencanakan pendapatan sebesar Rp 2,322 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp 2,52 triliun. Rencana itu menjadikan perubahan APBD 2021 mengalami defisit sebesar Rp 197,899 miliar. Defisit akan ditutup dari surplus pembiayaan daerah, karena penerimaan pembiayaan yang mencapai Rp 209,475 miliar hanya akan dikeluarkan Rp 11,576 miliar. 






Reporter: Muhammad Khoirul Anwar

Most Read

Artikel Terbaru

/